• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Ekonomi»Disini Lokasi SPBU Gontor yang Akan Beroperasi Mulai Awal Oktober

Disini Lokasi SPBU Gontor yang Akan Beroperasi Mulai Awal Oktober

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 13 September 2021

Pondok Modern Darussalam Gontor terus bergerak mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren lewat pengelolaan dan pengembangan unit-unit usaha pondok.

Unit usaha terbaru yang akan segera dioperasikan oleh Pondok Modern Gontor adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).

Berlokasi tak begitu jauh dari kampus Pondok Modern Gontor pusat hanya sekitar 2,6 KM, SPBU ini dibangun dengan standart fasilitas memadai.
Tepatnya berada di wilayah timur setelah gerbang masuk kampus Pondok Modern Gontor, bangunan SPBU ini berdiri megah di dekat Kecamatan Mlarak, Ponorogo.

“Insya Allah SPBU Gontor akan beroperasi mulai awal Oktober. Bangunan SPBU ini berdiri di atas lahan tanah seluas 1.400 meter persegi. Untuk tahap awal kami mengikuti regulasi Pertamina dimana SPBU ini masih mini. Target kami setelah tiga bulan berjalan SPBU ini bisa ditingkatkan menjadi SPBU reguler,” kata Direktur SPBU Gontor, Ustadz Hanif Hafidz, Senin (13/9/2021).

Menurut Ustadz Hanif, ada target penjualan BBM non solar yang ditetapkan Pertamina yang harus dipenuhi pengelola SPBU agar SPBU bisa naik kelas.

“Untuk sementara pada tahap awal ini kami belum mendapat jatah jualan solar. Nanti, bila target penjualan BBM non solar yang ditetapkan Pertamina sudah tercapai, kami akan diijinkan menjual solar sekaligus naik status menjadi SPBU reguler. Kami optimistis mampu memenuhi target tersebut,” kata Ustadz Hanif.

Pengelolaan SPBU ini berada di bawah manajemen YPPWPM yang selama ini mengelola unit-unit usaha milik Pondok Modern Gontor.
“Pembangunan SPBU Gontor yang di Mlarak kami mulai pengerjaannya sejak Januari 2021. Kami sudah melakukan rekrutmen karyawan sebanyak 15 orang yang nantinya akan bertugas disini,” ujar Ustadz Hanif.

Tampak dilihat sekilas, SPBU Gontor terlihat cukup megah tepat berada di pinggir jalan. Untuk menambah kenyamanan pelanggan, di area SPBU dibangun musholla, kantor dan toilet yang terlihat sangat bersih.

Bagi Pondok Modern Gontor, ini bukan kali pertama terlibat dalam pengelolaan unit usaha SPBU. Pondok Modern Gontor sebelumnya telah memiliki SPBU di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sejak 2017 silam.

Belajar dari pengalaman pengelolaan SPBU di Wonosobo yang terbilang cukup sukses, Pondok Modern Gontor kemudian memberanikan diri membuka unit usaha yang sama dengan lokasi yang tak jauh dari Kampus Pondok Modern Gontor.

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

July 22, 2026

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

July 22, 2026

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Pemerintah Dorong Sektor Kehutanan Jadi Motor Perdagangan Karbon Nasional Jakarta – Pemerintah memperkuat perdagangan karbon…

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia

By Kata IndonesiaJuly 22, 20260

Perdagangan Karbon Diperkuat sebagai Pilar Ekonomi Hijau Indonesia Jakarta – Pemerintah terus memperkuat implementasi perdagangan…

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.