Jokowi Bergerak Cepat Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku

Jokowi Bergerak Cepat Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku

Oleh : Keisha Samira

Presiden Jokowi telah menginstruksikan Menteri Pertanian dan jajaran pemerintahan lainnya untuk bergerak mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang mulai mewabah di Jawa Timur. Reaksi cepat dan tanggap ini diharapkan dapat mengantisipasi meluasnya penyakit tersebut ke wilayah lain di Indonesia.

Dalam beberapa pekan terakhir, terjadi lonjakan penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Beberapa daerah mengalami kasus PMK diantaranya di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo hingga Mojokerto Jawa Timur. Indyah Aryani selaku Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur menyatakan bahwa ternyata wabah PMK itu pertama terjadi di Gresik pada tanggal 28 April 2022 lalu.

Kemudian wabah PMK tersebut juga merambah ke wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang lain, yakni pada tanggal 1 Mei 2022 di Lamongan dan Sidoarjo, serta pada 3 Mei 2022 di Mojokerto.

Pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga langsung bertindak dengan membentuk sejumlah posko terpadu untuk penanganan wabah PMK pada hewan ternak. Termasuk dengan adanya kasus wabah penyakit kuku dan mulut ini membuat Presiden Joko Widodo segera melakukan tindakan.
Presiden Jokowi langsung membentuk dan mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) untuk mempermudah proses penanganan wabah PMK. Selain itu, Presiden menyatakan bahwa harus segera bisa dipastikan kiranya terdapat di daerah mana saja penyebaran wabah PMK yang sudah menjangkiti hewan tersebut supaya bisa langsung dilakukan tindakan dengan tepat. Maka dari itu pembentukan Satgas merupakan hal yang penting untuk dilakukan agar jelas siapa yang bertanggung jawab untuk menangani wabah PMK.
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi pun langsung segera berkoordinasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk bisa melakukan lockdown pada wilayah tertentu yang memang sudah terjangkit dan terindikasi supaya bisa mencegah penyebaran lebih luas. Koordinasi tersebut juga langsung dibicarakan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Lockdown dilakukan untuk bisa memantau dan juga membatasi bagaimana mutasi hewan ternak dari satu tempat ke tempat lain, entah itu terjadi antar Kabupaten/Kota, termasuk juga antar Provinsi. Presiden Jokowi mengimbau agar pihak Kementan dan juga Polri bisa benar-benar menjaga kondisi di lapangan.
Pihak Kementan juga telah secara aktif langsung melakukan berbagai upaya pencegahan supaya wabah penyakit mulut dan kuku tidak menyebar dengan luas, yakni melakukan tracing di Kabupaten-kabupaten yang dianggap terindikasi tertular wabah ini. Laboratorium yang digunakan untuk melakukan tracing tersebut sudah dibentuk di Balai Besar Veteriner Wates dan Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) Surabaya.
Dijelaskan oleh Nasrullah selaku Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa ketika awal mula wabah PMK diidentifikasi setelah pemeriksaan PCR dilakukan. Sontak pihaknya langsung berkoordinasi dengan Gubernur Jatim termasuk juga Bupati keempat wilayah tersebut. Lebih lanjut, terdapat beberapa langkah darurat yang langsung disiapkan sebagai bentuk penanganan yakni termasuk melakukan pemusnahan ternak yang memang terkonfirmasi positif PMK, termasuk juga memberikan edukasi kepada seluruh peternak mengenai SOP pengendalian dan pencegahan PMK kepada ternak mereka. Hal lain yang dilakukan adalah menyiapkan vaksinasi PMK bagi para hewan ternak.
Dihimbau kepada seluruh masyarakat supaya juga turut serta dalam pengendalian wabah PMK ini dengan tidak memperjualbelikan sapi di daerah-daerah yang terindikasi wabah PMK untuk dibawa ke daerah yang masih belum ada kasus PMK supaya bisa segera terbentuk lokalisasi zona yang jelas.
Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan arahan kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik dan tak perlu khawatir mengenai wabah penyakit mulut dan kuku yang telah menjangkiti hewan ternak tersebut. Seperti pada keterangannya, ternyata virus yang menjangkiti para hewan ternak itu merupakan virus khusus yang hanya terdapat pada hewan saja dan akan sangat jarang untuk bisa menulari manusia. Meski sangat menular, namun ditambahkan oleh Menkes bahwa penularannya akan terjadi kepada sesama hewan saja.
Dalam hal ini, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya bertindak dengan sangat cepat dan tepat demi kepentingan rakyat supaya penyebaran wabah PMK ini tidak menyebar luas dan mungkin berpotensi untuk merugikan masyarakat lebih banyak lagi. Pembentukan Satgas dan juga segera melakukan lockdown wilayah merupakan strategi cerdas yang telah dilakukan. Dengan adanya berbagai langkah pencegahan ini, penyebaran PMK dapat segera dihentikan.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025