Kolaborasi Bersama Penting untuk Wujudkan Percepatan Pembangunan DOB Papua

Kolaborasi Bersama Penting untuk Wujudkan Percepatan Pembangunan DOB Papua

Oleh : Salmon Kadepa

Bumi Cendrawasih semakin hari menjadi semakin maju, terlebih dengan kehadiran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang baru saja diresmikan, sehingga proses pembangunan segera direalisasikan.

Tak melupakan hal terpenting untuk mewujudkan percepatan pembangunan tersebut, melalui kolaborasi bersama dengan tokoh-tokoh penting seperti, tokoh adat, tokoh agama, dan lain sebagainya, menjadi salah satu cara yang tepat untuk mempercepat pembangunan yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Kawasan Timur, selain itu juga diharapkan mempermudah kehidupan masyarakat seperti daerah-daerah lain di Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat Papua menjadi prioritas utama pemerintahan untuk memajukan Kawasan Timur melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) yang saat ini sudah memulai pembangunan di 4 daerah untuk dijadikan sebuah Provinsi.

Salah satu daerah yang terlibat DOB yakni Provinsi Papua Pegunungan, banyak yang harus dipersiapkan untuk mempercepat pembangunan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo berharap bahwa dengan adanya kolaborasi bersama baik pemerintahan dan rakyat ini sebagai tanda untuk mengawal proses percepatan pembangunan di empat daerah DOB yang sudah dikerjakan bersama, sehingga hasilnya juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sementara itu, Wempi juga mengatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan diharapkan bisa membantu dalam melakukan percepatan pembangunan, khusunya saat masa transisi. Di sisi lain, Wempi juga menekankan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan agar mengoptimalkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Disamping itu, harapan Wempi kepada OPD, terdapat apresiasi kepada masyarakat di Wamena, khususnya di Distrik Walesi dan Wouma saat kehadiran kunjungan kerja anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan pemerintah terkait, bahwa mereka menyambut dengan baik kedatangannya. Dari kunjungan Komisi II DPR RI di Provinsi Papua Pegunungan ini Wempi mengharapkan agar dapat memperkuat sinergitas dengan Kemendagri untuk mendukung pembangunan DOB Papua.
Pada kesempatan yang sama, Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI (Wapres) mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pola sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Selain mengajak memperkuat sinkronisasi, Wapres Ma’ruf Amin juga mengapresiasi kinerja Pemda Papua, DPRP, dan juga MRP yang sudah mengelola otsus dengan segala dinamikanya. Tidak lupa, ia juga menambahkan bahwa dengan kehadiran DOB sebagai provinsi yang baru merupakan sebuah perubahan yang dapat mendobrak pembangunan dan pelayanan publik di Papua agar lebih mudah dan maksimal.
Usai melangsungkan pertemuan di Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, untuk membahas mengenai percepatan DOB, Ma’ruf Amin kemudian melakukan penabuhan tifa dan pengguntingan pita sebagai salah satu tanda peresmian operasional Sekretariat BPP (Badan Pengarah Papua) yang juga diketuai olehnya.
Pembangunan Papua ini tidak hanya melibatkan pemerintahan dengan warga setempat saja, melainkan koordinasi tersebut dibuktikan secara nyata melalui kolaborasi yang melibatkan lembaga dan organisasi agama serta kemasyarakatan lain. Bahkan, meskipun diketahui tidak mudah, Wapres RI berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan Tanah Papua melalui berbagai macam komitmen, salah satunya yaitu regulasi dan kebijakan afirmatif.
Percepatan pembangunan DOB antara lain yakni, percepatan transformasi dan pembangunan ekonomi, percepatan dan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan dan pelestarian kualitas lingkungan hidup, peningkatan bencana dan perubahan iklim, pembangunan rendah karbon, percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya percepatan tersebut memang diharapkan agar masyrakat Bumi Cendrawasih lebih merasakan kesejahteraan yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.
Pihak-pihak lainnya yang juga turut serta mendukung percepatan DOB Papua yakni Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring yang mengatakan bahwa dirinya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan bersama-sama membangun Papua Pegunungan agar lebih maju dan sejahtera. Menurutnya, hal ini merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh komponen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat diharapkan juga bisa beriringan untuk membangun provinsi baru ini.
Seperti yang diketahui bahwa, DOB Provinsi Papua Pegunungan baru saja diresmikan dan tentunya pembangunan-pembangunan juga segera dilakukan, secara otomatis juga akan memberikan dampak positif kepada kesejahteraan masyarakat. Juinta menambahkan bahwa wilayah Provinsi Papua Pegunungan masih menjadi tanggung jawab Korem 172/PWY yang nantinya ada satuan Kodam dan Korem baru dibentuk di daerah tersebut. Adapun rencana ke depan pembentukan satuan baru di wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang masih dikoordinasikan ke Komando Atas. Dalam kesempatan tersebut, Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo memberikan pesan dan harapannya yakni untuk membangun dan berjalan bersama-sama dengan masyarakat agar Papua menjadi lebih baik seperti daerah lain di Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi bersama merupakan sesuatu hal yang penting agar percepatan pembangunan DOB Papua berhasil sehingga kesejahteraan masyarakat juga terjamin. Tentunya kolaborasi tersebut tidak terlepas dari peran penting tokoh adat, tokoh agama, pemerintahan, dan masyarakat sekitar yang terlibat.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Bandung

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025