Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan memasuki fase baru yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Ibu Kota. Fase ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut penyelesaiannya, dengan progres IKN Tahap I mencapai 97,2% hingga akhir Desember 2024.
Dalam rencana besarnya, IKN menghadapi dua tantangan utama, yakni pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengoperasian fungsi perkotaan pada tahun 2025, serta penyelesaian infrastruktur yudikatif dan legislatif pada tahun 2028. Pemindahan ASN ditargetkan mulai dilakukan pada April 2025.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa pada tahun ini ditargetkan sebanyak 47 tower hunian ASN rampung dikerjakan. Hingga 2024, tercatat sudah ada sekitar 27 tower yang selesai dibangun. Ia optimis bahwa pada April 2025, semua tower tersebut akan selesai.
Selain itu, Detail Engineering Design (DED) untuk pelelangan sejumlah proyek yudikatif dan legislatif sedang disiapkan. Desain dasar telah selesai dan akan ditindaklanjuti oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Menurut Diana, proses lelang proyek legislatif dan yudikatif kemungkinan besar dilakukan pada Kuartal I 2025 setelah pendanaannya diajukan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa pembangunan IKN terbagi dalam tiga tahap yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hingga minggu terakhir Desember 2024, progres pembangunan tahap I dari APBN PUPR mencapai 97,2% untuk Batch 1, 81,1% untuk Batch 2, dan 32,1% untuk Batch 3. Sementara itu, proyek dengan pendanaan non-APBN PUPR terdiri dari 16 paket pekerjaan dengan rata-rata progres mencapai 92%.
Progres pembangunan apartemen atau hunian ASN mencakup 91,3% untuk Hunian ASN 1, 85,3% untuk Hunian ASN 2, 85,1% untuk Hunian ASN 3, 87,8% untuk Hunian ASN 4, 94,5% untuk Hunian BIN dan Polri, serta 90,1% untuk Hunian Paspampres. Secara keseluruhan, total akan ada 47 tower, terdiri dari 31 tower untuk ASN, 7 tower untuk personel Polri dan BIN, serta 9 rusun untuk Paspampres. Progres Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) telah mencapai 99,9% dari total 36 unit rumah.
Dalam hal aksesibilitas, pengerjaan jalan bebas hambatan atau jalan tol menuju IKN juga terus menunjukkan perkembangan signifikan. Ruas prioritas yang menjadi fokus pengerjaan meliputi Tol 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, dengan progres Paket 1 mencapai 93,4% dan Paket 2 sebesar 53,4%. Segmen 3B Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,33 km telah selesai 100% untuk Paket 1 dan 52,8% untuk Paket 2. Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,68 km mencatat progres 99,2%.
Dengan perkembangan ini, pemerintah optimis bahwa target pemindahan ASN dan pengoperasian IKN secara fungsional pada tahun 2025 dapat tercapai, sekaligus membuka jalan bagi percepatan pembangunan tahap-tahap selanjutnya.
