Kolaborasi Nasional Perkuat MBG dan Ketahanan Pangan

Kolaborasi Nasional Perkuat MBG dan Ketahanan Pangan

SURABAYA — Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperkuat sinergi guna memastikan ketersediaan pangan dan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pilar strategis menuju swasembada pangan nasional.

 

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG yang digelar di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, dipimpin Zulkifli Hasan dan Khofifah Indar Parawansa.

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan seluruh pemerintah daerah wajib mendukung penuh pelaksanaan MBG.

 

“Seluruh pemerintah daerah, bersama 17 kementerian, memiliki tanggung jawab untuk mendukung penuh pelaksanaan MBG. Tidak ada alasan untuk tidak terlibat,” ujarnya Zulkifli.

 

Ia menekankan, dukungan tersebut mencakup penguatan ketersediaan pangan, akses rantai pasok, jaminan keamanan dan mutu, hingga penanganan limbah kemasan.

 

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan MBG Daerah diminta segera melakukan pendampingan, memfasilitasi percepatan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan data terintegrasi.

 

Selain itu, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas harga dan stok pangan selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026 harus terjaga.

 

“Harga pangan tidak boleh naik, bahkan diharapkan bisa turun melalui kebijakan ekstra agar gejolak pasar terkendali,” tegasnya.

 

Gubernur Khofifah menyampaikan, cakupan penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai lebih dari 8,4 juta jiwa.

 

Hingga Februari 2026 terdapat 3.339 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 3.125 unit operasional dan 214 dalam tahap persiapan. Sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS, didukung 145.946 petugas di seluruh kabupaten/kota.

 

“Besarnya skala program harus diiringi jaminan kualitas dan keamanan pangan. Sertifikasi SPPG akan terus kami maksimalkan sesuai standar Badan Gizi Nasional,” ujar Khofifah.

 

Pemprov juga membentuk Tim Gerak Cepat untuk memperkuat pengawasan, inspeksi kesehatan lingkungan, serta penerapan lima kunci keamanan pangan.

 

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menambahkan, jumlah SPPG operasional di Jawa Timur mencapai 3.269 unit dengan estimasi 8,39 juta penerima manfaat. Menurutnya, kualitas layanan menjadi prioritas utama agar anak sekolah, ibu hamil, dan balita mendapatkan asupan aman dan bergizi.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar mengungkapkan, pihaknya siap menindaklanjuti arahan Menko Pangan. Di Kabupaten Malang, 233 SPPG telah terbangun dan 183 di antaranya sudah berjalan.

 

Ia optimistis tata kelola MBG yang baik akan menyerap hasil peternakan, pertanian, dan perikanan lokal sehingga memperkuat ekonomi daerah sekaligus menopang swasembada pangan.

 

Dengan sinergi pusat dan daerah, percepatan MBG tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak produksi dan distribusi pangan nasional yang berkelanjutan.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025