Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kerukunan Jadi Capaian Tertinggi Pemerintah
JAKARTA – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kondisi kerukunan masyarakat menjadi salah satu capaian yang mendapat penilaian positif dari publik. Kerukunan antarumat beragama bahkan tercatat sebagai bidang yang dinilai paling berhasil ditangani pemerintah berdasarkan Survei Nasional Poltracking Indonesia yang digelar pada 14–20 Agustus 2026.
Dalam survei tersebut, sebanyak 72,5 persen masyarakat menilai pemerintah berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama. Capaian itu menjadi yang tertinggi dibandingkan sejumlah persoalan lain yang diukur dalam survei. Temuan serupa juga terlihat dalam dua survei sebelumnya yang dilakukan pada Maret dan Mei 2026, ketika aspek kerukunan secara konsisten menempati posisi teratas dalam penilaian publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, menjaga kerukunan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.
“Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang menggembirakan, khususnya bagi kami di Kementerian Agama. Saya yakin, ini bukan hanya karena hasil kerja pemerintah, tapi ini juga hasil dari upaya masyarakat yang sama-sama menjaganya,” kata Kamaruddin.
Ia menegaskan, kerukunan merupakan fondasi penting bagi pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah bersama tokoh agama, organisasi keagamaan, dan masyarakat perlu terus memperkuat kehidupan sosial yang damai dan harmonis.
“Kita semua harus terus menjaga sekaligus terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama yang sudah sangat baik ini,” ujarnya.
Optimisme terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran juga tercermin dalam survei Media Survei Nasional (Median). Survei yang dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 terhadap 1.212 responden di 38 provinsi tersebut mencatat 56,2 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan, sementara 36 persen menyatakan tidak puas.
Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Robi Anugrah Marpaung turut mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kondusivitas nasional. Ia menilai perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh mengorbankan persatuan bangsa.
“Menjaga kondusivitas dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan dan keutuhan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok,” kata Robi.
