Hoax Belaka!! Video Joko Widodo yang Beredar Hanya Editan
Jakarta – Beredar video yang menampilkan pidato Presiden Joko Widodo berbicara dengan bahasa mandari yang menjadi perhatian publik, banyak opini publik yang mempengaruhi masyarakat dalam situasi saat ini. Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing mengingatkan agar masyarakat cermat dan waspada agar tidak mudah terpengaruh oleh konten hoaks yang beredar di media sosial.
“Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan karena peredaran konten hoaks dinilai cukup masif belakangan ini, terutama mendekati momentum Pemilu 2024.” Ujar emrus.
Selain itu menurutnya video yang beredar adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan yang diedit menggunakan Artificial Intelligence atas video pidato Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 pada acara Gala Dinner di Amerika Serikat.
“Satu video Presiden Jokowi asli berbahasa Inggris, dan satu lagi video berbahasa Mandarin secara lisan tanpa tulisan. Padahal seharusnya video apa yang diterjemahkan oleh sumber, harus disampaikan dengan bahasa yang asli yaitu bahasa Inggris. Jika pun terjemahan, maka dalam bentuk teks” kata emrus.
Video tersebut menggiring opini negatif masyarakat hingga dapat mempengaruhi opini publik karena tidak terdapat teks ahli bahasa, namun dengan jelas itu hanyalah video hoask untuk memicu persinggungan sosial maupun perdebatan jelang Pemilu 2024.
“Video yang menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan bahasa mandarin jelas hoax untuk menggiring opini negatif bahwa Presiden Joko Widodo membawa kepentingan China ke Indonesia,” lanjut Emrus
Pentingnya proses edukasi bagi masyarakat mengenai mengenai berita yang beredar agar tidak menjadi sasaran empuk berita bohong yang dapat menggiring pada kejahatan lainnya serta merugikan bangsa Indonesia.
“Masyarakat harus sangat awas serta meningkatkan pemahaman cek dan ricek terhadap informasi yang tidak jelas asal usulnya karena sangat membahayakan stabilitas nasional”, ucap Emrus
Dalam hal ini Emrus pun menegaskan perlunya tindakan tegas Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku pihak berwenang untuk menghentikan penyebaran video manipulasi kecerdasan buatan tersebut agar tidak berdapak lebih besar bagi stabilitas nasional.
“Kementerian Komunikasi dan Informasi harus secara masif menjelaskan video pidato Presiden Jokowi ke ruang publik, yang seolah-olah lisan dalam bahasa Mandarin. Padahal idealnya, bahasa asing yang disampaikan secara lisan juga harus disertai teks tertulis atau running text juga,” tutup Emrus.
