Indonesia Siap Sebagai Tuan Rumah KTT Ke-43 ASEAN

Indonesia Siap Sebagai Tuan Rumah KTT Ke-43 ASEAN

Jakarta – Indonesia telah siap sebagai tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke – 43 di Jakarta. Sejumlah venue telah dilakukan renovasi dan persiapan yang matang. Hal itu dilakukan Indonesia sebagai wujud komitmen sebagai Ketua ASEAN 2023 yang dapat menjalankan amanahnya sebaik mungkin mulai dari penyiapan sarana prasarana perhelatan KTT ASEAN ke – 43 di Jakarta hingga strategi yang di siapkan untuk dapat menjadikan ASEAN sebagai oraganisasi regional yang memiliki andil dalam menjaga stabilitas Kawasan dan dunia.

KTT ke-43 ASEAN 2023 diselenggarakan pada 5-7 September 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat. Berdasarkan kalender nasional ASEAN 2023 sebagaimana dilansir laman resminya (asean2023.id), rangkaian agenda 43rd ASEAN Summit and Related Summits atau rangkaian acara KTT ke-43 ASEAN di Jakarta berlangsung selama 2-7 September 2023. KTT ke-43 ASEAN ini juga akan dihadiri sejumlah perwakilan dari berbagai negara, dari anggota ASEAN dan negara undangan lain.

Berbeda dengan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada bulan Mei lalu, KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada September mendatang tidak hanya dihadiri oleh para pemimpin negara anggota ASEAN saja, tetapi juga kepala negara/pemerintahan dari negara-negara mitra.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan 13 pertemuan bilateral dan memimpin 12 KTT dalam rangkaian penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta pada 5-7 September 2023.

“Pertemuan bilateral itu so far masih akan bertambah terus, (saat ini) sudah ada 13 pertemuan bilateral (yang terjadwal),” kata Menlu Retno.

Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan memimpin sejumlah acara yang bersifat non-persidangan, seperti pembukaan KTT-43 ASEAN di Jakarta, pembukaan ASEAN-Indo-Pacific Forum, gala dinner, social events, serta upacara penutupan sekaligus penyerahan keketuaan ASEAN kepada Laos.

Retno menuturkan, selain pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra, Presiden RI dijadwalkan memimpin 12 KTT yaitu sesi pleno, pertemuan informal, KTT ASEAN-China, KTT ASEAN-Korea Selatan, dan KTT ASEAN-Jepang.

Selain itu adalah KTT ASEAN-Amerika Serikat, KTT ASEAN-Kanada, KTT ASEAN-India, KTT ASEAN-Australia, KTT ASEAN-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), KTT ASEAN Plus Tiga (China, Jepang, Korsel), serta KTT Asia Timur.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Usman Kansong mengatakan KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta pada 5-7 September mendatang itu akan dihadiri oleh 26 negara. Terdiri atas 10 negara anggota ASEAN dan beberapa negara undangan lain.

“KTT ASEAN ke-43 itu akan diikuti oleh 26 negara, selain negara-negara Asia Tenggara, beberapa negara akan bergabung dalam KTT ASEAN,” jelas Dirjen IKP Usman.

Di antara daftar negara yang akan hadir dalam KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta yaitu, Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea (Korea Selatan), Federasi Rusia, Amerika Serikat, Kanada juga beberapa organisasi internasional misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

By 0

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah  Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri.…

All Rights Reserved © 2025