Oleh : Dhandy Kumolo
Polemik Partai Demokrat merupakan urusan internal yang dapat diselesaikan sesuai AD/ARTnya. Dengan demikian, Pemerintah tidak dapat dilibatkan dalam konflik kepengurusan tersebut.
Jhonny Allen Marbun selaku Inisiator Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara, telah angkat bicara perihal peran Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan yang sangat dominan dalam acara tersebut.
Jhonny mengungkapkan bahwa terselenggaranya acara yang mengatasnamakan KLB Demokrat, merupakan persoalan internal di partai Demokrat. Ia juga menegaskan bahwa KLB tersebut tidak memiliki hubungan apapun dengan faktor eksternal. KLB merupakan akumulasi kekecewaan dan kekesalan kader terhadap pengelolaan partai yang keliru, tidak demokratis, kolutif dan tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.
Atas dasar kekecewaan itulah, KLB menjadi ajang untuk mengonsolidasikan kekuatan politik kader dan mereka yang menginginkan perbaikan partai Demokrat.
Jhonny menambahkan, KLB tersebut bertujuan untuk memberhentikan dan mendemisionerkan kekuatan lama yang membuat Demokrat menjadi partai keluarga dan tidak demokratis.
Dirinya juga mengatakan bahwa sangat berlebihan jika ada yang menyebut bahwa KLB Demokrat terjadi karena dukungan Istana dan Moeldoko. Adanya KLB justru terselenggara atas komitmen para kader yang menginginkan perubahan dan perbaikan di dalam tubuh Partai Demokrat.
Pihaknya juga menjelaskan, bahwa Moeldoko hanya menjadi pemantik harapan tersebut. Prestasi, figur dan kepribadiannya yang baik membuat mayoritas kader jatuh hati pada dirinya.
Sehingga tidak ada hubungannya dengan istana. Keterpilihan Moeldoko disebabkan karena dirinya disukai para kader dan dipinang oleh Demokrat.
Pada kesempatan berbeda Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak ikut campur terkait dengan persoalan internal Partai Demokrat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi terkait KLB Partai Demokrat yang diselenggarakan di Deli Serdang.
Hadi menuturkan, bahwa pihak kepolisian hanya berkewajiban menjaga keamanan agar acara tersebut tetap berjalan secara kondusif.
Saat dikonfirmasi, Hadi juga mengatakan bahwa dirinya tidak mencampuri urusan internal Partai, hanya sebatas menjaga keamanan agar acara tersebut dapat berjalan secara kondusif.
Dirinya juga menjelaskan bahwa pihak kepolisian hanya melakukan langkah-langkah yang presisi, sehingga tidak terjadi konflik yang dapat mengganggu keamanan.
Hadi memastikan, bahwa sejumlah personel dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut telah bersiaga selama KLB Demokrat yang terselenggara di Deli Serdang.
Perihal perizinan, panitia KLB Demokrat juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Polda Sumut. Namun, Polda Sumut tidak menerbitkan rekomendasi izin.
Sebagai penanggungjawab keamanan, Polda Sumut mengatisipasinya agar tidak terjadi benturan di antara kedua pihak, baik yang pro maupun yang menolak KLB.
Polda Sumut juga telah mengajak kedua belah pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga keamanan di wilayah Sumut tetap terjaga.
Sementara Itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan acara tersebut abal-abal. Senada dengan AHY, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutuk KLB yang disebutnya bodong itu.
SBY menyebutkan bahwa KLB Partai Demokrat Abal-abal dan tidak legal, apalagi dalam KLB tersebut menobatkan KSP Moeldoko yang merupakan pejabat pemerintahan aktif yang berada di dalam lembaga kepresidenan, bukan kader partai demokrat alias moeldoko merupakan pihak eksternal partai yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Pada kesempatan berbeda Akademisi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando menilai bahwa Presiden Jokowi tidak terlibat apapun alias bersih dari KLB Demokrat.
Dalam kanal youtubnya CokroTv, Ade Armando menilai walaupun Moeldoko terlibat dalam KLB Partai Demokrat, namun Presiden Jokowi dipastikan tidak ikut campur lantaran dia sendiri tidak mendapatkan manfaat apapun dari tindakan kudeta Demokrat tersebut.
Ade juga menjelaskan survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian ternama, dimana masyarakat masih percaya dengan kepemimpinan Jokowi, sehingga tidak mungkin dirinya membuat gaduh politik yang justru merusak citra positifnya.
Tentu saja langkah konkrit yang bisa dilakukan adalah pertemuan internal antara Jhonn Allen dengan AHY, tidak perlu menyangkut-pautkan pemerintah terhadap kegaduhan partai yang sebenarnya adalah masalah internal.
Tentunya kita berharap agar kedua kubu bisa saling memberikan penjelasan tanpa harus saling tuding-tudingan. Karena selama geger gedhen Partai Demokrat masih berlangsung, maka saat itulah masyarakat akan melontarkan beragam asumsi yang turut memperkeruh atmosfer politik di Indonesia.
Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
