Keren, Kedubes UAE Luncurkan Kampanye Promosikan Hubungan Bilateral dengan RI

Kedutaan Besar Uni Emirat Arab (UAE), bersama Dewan Investor Internasional UAE, memulai kampanye komunikasi yang bertujuan memasarkan dan mempromosikan hubungan ekonomi dan investasi bilateral antara UAE dan Indonesia.

Dalam keterangan tertulis Kedubes UAE yang diterima di Jakarta, Senin, dikatakan bahwa kampanye komunikasi tersebut diselenggarakan sejalan dengan peringatan hubungan diplomatik bilateral antara UAE dan Indonesia yang ke-45, di mana sejumlah Menteri dan pejabat dari kedua negara turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Hubungan bilateral UAE-Indonesia saat ini terus meningkat ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya, di mana hal itu mencakup politik, diplomasi, ekonomi, perdagangan, dan budaya,” kata Duta Besar UAE untuk Indonesia, Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri.

Menurut dia, kampanye tersebut pun bertujuan untuk menampilkan pencapaian dan kemajuan besar yang telah dilakukan selama 45 tahun hubungan bersahabat yang telah terjalin secara bilateral antara UAE dan Indonesia, yakni sejak tahun 1976.

UAE sendiri merupakan mitra investasi strategis bagi Indonesia dan menjadi investor utama terbesar dalam Lembaga Pengelola Investasi (LPI) hingga saat ini, menyusul pengumuman rencana investasi sebesar 10 miliar dolar AS yang sesuai dengan arahan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Adapun para Menteri dan pejabat dari kedua negara yang turut terlibat dalam kampanye komunikasi terkait promosi hubungan ekonomi dan investasi kedua negara termasuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan RI, serta sejumlah pejabat tinggi dari pemerintah pusat dan daerah.

Para Menteri UAE antara lain terdiri dari Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan yang merupakan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Menteri Energi dan Infrastruktur Suhail Mohamed Al Mazrouei, Menteri Perindustrian dan Teknologi Maju Sultan Ahmed Al Jaber, Menteri Negara Ahmed bin Ali Al Sayegh, serta Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Abdullah bin Mohammed Belhaif.

Sumber: Antaranews.com

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025