Oleh : Hanafi Aditya
Sejak KAMI menyatakan dukungan terhadap demo buruh, masyarakat makin menghindarinya. Mereka sudah lelah dengan organisasi yang hanya bisa memprovokasi dan nebeng tenar ke suatu topik yang viral. Namun gagal menepati janjinya untuk menyelamatkan Indonesia.
KAMI terus berusaha agar menjadi viral. Setelah mengadakan deklarasi besar-besaran di tengah pandemi, memaksa agar pemutaran film G30S PKI diwajibkan lagi, sekarang mereka mendukung demo buruh untuk tolak omnibus law. Para buruh jangan senang dulu, karena ada udang di balik batu. KAMI mendukung karena ingin ikut-ikutan viral.
Di sisi lain, tindakan mereka untuk mendukung demo justru menjerumuskan para pengunjuk rasa. Ribuan buruh yang turun ke jalan berdesak-desakan dan bisa terpapar corona. Apalagi jika mereka melepas masker, resiko tertular akan lebih besar. Buktinya, dari ratusan orang yang wajib tes rapid, ada 12 orang yang positif kena virus covid-19.
Sejak awal demo ini dilarang karena kita masih berada dalam masa pademi. Namun KAMI malah ngotot mendukungnya. Jika ada banyak orang yang tertular corona dari klaster demo, apakah mereka mau bertanggung jawab? Karena biaya pengobatannya sangat mahal, jika tidak ditanggung oleh BPJS. Ini membuktikan bahwa KAMI hanya menjerumuskan rakyat.
Baca juga: UU Cipta Kerja, Upaya Pemerintah Antisipasi Bonus Demografi
Masyarakat yang didorong untuk berdemo dan melakukan tindakan anarkis bukannya dihentikan oleh KAMI, tapi malah diprovokasi. Bahkan anak sekolah yang di bawah umur juga diajak untuk berdemo. Hal ini sangat menyesakkan dada karena mereka seharusnya diberi beasiswa dan didorong untuk belajar dengan rajin, malah diajak unjuk rasa, sehingga salah jalur.
Jika ada yang melakukan tindakan anarki maka yang disalahkan adalah kelompok anarko. Padahal di arena demo, kita tidak tahu siapa yang berstatus buruh, warga sipil, anggota ormas, atau pelajar yang memakai baju bebas. Jika ada perusakan maka semuanya harus bertanggung jawab, karena mereka melakukan demo yang anarkis bersama-sama.
Ketika ada pendemo yang ditangkap, mereka terpaksa diamankan agar tak melakukan tindakan kekerasan selanjutnya. Dalam dekapan aparat, apakah ada anggota KAMI yang terjun langsung dan mengakui kesalahannya? Padahal mereka jelas memprovokasi dan menebar hoax di media sosial dan membuat kemarahan rakyat memuncak, sehingga mereka nekat berdemo.
Kerusuhan memang dirancang oleh KAMI sebagai suatu skenario, karena mereka memiliki motif untuk makar. Dalam bayangan mereka, jika ada demo dengan ribuan massa yang emosi, akan diarahkan menuju gedung DPR atau istana negara. Tujuannya bukan untuk menyampaikan aspirasi, tapi untuk menuntut Presiden mengundurkan diri.
Tujuan demo memang dibelokkan, dari penyampaian aspirasi mengenai omnibus law, malah jadi pemakzulan. KAMI memanfaatkan situasi rakyat yang resah karena termakan oleh hoax omnibus law dan mereka menghasut agar memuluskan cita-citanya untuk melanutkan program ganti presiden 2019 lampau.
Oleh karena itu, janganlah jadi kaum yang bersumbu pendek dan percaya terhadap suatu berita. Apalagi yang hanya tersebar di media sosial atau grup WA keluarga. Periksa kebenarannya, jangan sampai termakan hoax. Karena berita palsu itu sengaja disebarkan oleh KAMI, untuk menghasut dan mengobarkan amarah rakyat.
Jangan malah menyebarkan hoax itu dan membuat situasi makin runyam, karena KAMI yang akan berbahagia. Sementara rakyat akan tertipu dan dibohongi oleh hoax. Mereka jadi mau berdemo dan turun ke jalan demi aspirasi, namun di tenga-tengah akan disetir oleh provokator dari pihak KAMI.
KAMI sudah terbukti sebagai organisasi yang bermodus politik dan mereka membonceng isu omnibus law, agar rakyat jadi simpati. Namun kenyatannya, demo tolak omnibus law malah digunakan sebagai senjata pemakzulan. Kita harus cerdas dan jangan mau termakan oleh provokasi mereka.
Penulis adalah warganet tinggal di Tangerang
