Judi Daring Rusak Ketahanan dan Ekonomi Keluarga

Judi Daring Rusak Ketahanan dan Ekonomi Keluarga

JAKARTA – Maraknya praktik judi daring atau judi online (judol) kian memantik keprihatinan berbagai pihak. Selain berdampak pada keuangan pribadi, fenomena ini dinilai telah menggerus ketahanan keluarga, merusak moral aparatur negara, hingga berpotensi menyalahgunakan anggaran publik. Sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan pun menegaskan perlunya langkah tegas dan pencegahan berkelanjutan.

 

Wali Kota Dumai Paisal mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai agar menjauhi praktik judi online maupun pinjaman online (pinjol). Pesan tegas tersebut disampaikannya sebagai respons atas maraknya penyalahgunaan teknologi digital yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

 

“Saya minta kepada seluruh ASN di lingkungan Pemko Dumai untuk tidak mendekati apalagi menjadi bagian dari judi online maupun pinjaman online,” ujar Paisal.

 

Menurut Paisal, ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru terjebak dalam perilaku konsumtif dan instan. Ia menegaskan bahwa gaji dan tunjangan ASN sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga harus dikelola secara bijak demi keluarga dan masa depan.

 

Ia juga menyoroti banyaknya individu yang terjerat judi online akibat gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilan.

 

“Awalnya mungkin hanya coba-coba, tetapi akhirnya ketagihan dan terlilit masalah keuangan. Ini yang harus dihindari,” tegasnya.

 

Paisal menambahkan, meski kemajuan teknologi membawa kemudahan, ia juga menghadirkan tantangan serius. Judi online dan pinjaman daring tanpa jaminan kini mudah diakses dan berpotensi menurunkan konsentrasi kerja serta merusak keharmonisan rumah tangga. Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memperketat pengawasan dan pembinaan terhadap ASN.

 

Kasus nyata penyalahgunaan judi online juga terjadi di Kota Medan. Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi judi online hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar. Kepala BKPSDM Kota Medan Subhan Fajri menyatakan sanksi disiplin berat dijatuhkan sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah.

 

“Yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana,” ujarnya.

 

Sementara itu, Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Siska Sukmawaty, menilai dampak judi online sangat luas, mulai dari ekonomi, sosial, keluarga, hingga hukum. Ia menyebut judi daring kerap memicu kecanduan, utang, bahkan keretakan rumah tangga.

 

“Judi online biasanya dimulai dari coba-coba. Saat kalah, pelaku berusaha menutupnya dengan berutang, termasuk melalui pinjaman online ilegal,” jelasnya.

 

Siska juga mengingatkan bahwa keterlibatan judi online dapat berujung pada sanksi hukum dan penghentian bantuan sosial apabila NIK penerima terdeteksi. “Judi, baik konvensional maupun online, sama-sama melanggar hukum dan memiliki konsekuensi pidana,” pungkasnya.

 

Fenomena ini menjadi peringatan keras bahwa judi daring bukan sekadar persoalan individu, melainkan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi rumah tangga dan integritas aparatur negara. Pencegahan dinilai harus dimulai dari kesadaran diri, keluarga, dan lingkungan terdekat.

 

(*/rls)

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025