• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Internasional»Indonesia Serukan Negara GNB Tegakkan Prinsip Multilateralisme

Indonesia Serukan Negara GNB Tegakkan Prinsip Multilateralisme

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 24 October 2019

Pada 23 dan 24 Oktober 2019, telah dilaksanakan Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Gerakan Non-Blok (GNB) di Baku, Azerbaijan. Pertemuan telah dihadiri oleh lebih dari [46] negara anggota GNB yang berasal dari wilayah Afrika, Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Latin.

PTM merupakan pertemuan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB yang akan dilaksanakan pada 25-26 Oktober 2019 di Baku, Azerbaijan.

Pada sesi pembukaan, Menlu Venezuela, Mr. Jorge Arreaza telah serah terima keketuaan GNB kepada Menlu Azerbaijan, Mr. Elmar Mammadyarov. Dalam sambutan pembukanya, Menlu Azerbaijan, sampaikan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara berdaulat. Lebih lanjut tekankan pentingnya tegakkan prinsip-prinsip Dasasila Bandung sebagai dasar pergerakan GNB.

Isu-isu utama yang dibahas oleh negara anggota antara lain mengenai perdamaian dan keamanan internasional dan regional, dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, pentingnya kerja sama internasional dan falsafah multilateralisme, perubahan iklim, dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

Mewakili Delegasi Indonesia, Duta Besar RI untuk Republik Azerbaijan, Prof. Dr. H. Husnan Bey Fananie, MA tekankan pentingnya prinsip multilateralisme.

“Negara-negara GNB harus bersatu untuk mencari solusi atas isu-isu global, ujar Dubes RI dalam pernyataannya pada sesi Debat Umum. Delegasi RI juga serukan pentingnya reformasi GNB dalam memperkuat efektivitas kerja dan respons GNB dalam tantangan dunia kontemporer.

Pertemuan berhasil menyetujui NAM Final Document yang selanjutnya akan diadopsi pada pertemuan KTT GNB. Setelah lebih dari 5 tahun, ASEAN pada akhirnya telah berhasil untuk memperbaharui paragraf mengenai Laut China Selatan pada NAM Final Document.

Di sela-sela KTM, diselenggarakan pula Pertemuan Komite Palestina pada tanggal 23 Oktober 2019. Pertemuan mengesahkan dokumen Deklarasi Politik terkait Palestina yang berisi perkembangan isu dan sejumlah upaya GNB dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. (KBRI Baku)

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

September 22, 2026

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

September 21, 2026

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan

By Kata IndonesiaSeptember 22, 20260

Pekerja Hijau: Jawaban atas Perubahan Industri dan Tuntutan Keberlanjutan *) Oleh : Dewi Astuti Jakarta…

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pekerja Hijau Disiapkan dari Sabang sampai Merauke lewat Balai Vokasi JAKARTA — Pemerintah memperluas penyiapan…

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Pemerintah Perkuat Balai Vokasi demi Cetak Pekerja Hijau Nasional Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat kualitas…

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By Kata IndonesiaSeptember 21, 20260

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.