Oleh : Adi Hidayat (pemerhati sosial politik)
Menjelang momentum bersejarah Sumpah Pemuda, santer terdengar akan adanya demonstrasi besar-besaran oleh para buruh. Padahal, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum untuk merefleksikan semangat persatuan, bukan ajang demonstrasi yang menggangu ketertiban.
Momentum bersejarah yang biasa diperingati pada tanggal 28 Oktober ini disebut dengan Sumpah Pemuda.
Peringatan ini seringkali disebut-sebut adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Ikrar ini juga dianggap sebagai kristalisasi semangat guna menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
Dalam peristiwa ini harusnya diisi oleh hal-hal berbau positif dan membangun. Bukan malah melancarkan aksi demonstrasi besar-besaran. Meski dinilai sebagai media penyuaraan aspirasi, namun hal ini tetap akan mengganggu esensi dari peristiwa Sumpah Pemuda Sendiri. Kabar ramainya aksi unjuk rasa oleh buruh juga dibenarkan oleh sejumlah pihak.
Sebelumnya, Aliansi buruh akan terus mendukung gerakan mengawal tujuh tuntutan dalam aksi bertagname #ReformasiDikorupsi. Yang mana KPBI (Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia) akan menginstruksikan agar mengerahkan segala kekuatan pada aksi 28 Oktober 2019 ini. Konon, tujuh tuntutan yang akan mereka orasikan ialah; mencabut RUU KPK, Undang – Undang SDA, beserta tolak RUU Pertanahan, juga RUU KUHP, dan rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Berkenaan dengan hal itu, Dewan Eksekutif Nasional KPBI melaksanakan konsolidasi ke sejumlah daerah guna memastikan anggota-anggotanya akan mengoptimalkan kekuatan maksimal mereka. Konsolidasi ini dilakukan oleh DEN KPBI yang diwakili oleh Damar Panca selaku Sekjen KPBI, Staf Departemen Pengembangan Organisasi Abdul Rosid, beserta Staf Barisan Pelopor Cecep, pada 17 Oktober 2019. Acara tersebut dilaksanakan di Sekretariat Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) di Kota Karawang.
Menurut sejumlah laporan, para peserta yang hadir ini terdiri dari beberapa aliansi, yaitu Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia atau yang biasa disingkat FSP2KI, Federasi SERBUK dan juga Federasi Perjuangan Buruh Indonesia. Pihaknya menjelaskan bahwa rencana pelaksanaan demo bersamaan dengan hari Sumpah Pemuda sebagai kelanjutan dari perjuangan KPBI dengan tajuk #ReformasiDikorupsi pada tanggal 24 dan 30 September 2019 lalu.
Dirinya menilai jika Hari Sumpah Pemuda dianggap sebagai saat yang tepat yang mana merupakan monumen penting bagi kebangkitan bangsa guna melawan penindasan. Ia yakin jika di periode belum selesai, maka tidak menutup kemungkinan akan diketok palu dalam periode selanjutnya.
Pihaknya ingin memastikan terhadap rezim yang dilantik nanti beserta DPR yang melanjutkan kinerja guna membatalkan beberapa tuntutan yang mereka kemukakan. Yaitu, Ruu minerba, Ruu Pertanahan, termasuk mengajukan kepada presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang KPK.
Damar melihat adanya indikasi pembelokan aspirasi. Sehingga aksi ini akan dilaksanakan secara massif guna menyerukan tuntutan-tuntutan Rakyat. Terdapat pula kepentingan-kepentingan lain yakni kelompok 212, ataupun Islam radikal yang ingin memperjuangkan khilafah yang sengaja menunggangi beberapa aksi guna mendengungkan sistem negeri khilafah ini. Dan juga berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang terpilih melalui pemilu lalu. Selain itu, pihaknya juga terus waspada akan adanya upaya militer atau tentara yang hendak mengambil panggung.
Dalam konsolidasi itu, DEN KPBI menegaskan bahwa ini merupakan gerakan yang bersifat nasional. Artinya, seluruh anggota KPBI akan turun untuk berunjukrasa di sejumlah provinsi. Penurunan massa ini merupakan hal penting guna menghindari gerakan #ReformasiDikorupsi dibajak oleh pelbagai agenda di luar kepentingan rakyat. Rencananya, mereka akan mengusung bendera Konfederasi. Hal ini bertujuan untuk menegaskan jika kekuatan persatuan federasi-federasi ini tergabung ke dalam KPBI. Menjawab pertemuan tersebut, para peserta berkomitmen untuk melakukan konsolidasi-konsolidasi lanjutan. Dengan demikian, pesan maupun persiapan diharapkan akan semakin rapi hingga ke titik akar rumput.
Esensi Sumpah Pemuda harusnya tidak dikotori oleh aksi-aksi berbuntut tuntutan semacam ini. Bukankah, berkali-kali telah ada larangan untuk menyuarakan aspirasi dengan unjuk rasa. Mengingat akan selalu ada celah yang digunakan pihak lain guna melancarkan tujuannya. Pun dengan pemerintah yang telah bersedia menyiapkan wadah guna menampung segala keluhan. Yang mana memiliki tingkatan didalamnya. Jika merasa ada sesuatu hal yang tidak pas, ada baiknya dimusyawarahkan secara terbuka. Bukan dengan demo yang terkesan menekan pemerintahan untuk menuruti segala keinginan.
Lalu, dimana letak sinkronisasi hari Sumpah Pemuda ini dengan aksi unjuk rasa yang mengkronfontir sejumlah provinsi untuk ikut bergabung didalamnya. Bukankah ini hanya seperti gerakan mengumpulkan massa? Belum lagi kerugian akibat demo yang ditimbulkan, bisa jadi pihak buruh sendiri yang akan rugi, bukan?
