• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Headline»Kesuksesan PON XX Kebanggaan Rakyat Papua

Kesuksesan PON XX Kebanggaan Rakyat Papua

  • Kata Indonesia
  • - Tuesday, 9 March 2021

Oleh : Moses Waker

Pekan olahraga nasional yang akan dilaksanakan di akhir 2021 menjadi kebanggaan bagi warga asli Papua. Menjadi tuan rumah adalah sebuah kehormatan, karena baru kali ini acara sebesar PON diselenggarakan di Papua. Selain itu, saat acara ini dilangsungkan di Bumi Cendrawasih, rasa nasionalisme mereka akan meningkat.
Masyarakat Papua sangat bangga karena mendapatkan kesempatan jadi tuan rumah PON XX.

Kesempatan emas ini sangat langka, karena baru kali ini acara berlevel nasional diselenggarakan di Papua, yang notabene sangat jauh dari ibukota. Mereka senang lalu ikut meramaikan timeline Facebook dan Twitter dengan konten berupa logo PON dan foto-foto venue olahraga di Papua.

Nowela Elizabeth, penyanyi asli Papua mengaku senang akan penyelenggaraan PON di Papua. Ia merasa bertanggungjawab secara moral akan suksesnya penghelatan acara olahraga ini. Menurutnya, acara sebesar PON masih kurang gaungnya, oleh karena itu ia berusaha agar mempopulerkannya, agar semua orang tahu bahwa ada ajang olahraga berlevel nasional di Papua.

Nowela bersama Edo Kondologit dan penyanyi asli dari Bumi Cendrawasih yang lain membuat proyek dan menghasilkan single berjudul Papua Bangkit. Dengan harapan, PON XX akan menjadi momen untuk membangkitkan wilayah Papua. Dalam artian, PON bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga kesempatan untuk membuat perekonomian di Bumi Cendrawasih bangkit lagi.

Kebangkitan ekonomi di Papua memang harus dilakukan, agar kondisi finansial warganya tak lagi terpuruk akibat efek pandemi. Saat ada PON, maka ribuan atlet, pelatih, dan suporter akan mengunjungi Jayapura dan kota lain yang jadi lokasi pertandingan. Otomatis mereka akan butuh makanan, dan mencari hidangan khas Papua.

Akan banyak konsumen baru dan meningkatkan omzet dari pedagang makanan.
Selain itu, PON XX juga akan meningkatkan komitmen berbangsa dan bernegara, serta rasa nasionalisme bagi warga asli Papua. Selama ini, mereka sudah cinta NKRI dan merasa bahwa wilayahnya adalah bagian dari Indonesia. Namun sayang ada hasutan dari kelompok separatis, sehingga perdamaian dan persatuan di Papua terancam.

Ketika ada PON XX, maka seluruh rakyat bersatu untuk mendukung timnas Papua. Mereka tak menghiraukan bujukan kelompok separatis untuk berpisah. Karena merasa lebih baik menjadi bagian dari Indonesia. Papua dan Papua Barat adalah provinsi di Indonesia yang sah di mata hukum, dan rakyatnya tidak mau jika diajak membelot.

Keberadaan PON meningkatkan rasa nasionalisme warga Papua. Karena mereka akan menonton pertandingan sambil bersatu dengan suporter lain dari seluruh provinsi, dan merasakan persatuan dalam arti yang sebenarnya. Inilah Indonesia, bangsa yang terdiri dari banyak suku, tetapi tetap bisa bersatu dan menjunjung tinggi toleransi. Serta mengutamakan perdamaian dan tidak saling mem-bully.

Penunjukan Papua sebagai tuan rumah PON adalah suatu anugerah, karena pemerintah pusat mempercayakan provinsi tertimur di Indonesia untuk meng-handlenya. Berarti mereka merasa bahwa orang Papua sanggup jadi panitia dan mampu menyelenggarakan acara berlevel nasional.

Orang asli Papua juga dianggap cerdas dan bisa menyelenggarakan acara akbar. Berarti rumor bahwa warga di Bumi Cendrawasih dianggap sebelah mata, salah besar. Karena masyarakat Papua adalah warga Indonesia juga, dan sangat pantas diberi kesempatan untuk jadi panitia PON. Agar ada asas keadilan di seluruh Indonesia.

PON XX menjadi ajang untuk bersatu walau mendukung tim dari provinsi yang berbeda. Para suporter tetap sportif dan tetap solid, walau pertandingan telah usai. Mereka tak lagi bertikai, tetapi mau bekerja sama dan saling menolong. Masyarakat Papua sangat bangga akan penyelenggaraan ini di Papua, karena dipercaya oleh pemerintah pusat.

Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

November 7, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Posisi Cadangan Devisa Oktober Jadi Indikator Ketahanan Eksternal RI Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.