Komitmen dan Keseriusan Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Papua
Oleh : Dendy Setiawan
Selama masa pemerintahan Joko Widodo, Papua terus mendapat perhatian khusus terkait pembangunan Infrastruktur serta pelayanan publik kepada masyarakat. Hal itu guna mengejar kertinggalan Papua dari daerah-daerah lain di Indonesia. Karena itu menjelang akhir pemerintah Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, pembangunan di Papua terus dikebut. Bahkan Wapres Ma’ruf Amin sempat berkantor di Jayapura guna memantau perkembangan pembangunan. Hal itu untuk menujukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agendanya, terutama di dua daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan
Dengan pembangunan yang merata hingga menjangkau pelosok Papua, maka masyarakatnya akan makin maju. Pemekaran wilayah atau DOB, akan berguna untuk pemerataan pembangunan karena rentang kendali pemerintahan yang makin kecil dan dana APBD dari pusat yang terus bertambah.
Saat memimpin langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau juga biasa diebut dengan Badan Pengarah Papua (BPP), Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) K.H. Ma’ruf Amin memberikan berbagai macam arahan strategis mengenai bagaimana upaya untuk semakin mempercepat pembangunan, khususnya pada Sentra Sarana dan Prasarana pada Pemerintah Provinsi di sebanyak empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin kunci untuk sesegera mungkin bisa didorong dalam penindaklanjutan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait. Langkah pertama adalah diharapkan kepada para Menteri ataupun Kepala Lembaga terkait supaya bisa mempersiapkan dan melaksanakan langkah strategis mereka sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya untuk percepatan pembangunan tersebut.
Beberapa diantara Menteri atau Kepala Lembaga yang disebutkan adalah pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta pihak Pemerintah Daerah (Pemda) pada keempat DOB agar bisa menyelesaikan dengan sesegera mungkin akan proses pengadaan lahan hingga status yang bersih dan jelas.
Upaya tersebut harus juga dilakukan dengan memanfaatkan Agenda Ekspose secara efektif untuk bisa memastikan kriteria yang telah siap, kemudian pematangan lahan dan juga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi data mengenai kebutuhan akan infrastruktur pendukung seperti air baku, jaringan listrik dan juga telekomunikasi, sarana pembuangan limbah serta energi juga harus dilakukan.
Percepatan pembangunan akan sarana dan prasarana di daerah pemekaran wilayah, yakni pada Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua memang harus mampu berjalan dengan lancar dan optimal. Maka dari itu, Pemerintah RI sendiri sudah mempersiapkan banyak sekali langkah yang strategis dalam menjalankannya.
Di sisi lain, penambahan kabupaten baru juga berpengaruh positif terhadap masyarakat, tak hanya penambahan provinsi baru. Penyebabnya karena saat ada kabupaten baru maka jarak antara kantor bupati dengan masyarakat menjadi semakin dekat, sehingga aspirasi rakyat bisa lebih maksimal diserap.
Sementara, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo. Apolo mengaku langkah Jokowi membangun infrastruktur secara masif merupakan langkah yang sangat tepat.
Pembangunan infrastruktur tersebut, dapat meningkatkan roda perekonomian di tanah Papua. Mulai dari sektor produksi hingga distribusi barang dan jasa ke pasar. Pihaknya menjelaskan, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan roda perekonomian di tanah Papua. Pertama titik produksi, distribusi, dan pasar.
Pada titik produksi dalam sektor pertanian misalnya, diperlukan lahan yang memadai. Kemudian diperlukan juga bibit, pupuk, alat-alat teknologi pertanian, sampai SDM yang terlatih.
Kedua di sektor distribusi, pihaknya memerlukan transportasi dan konektivitas antarmoda. Serta tersedianya pasar untuk memasarkan hasil produksi.
Karena itu, pembangunan infrastruktur secara masif dinilai sangat tepat. Tentunya dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur di periode pertama dan periode kedua.
Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan makin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat.
Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat. Selanjutnya, pembangunan di 6 DOB Papua akan makin masif. Baik berupa infrastruktur di bidang komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas pendukung lain.
Penulis adalah mahasiswa Fisipol UG
