Kebijakan People First Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia
Oleh : Aldia Putra
Pemerintah berusaha maksimal memulihkan perekonomian yang sebelumnya terdampak pandemi Covid-19. Kunci pemulihan ekonomi tersebut adalah kebijakan people first yakni strategi yang memprioritaskan rakyat.
Baca Juga
Pandemi Covid-19 sempat membuat perekonomian Indonesia terpukul, namun perlahan ekonomi Indonesia bisa bangkit. Hal ini bisa dibuktikan dengan dibukanya tempat wisata serta usaha kuliner yang mulai bergeliat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pulihnya kondisi Indonesia dapat dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi tinggi pada kuartal pertama tahun 2022 yang mencapai 5,01% dan lebih tinggi dari negara G20 lain termasuk Jerman dan Tiongkok.
Hal tersebut dipaparkan oleh Airlangga saat dirinya mewakili Indonesia untuk menyampaikan pandangan dan perspektif pada sesi Country Strategi Dialogue dalam rangkaian perhelatan World Economic Forum Annual Meeting (WEFAM) 2022 di Davos, Swiss.
Menurut Airlangga, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang signifikan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang bersifat people-first. Pemerintah menempatkan diri sebagai masyarakat untuk mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan dirasakan masyarakat akibat dari keputusan-keputusan yang akan dan telah diterapkan.
Airlangga mencontohkan kebijakan pemberia bantuan tunai kepada para pedagang kaki lima, pemilik warung dan nelayan (BT-PKLWN) yang diinisiasi untuk membantu pelaku UMKM sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Selain itu, ada pula program kartu prakerja yang bersifat semi bansos dan diinisiasi pemerinah untuk reskiling dan upskiling masyarakat di masa pandemi.
Seperti Kartu Prakerja, di mana ada 11,4 juta warga yang menjadi penerima manfaat dari program tersebut. Untuk siswa sekolah, pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet gratis guna menjamin ketersediaan pendidikan di masa pandemi.
Airlangga menuturkan, seluruh upaya tersebut memang memiliki risiko dari sisi kebutuhan anggaran negara. Namun, Airlangga percaya, hal tersebut akan mendatangkan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat.
Kebijakan People First menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah berinvestasi di dalamnya dan memastikan kepercayaan masyarakat. Airlangga juga meyakini bahwa keputusan ini dalam jangka panjang akan terbukti sama pentingnya dengan yang mereka lakukan dalam jangka pendek.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan, pendekatan people-first ini tidak hanya berlaku pada masa krisis. Penggunaan pendekatan ini di bidang tenaga kerja, pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lain dapat menjadi kekuatan penuntun di balik upaya pembangunan.
Hal ini dapat dilihat seperti pada kebijakan lingkungan hidup, di mana Indonesia juga menekankan pendekatan yang people-first. Pemerintah mendengarkan keluhan dari keluarga yang kehidupan dan mata pencahariannya berada di bawah ancaman nyata perubahan iklim. Hasilnya, dalam dua tahun terakhir Indonesia berhasil mengurangi deforestasi hingga 80%.
Airlangga juga meyakini bahwa penerapan kebijakan people-first ini dapat memberikan perubahan yang nyata. Pendekata ini merupakan pendekatan yang inklusif, berkelanjutan dan berprinsip. Pendekatan inilah yang dapat menjadi dasar untuk meningkatkan keterlibatan dan kerja sama di seluruh dunia.
Kartu Prakerja dapat menjadi contoh best practice dalam mengelola suatu program besar dengan lingkup 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan meminimalisir banyak persoalan. Program ini tentu saja bisa menjadi pilot project bagi program-program lainnya. Perlu diketahui bahwa program kartu prakerja tidak hanya berfokus kepada pelatihan siap kerja, tetapi juga pelatihan kewirausahaan untuk mereka yang ingin memulai usahanya secara mandiri.
Sebelumnya, presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa program prakerja memang diperuntukkan bagi siapa saja yang baru lulus SMA, perguruan tinggi, bahkan untuk siapapun yang drop out dari sekolahnya.
Saat ini ada 1.700 macam pelatihan melalui program Kartu Prakerja. Ribuan pelatihan tersebut disediakan oleh 165 lembaga pelatihan.
Merujuk dari jumlah yang tersedia tersebut, peserta program diperbolehkan untuk memilih jenis pelatihan yang diminati atau yang menunjang bakat yang dimiliki. Di zaman yang penuh kompetisi ini, jika skill kita tidak diperbaiki tentu akan hilang.
Pemerintah memberikan prioritas program kartu prakerja untuk para pencari kerja muda, namun tidak untuk yang sedang menempuh sekolah atau sedang duduk di bangku kuliah. Program Kartu Pra Kerja tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga peluang bagi banyak masyarakat khususnya angkatan kerja yang kesulitan dalam mencari pekerjaan karena minimnya keterampilan.
Kebijakan people-first berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, sehingga diharapkan masyarakat dapat tetap survive dengan keterampilan yang dimilikinya. Kebijakan pemerintah ini perlu mendapat apresiasi dan dukungan masyarakat, agar program pembangunan nasional dapat lebih tepat sasaran dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
