Kepuasan Publik Terhadap Presiden Prabowo Tinggi dan Stabil, Dukungan Anak Muda Masih Dominan

Kepuasan Publik Terhadap Presiden Prabowo Tinggi dan Stabil, Dukungan Anak Muda Masih Dominan

Jakarta – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat tinggi dan stabil. Survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan angka kepuasan mencapai 79,9 persen dan umumnya didominasi oleh anak muda.

 

“Kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9 persen. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2) lalu.

 

Survei yang dilakukan pada 15–21 Januari 2026 itu juga mencatat 17,1 persen responden kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, serta 0,8 persen tidak menjawab. Burhanuddin menilai capaian tersebut relatif stabil dibanding Januari 2025, bahkan lebih tinggi dibanding awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

 

“Approval rating Pak Prabowo lebih tinggi karena Pak Prabowo bukan hanya menggantungkan modal elektoral dari dukungan Pak Prabowo sendiri, tapi juga dari Pak Jokowi,” katanya.

 

Indikator mencatat pemberantasan korupsi menjadi alasan utama kepuasan publik dengan 17,5 persen. Faktor lain meliputi pemberian bantuan, program kerja yang dinilai baik, bukti kinerja, serta karakter kepemimpinan yang tegas dan berwibawa.

 

Namun, bantuan yang dianggap belum merata menjadi alasan terbesar kelompok tidak puas. “Bantuan itu seperti pisau bermata dua. Ada yang puas karena Presiden Prabowo dianggap sering memberikan bantuan, tapi di kalangan yang tidak puas justru bantuan dianggap tidak tepat sasaran,” kata Burhanuddin.

 

Basis kepuasan kuat datang dari generasi muda. “Penopang utamanya adalah Gen Z. Ini profil pemilih yang menjadi basis pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin,” ujarnya.

 

Peneliti Rizka Halida menjelaskan survei melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error ±2,9 persen.

 

Menanggapi hasil tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak berorientasi pada angka survei.

 

“Ya sebagaimana setiap ada hasil survei bagi kami sesungguhnya bukan itu yang kita kejar, bukan hasil survei, yang kita kejar adalah mempercepat program-program yang memang kita yakini itu bisa mengurangi beban-beban dan masalah-masalah yang ada di masyarakat kita,” kata Pras.

 

“Kita ini beberapa kali dalam forum Bapak Presiden selalu mengatakan juga masuk kategori kita ini perang. Perang dengan kemiskinan, perang dengan masalah kualitas pendidikan kita, perang dengan masalah kualitas kesehatan,” ujarnya.***

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025