Jelang Muktamar PPP 2020, Gus Yasin Dicalonkan oleh Arus Bawah

Dukungan arus bawah agar Gus Yasin Maimoen mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PPP makin menguat. Sejumlah DPC PPP di Jawa Tengah sudah mulai bergerak secara organisatoris. DPC PPP Banyumas misalnya, Selasa 24 lalu menggelar Rapimcab dan mengeluarkan keputusan untuk secara resmi mencalonkan Gus Yasin menjadi Ketua Umum PPP.

“Hasil Rapimcab memutuskan DPC PPP Banyumas mencalonkan Gus Yasin,” tegas Ketua DPC PPP Banyumas Akomadhien Shofa. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa pencalonan Gus Yasin itu serius dan mendapat dukungan dari arus bawah.

“Tidak benar bila pencalonan beliau hanya untuk menaikkan posisi tawar. Kami sangat optimis, Gus Yasin bisa menahkodai PPP ke depan,” tandasnya.

Sebelum muktamar, dikabarkan sejumlah DPC PPP se Jawa Tengah juga akan segera melakukan rapat pimpinan untuk memberikan dukungan resmi kepada Gus Yasin. Beberapa diantaranya adalah DPC PPP Kabupaten kudus, Salatiga, Pati, boyolali, Solo, Rembang dan lain lain.

Baca juga: KPK Apresiasi Kerjasama Pengamanan Aset Negara oleh PLN, BPN dan Pemerintah Daerah di Sumatera Utara

Gus Yasin sendiri, ketika disowani beberapa pengurus DPC di Jawa Tengah terkait pencalonan dirinya menandaskan bahwa dirinya akan mengikuti prosedur yang ada bila memang dikehendaki oleh para fungsionari partai PPP dari Jawa tengah. “Kepercayaan teman teman ini adalah amanah. Saya akan mengikuti prosedur dan tahapan yang ada untuk menjalankan amanah ini,” papar Gus Yasin yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By 0

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

All Rights Reserved © 2025