• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Indonesia Sukses Selenggarakan PON XXI Dibawah Arahan Presiden Jokowi

Indonesia Sukses Selenggarakan PON XXI Dibawah Arahan Presiden Jokowi

  • Kata Indonesia
  • - Friday, 20 September 2024

Indonesia Sukses Selenggarakan PON XXI Dibawah Arahan Presiden Jokowi

Oleh: Laras Indah Sari

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara ditutup pada 20 September 2024. Dalam hal ini, Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa yang selalu berfokus pada peningkatan kualitas sektor olahraga turut mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan PON XXI sebagai ajang pemersatu bangsa dan momentum kaderisasi atlet-atlet nasional yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional

Pelaksanaan PON XXI telah berakhir dan memberikan warna positif bagi kemajuan olah raga tanah air. Meskipun demikian, terdapat sejumlah catatan pemerintah untuk memperbaiki acara multievent tersebut. Dalam hal ini, Presiden RI yang menjabat sejak tahun 2014 tersebut, menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PON XXI ini. Fokus evaluasi tidak hanya mencakup venue atau fasilitas olahraga, tetapi juga aspek konsumsi dan akomodasi para atlet.

Sebagai pemimpin yang selalu mendorong transparansi dalam pemerintahan, Kepala Negara menekankan bahwa setiap keluhan dari para atlet dan ofisial, termasuk terkait dengan menu makanan, akan menjadi bahan evaluasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan di masa mendatang.

Dalam pandangan Presiden Joko Widodo, evaluasi terhadap PON XXI sangat penting. Tidak hanya untuk mengidentifikasi masalah yang ada, tetapi juga untuk memperbaiki kekurangan yang dapat menghambat jalannya event olahraga terbesar di Indonesia.

Menurutnya, evaluasi ini menjadi bagian dari proses panjang menuju perbaikan yang lebih baik. PON XXI bukan hanya tentang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ajang untuk menegaskan kualitas penyelenggaraan di tingkat nasional.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa koreksi dan perbaikan yang dilakukan saat ini akan memastikan bahwa event olahraga di masa mendatang akan berjalan dengan lebih baik dan profesional.

Di sisi lain, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, menaruh harapan besar terhadap suksesnya pelaksanaan PON XXI. Ia melihat bahwa ajang olahraga nasional empat tahunan ini memiliki peran strategis dalam mencetak bibit-bibit atlet yang siap mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.

Surono juga meyakini bahwa PON XXI harus menjadi contoh sukses tidak hanya dari segi prestasi atlet, tetapi juga penyelenggaraan, administrasi, dan kontribusi ekonomi. Dengan adanya pembinaan jangka panjang sesuai amanat Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), PON XXI diharapkan mampu mengidentifikasi atlet potensial yang akan mengisi timnas Indonesia di multieven besar seperti Asian Games dan Olimpiade.

Sebagai ajang olahraga yang diselenggarakan oleh KONI, PON 2024 menjadi platform penting bagi perkembangan olahraga di Indonesia. Presiden Jokowi memahami bahwa penyelenggaraan event ini harus mampu menjawab ekspektasi publik, terutama dalam hal infrastruktur dan fasilitas yang memadai.

Dalam konteks tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo, memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas penyelenggaraan PON XXI yang dianggap setara dengan standar Olimpiade. Menurut Menpora, respons cepat dari tim penyelenggara terhadap berbagai masukan masyarakat menunjukkan keseriusan mereka dalam menjaga kualitas event tersebut.

Selain itu, Menpora juga mencatat bahwa kualitas penyelenggaraan PON XXI bahkan lebih unggul dibandingkan dengan SEA Games yang baru saja berlangsung di Kamboja. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah, melalui berbagai upaya dan evaluasi, berhasil meningkatkan standar penyelenggaraan event olahraga nasional.

Dengan dua Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk khusus untuk mengawasi pelaksanaan PON, Menpora merasa yakin bahwa mekanisme pengawasan berjalan dengan baik. Satuan Tugas tersebut akan memastikan bahwa setiap aspek, mulai dari fasilitas hingga manajemen, berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Lebih jauh lagi, Menpora juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan keluhan atau masukan terkait penyelenggaraan PON XXI. Baginya, keterlibatan masyarakat adalah kunci suksesnya pelaksanaan ajang ini.

Dengan adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024 yang menjadi landasan hukum pelaksanaan PON, Menpora optimis bahwa PON XXI akan menjadi standar baru dalam penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh persiapan luar biasa yang telah ditunjukkan oleh PB PON Aceh-Sumut.

Bukan hanya soal sukses penyelenggaraan, dampak ekonomi dari event olahraga ini juga menjadi perhatian utama. Surono menegaskan bahwa selain mencetak prestasi atlet, PON XXI diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Dengan banyaknya wisatawan dan peserta yang datang, sektor pariwisata dan UMKM di Aceh dan Sumatera Utara mendapatkan dorongan ekonomi yang signifikan. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menjadikan event olahraga nasional sebagai pendorong ekonomi regional.

Keberhasilan PON XXI sejauh ini tak lepas dari perhatian khusus yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Evaluasi yang terus berlangsung serta respons cepat terhadap berbagai masukan masyarakat menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas penyelenggaraan ajang ini.

Sebagai pemimpin yang selalu mengutamakan kemajuan bangsa, Presiden Jokowi telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memastikan bahwa setiap aspek PON XXI berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih hingga saat ini, PON XXI Aceh-Sumut 2024 diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi dunia olahraga Indonesia. Tidak hanya dalam hal prestasi atlet, tetapi juga dalam hal penyelenggaraan yang profesional dan berdampak luas bagi perekonomian lokal.

Presiden Jokowi, bersama seluruh pemangku kepentingan, telah menunjukkan komitmennya untuk menjadikan PON XXI sebagai ajang olahraga nasional yang membanggakan di mata dunia.

*) Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.