Indonesia meminta GNB Perkuat Kerja Sama Selatan-Selatan untuk Menjawab Tantangan Pembangunan Global

Pada 25-26 Oktober 2019, telah dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok (KTT GNB) Ke-18 di Baku Congress Centre, Baku, Azerbaijan.

Pertemuan dihadiri 21 kepala negara dan kepala pemerintahan, serta 49 pejabat pada tingkat menteri dan kepala parlemen serta delegasi lebih dari 121 negara anggota, pengamat GNB dan negara tamu.

KTT GNB mengambil tema _”Upholding the Bandung Principles to ensure concerted and adequate response to the challenges of contemporary world_” dan membahas upaya Gerakan dalam merespon isu-isu global dengan dilandasi Dasasila Bandung.

Pada sesi pembukaan, Presiden Venezuela, Y.M. Nicolas Maduro Moros melakukan serah terima keketuaan GNB kepada Presiden Azerbaijan, Y.M. Ilham Aliyev. Dalam sambutan pembukanya, Presiden Aliyev tekankan pentingnya penghormatan terhadap norma-norma hukum internasional, kedaulatan, integritas territorial dan kerja sama antara negara anggota GNB. Lebih lanjut, ia menghimbau agar GNB solid dalam menjalankan kepentingan negara berkembang di berbagai bidang termasuk ekonomi dan politik.

Presiden Majelis Umum PBB, Y.M. Duta Besar Tijjani Muhammad Bande, hadir dalam sesi pembukaan dan sampaikan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai, serta penghormatan terhadap Piagam PBB dan HAM.

Isu-isu pokok yang dibahas oleh negara anggota dalam sesi debat umum KTT GNB Ke-18 antara lain mengenai relevansi dan penghormatan terhadap Dasasila Bandung, solidaritas anggota GNB terhadap permasalahan Palestina, pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, keamanan siber, pemberantasan terorisme dan upaya menentang unilateralisme.

“Kerja sama GNB saat ini harus diarahkan bagi hal-hal yang membawa dampak konkret bagi rakyat,” ujar Ketua Delegasi Indonesia, Duta Besar RI untuk Republik Azerbaijan, Prof. Dr. H. Husnan Bey Fananie, MA.

Delegasi RI juga tekankan pentingnya penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular antar negara-negara GNB guna menjawab berbagai tantangan global. “GNB memiliki kekuatan jumlah anggota yang besar dan dapat menghasilkan dampak positif bagi pembangunan yang luas”, sebut Duta Besar RI.

Pertemuan menyepakati sejumlah dokumen keluaran utama yaitu _NAM Final Document_, _Baku Declaration_, dan Deklarasi Politik GNB untuk isu Palestina. Pertemuan KTT juga melaksanakan _minutes of silence_ untuk mengenang para pemimpin negara anggota GNB yang telah berpulang, termasuk Presiden Republik Indonesia Ke-3, almarhum Y.M. Bapak B.J. Habibie.

*Palestina*

Delegasi RI juga tekankan bahwa isu kemerdekaan Palestina telah menjadi prioritas selama masa jabatan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. “Penting bagi negara anggota GNB untuk mendukung peran Palestina dalam berbagai organisasi internasional termasuk kepemimpinan Palestina di G77 tahun ini”, sebut Duta Besar RI.

GNB adalah organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara dan bertujuan untuk menjamin perdamaian internasional serta kemerdekaan, kedaulatan dan integritas territorial negara anggotanya. Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung sebagai cikal bakal berdirinya GNB pada tahun 1961.

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan

By 0

Satgas Terpadu Gempa NTT Pastikan Setiap Pengungsi Mendapat Perlindungan  Oleh: Samhaji Syukur Musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, menjadi ujian ketangguhan nasional sekaligus momentum pembuktian nyata atas keberhadiran negara dalam mengayomi seluruh lapisan masyarakat terdampak. Didasari kesadaran mendalam akan besarnya skala dampak sosial dan kerusakan fisik di lapangan, langkah proaktif pemerintah pusat bersama jajaran pemerintah daerah dalam memetakan serta merespons situasi krisis secara terstruktur layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Kehadiran negara bukan sekadar simbol penanganan krisis formalitas, melainkan wujud pelaksanaan mandat konstitusional untuk melindungi keselamatan setiap jiwa warga negara. Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan Pascabencana Gempa NTT yang diinisiasi oleh pemerintah pusat menjadi konsolidasi instrumen kekuasaan publik yang krusial agar tidak ada satu pun warga terdampak yang terabaikan dalam fase tanggap darurat ini. Keputusan taktis yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam merespons cepat dinamika pascagempa mencerminkan tata kelola krisis yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan publik. Pembentukan satuan tugas khusus pascagempa dipusatkan untuk menjangkau titik-titik pengungsian mandiri yang tersebar di wilayah perbukitan maupun pemukiman terpencil. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa percepatan pendataan pengungsi mandiri merupakan fondasi utama agar pemenuhan kebutuhan logistik, obat-obatan, dan sarana tempat tinggal sementara dapat terdistribusi secara konsisten dan adil. Konsolidasi lintas sektor yang menyatukan peran pemerintah daerah, jajaran TNI, Polri, BPBD, hingga tingkatan kecamatan dan desa membuktikan bahwa sekat-sekat administratif tidak boleh membatasi penyaluran bantuan kemanusiaan pada saat-saat paling kritis. Langkah penanganan yang sigap di tingkat pusat menemukan titik tumpu yang kuat melalui kesiapan instansi teknis penanggulangan bencana di daerah. Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Mahadin Sibarani mengonfirmasi bahwa rincian dampak fisik, termasuk kerugian pada ribuan unit rumah warga serta ratusan fasilitas umum dan infrastruktur sosial, terus diverifikasi dalam basis data yang terintegrasi. Pendataan komprehensif ini menjadi landasan strategis bagi pembentukan satgas daerah untuk memperkuat komando lokal. Dengan komando operasional yang solid di tingkat tapak, berbagai tantangan teknis dalam menjangkau posko penampungan yang sulit diakses dapat diselesaikan secara efektif melalui kolaborasi intensif bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Penguatan kelembagaan penanganan krisis ini juga selaras dengan komitmen pengawasan ketat yang dijalankan oleh pimpinan legislatif. Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menekankan bahwa peninjauan langsung di lapangan serta sinergi lintas lembaga merupakan kunci utama untuk memastikan efisiensi penyaluran pasokan logistik, fasilitas kesehatan, dan hunian sementara bagi warga terdampak. Pengawasan melekat dari parlemen memastikan bahwa setiap kebijakan tanggap darurat yang digulirkan eksekutif berjalan secara transparan, akuntabel, dan berfokus penuh pada pemulihan fisik maupun trauma psikologis masyarakat. Kehadiran pimpinan DPR bersama pejabat kementerian di titik bencana menegaskan jaminan bahwa seluruh fungsi pemerintahan bekerja sinergis demi mengembalikan rasa aman publik. Dukungan taktis legislatif semakin konkret dengan adanya kesiapan akselerasi prosedur penganggaran bencana di tingkat parlemen. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan kesiapan DPR untuk mempercepat proses persetujuan alokasi maupun alih fungsi anggaran pemerintah apabila kebutuhan penanganan bencana di lapangan meningkat. Fleksibilitas serta kemudahan prosedur persetujuan anggaran di DPR menjamin bahwa seluruh tahapan tanggap darurat hingga rehabilitasi tidak akan terkendala oleh hambatan administratif. Komitmen ini menunjukkan betapa harmonisnya relasi kerja antara pemerintah dan DPR dalam mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala kerumitan birokrasi anggaran. Pengawasan taktis terhadap efektivitas penanganan bencana di kawasan terdampak juga dikawal oleh pimpinan dewan lainnya melalui peninjauan lapangan yang mendalam. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya laporan kondisi riil dan langkah taktis yang diambil selama masa tanggap darurat untuk menjamin kepastian pelayanan pengungsi di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Manggarai dan daerah sekitarnya. Cucun menyampaikan bahwa masukan konkret dari pemerintah daerah serta instansi terkait akan menjadi acuan utama dalam menetapkan kebijakan pemulihan jangka pendek dan menengah. Pendekatan ini memastikan bahwa penanganan dampak gempa bumi dilakukan secara merata tanpa mengesampingkan kabupaten yang membutuhkan intervensi khusus.…

All Rights Reserved © 2025