Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah perhelatan penting dunia Islam, yaitu Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Acara bergengsi ini dijadwalkan berlangsung sejak 12-15 Mei 2025 di Jakarta dan akan dihadiri oleh delegasi parlemen negara anggota OKI.
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan bahwa DPR RI akan menjadi tuan rumah konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC (PUIC) atau konferensi organisasi parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) tahun 2025 yang diselenggarakan pada 12-15 Mei 2025.
“12 sampai 15 Mei 2025 Indonesia, Parlemen, dipimpin Mba Puan (Ketua DPR Puan Maharani) akan jadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara OKI, PUIC yang ke-19, bertepatan dengan 25 tahun hari jadi PUIC,” kata Mardani.
Konferensi ini mengusung tema “PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, dalam rangka memperingati 25 tahun berdirinya PUIC sejak pertama kali diselenggarakan di Teheran, Iran pada tahun 1999.
“Fokusnya negara-negara OKI ini jangan cuma bisa ‘marah’ sama Amerika atau ‘mencaci’, tapi kita bangun kekuatan institusi dan good governance di setiap negara kita,” ucap Mardani.
Mardani mengatakan dalam konferensi PUIC 2025 akan ada sesi diskusi yang membahas terkait isu Palestina untuk merumuskan langkah nyata ke depan negara-negara OKI dalam mendukung Palestina.
“Di pertemuan OKI salah satu komitenya adalah Commitee on Palestine. Itu akan membahas secara menyeluruh kondisi saat ini, langkah ke depan, dan aksi yang bisa dilakukan. Bukan cuma kita mengutuk ya, tetapi kita membangun aliansi antara PUIC,” ungkap Mardani.
PUIC sendiri saat ini beranggotakan 54 parlemen dan 25 organisasi pengamat dari berbagai kawasan dunia, menjadikannya salah satu organisasi parlemen multilateral paling representatif di dunia Islam.
Agenda utama sidang mencakup isu konflik Palestina, pembangunan berkelanjutan di dunia Islam, penguatan peran perempuan dalam parlemen, serta kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi. ***
