Kerjasama Dengan Bank Langkah Strategis Pemerintah Berikan Kemudahan Dapatkan Rumah Subsidi
Oleh: Citra Kurnia Khudori
Kerja sama antara pemerintah dan perbankan menjadi langkah strategis untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah mengakses rumah subsidi. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat proses pembiayaan, tetapi juga memberikan kemudahan persyaratan untuk mendapatkan rumah yang layak.
Dengan keterlibatan bank, skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi menjadi lebih transparan, aman, dan terjangkau. Pemerintah pun dapat memperluas jangkauan program perumahan rakyat tanpa terbebani penuh oleh anggaran negara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Siraita tau Ara mendorong perbankan bersaing sehat dalam memberikan akses kepemilikan rumah yang cepat dan mudah bagi Masyarakat. Ia mengatakan, dengan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan, negara tidak kalah dengan rentenir.
Ia membebaskan bagi perbankan terutama bank-bank milik negara atau himbara untuk bersaing sehat dalam melayani rakyat. Dengan demikian rakyat akan merasa diuntungkan dan mereka memiliki pilihan bank yang cukup untuk mempermudah kepemilikan rumah dengan cepat.
Menteri Ara juga mengapresiasi kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebagai penyalur terbesar untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang jauh melampaui bank-bank milik negara lainnya. Dirinya berharap BTN dapat terus mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan untuk pembangunan dan renovasi rumah rakyat.
Data penyaluran KPR Subsidi FLPP hingga 26 September 2025 menunjukkan BTN berada di tingkat teratas dengan jumlah yang disalurkan mencapai 93.098 unit, disusul unit usaha syariahnya yakni BTN Syariah dengan 36.589 unit.
Jika ditotal, penyaluran BTN dan BTN Syariah mencapai 129.687 unit atau setara 37 persen dari total kuota KPR Subsidi FLPP tahun ini yang telah ditetapkan sebanyak 350.000 unit secara nasional.
Dengan penguasaan pangsa pasar KPR Subsidi FLPP lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang terus konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BTN juga menunjukkan optimismenya bahwa penyaluran 220.000 rumah melalui KPR FLPP sesuai yang dialokasikan pemerintah untuk BTN dari total 350.000 unit secara nasional pada tahun 2025 dapat tercapai.
Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi. Sebagai contoh, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0% untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.
Selain berbagai kebijakan yang mempermudah tersebut, Menteri Ara juga mengusulkan adanya pemutihan BI checking bagi Masyarakat yang ingin mengikuti program perumahan subsidi. Ia masih sering menerima keluhan terkait hambatan mengakses rumah rumah subsidi akibat BI checking.
Menurutnya, banyak warga berpenghasilan rendah yang sebenarnya layak mendapatkan rumah subsidi namun terhambat karena Riwayat kredit di system BI. Menteri Ara mengaku prihatin dan menilai perlu ada kebijakan pemutihan BI checking agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa ikut program tersebut.
Selain Bank BTN, komitmen yang kuat untuk mendukung program Rumah Subsidi juga datang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbka tau BNI yang telah menyalurkan lebih dari 109.000 unit KPR subsidi. Ada pun nilai penyaluran KPR subsidi tersebut mencapai Rp 17 triliun hingga September 2025.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa capaian ini menjadi bukti komitmen BNI dalam mendukung program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah. Melalui produk KPR Subsidi BNI, masyarakat dapat menikmati berbagai kemudahan seperti suku bunga tetap sebesar 5%, jangka waktu kredit hingga 20 tahun, serta proses pengajuan yang mudah di seluruh jaringan kantor cabang BNI di Indonesia.
Menurut Okki, pada tahun 2025 BNI memperoleh tambahan kuota penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah. Kuota tersebut meningkat signifikan dari 10.750 unit menjadi 25.000 unit, yang menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap kinerja dan konsistensi BNI dalam mendukung program perumahan nasional.
Tekad yang dimiliki BTN dan BNI juga dimiliki oleh bank-bank di daerah, salah satunya Bank Sumut. Direktur Bisnis dan Syariah Bank Sumut, Syafrizalsya menjelaskan bahwa dalam mendukung percepatan program nasional rumah subsidi di Sumatera Utara, BUMD Sumut itu menargetkan proses pengajuan KPR rampung dalam tiga hari saja.
Melalui kesiapan layanan di 233 unit kerja, Bank Sumut telah mengimplementasikannya sejak 15 Oktober 2025. Seluruh infrastruktur layanan dan sumber daya manusia telah disiapkan. Hal itu untuk memastikan proses pengajuan kredit rumah berlangsung cepat dan efisien.
Keberhasilan program rumah subsidi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah semata, tetapi juga oleh sinergi solid antara perbankan, khususnya Bank Himbara seperti BTN, serta bank-bank daerah yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kolaborasi itu memastikan akses pembiayaan lebih merata, proses lebih efisien, dan mimpi memiliki rumah layak semakin nyata bagi jutaan keluarga Indonesia.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi
