Menteri Keuangan Purbaya merencanakan melakukan efisiensi program program makan bergizi gratis. Dalam keterangannya Purbaya akan mengurangi jumlah pemberian BMG dari 6 hari menjadi 5 hari saja.
Menurut Menkeu pengurangan itu akan berdampak pada efisiensi anggaran 2026 Rp40 triliun.
Menanggapi usulan itu, anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto merespon positif. Menurutnya di tengah tekanan ekonomi global yang berdampak serius pada anggaran negara, memang harus dicari jalan efisiensi.
“Hasil efisiensi ini bisa dialihkan ke program lain, misalnya untuk menahan dampak gejolak harga minyak untuk memperkuat daya beli masyarakat. ”
Dalam kacamata Pulung, target ambisius Presiden Prabowo terhadap program MBG memang perlu diapresiasi. “Hanya saja tetap harus mempertimbangkan kondisi objektif kesehatan fiskal kita. ”
Hal lain yang perlu dicermati menurut Pulung adalah kualitas makanan MBG. Sudah banyak beredar terkadang siswa menerima makanan ultra proses yang justru dalam jangka panjang akan menimbulkan efek kesehatan negatif.
Disinilah Badan Gizi Nasional (BGN) harus lebih ketat mengawasi operasional setiap dapur. “Buat apa ada dapur jika bahan makanan yang diberikan ke masyarakat berupa biskuit dan susu kotak?, ” cetusnya.
Dalam konteks ini, menurut Pulung, masyarakat mesti dilibatkan untuk mengawasi operasional MBG.
“BGN harus mengajak masyarakat untuk mengawasi. Jangan malah orang yang melaporkan makanan buruk, diintimidasi, ” ujarnya.
Program besar dan masif seperti MBG tidak akan mungkin mencapai hasil maksimal tanpa keterlibatan dan pengawasan dari masyarakat. “Terima semua masukan dan lakukan perbaikan terus menerus, ” ujarnya.
