Hilirisasi Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Nasional

Hilirisasi Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Nasional

JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa hilirisasi kini menjadi mesin baru bagi penggerak pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional.

Strategi ini terbukti mampu untuk menciptakan berbagai nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menarik investasi dalam dan luar negeri secara masif.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar konsep kebijakan, melainkan telah menjadi nomenklatur resmi dalam struktur kementerian.

“Kalau dulu hilirisasi hanya jadi konteks, sekarang menjadi nomenklatur dalam kementerian. Karena itu, kementerian kami kini bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang juga mengemban fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut Todotua, hilirisasi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang, dengan investasi menyumbang hingga 30% dari total pertumbuhan nasional.

“Selama dua periode pemerintahan terakhir, realisasi investasi mencapai Rp9.200 triliun, Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, kami ditugaskan merealisasikan investasi sebesar Rp13.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan bahwa hilirisasi merupakan jalan utama agar Indonesia keluar dari kutukan sumber daya alam.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada negara maju yang berhasil tanpa industrialisasi dan hilirisasi.

“Negara ini tidak akan pernah maju kalau tidak ada industrialisasi dan hilirisasi. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi negara dengan kutukan sumber daya alam,” tegasnya.

Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor dari US$3,3 miliar pada 2017 menjadi US$34 miliar pada 2024.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaannya masih perlu perbaikan agar lebih terencana dan berkeadilan.

Pengamat ekonomi senior Aviliani menilai hilirisasi telah memberi dampak positif terhadap investasi, namun ia mengingatkan pentingnya keseimbangan antara ekonomi, tenaga kerja, dan lingkungan.

“Kalau kita bicara sumber daya alam, ini padat modal. Maka, kita juga harus melihat bagaimana dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pencapaian target net zero emission,” jelasnya.

Melalui arah kebijakan yang semakin terstruktur dan dukungan lintas sektor, hilirisasi kini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. (*)

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025