Geger di Sosmed! Kakek Nikahin Wanita Cantik Beda 41 Tahun

Pernikahan beda usia di Plered, Kabupaten Cirebon membetot perhatian publik. Mantan kepala sekolah Karman (68) menikahi Yuniara (Ara) yang merupakan mantan siswinya yang berusia 41 tahun lebih muda.

“Saya Karman seorang pensiunan. Pertama ketemu Ara tahun 2013, di SMPN 1 Plered, Kabupaten Cirebon. Posisi saya kepsek, Ara sebagai siswi baru lulus kelas 9. Saat itu saya beristri, tiga anak, dua cucu dari anak pertama.

Tahun 2013 -2019 Ara lanjut sekolah SMA dan kuliah di Amikom Yogyakarta ikut kakeknya yang juga dosen di UII,” kata Karman.

Pria yang tinggal di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini menikah dengan Ara pada 23 Februari 2023. Pria yang akrab disapa H. Maman ini mengatakan istri pertamanya sudah meninggal dunia.

“Tahun 2019 Ara selesai kuliah pulang dan kerja di Cirebon. Tahun, 2022 kami ketemu lagi di Cirebon, waktu itu saya duda cerai mati. Istri meninggal tahun 2021. Berikutnya kami berhubungan dan ketika saya ajak menikah Ara bersedia,” jelasnya.

Cara Karman Meyakinkan Orang Tua Ara
Perbedaan usia yang cukup jauh, sempat membuat orang tua Ara keberatan dengan hubungan mereka. Walau demikian, Karman tak pantang menyerah mengejar cintanya.

“Awalnya kedua orang tuanya keberatan tapi setelah kami jelaskan niat baik kami, akhirnya mereka izinkan,” lanjut Maman.

“Kami paham orang tua Ara keberatan karena semua orang tua inginkan putri pertamanya nikah dengan pria sepadan termasuk usianya. Tapi kami sudah sepakat urusan usia diserahkan kepada yang Maha Kuasa saja. Yang penting sarat sahnya menikah dan niat yang tulus untuk cari ridho Allah. Tambahan kami sudah saling kenal dan semasa SMA dan kuliah kami sering komunikasi sekitar mapel dan mata kuliah walau pun kami berjauhan dan beda disiplin ilmu. Ara lulus kuliah lebih cepat dan cumlaude,” tutur Maman.

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG

By 0

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG Oleh: Bagas Nurahman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan kehalalan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan sertifikasi halal bagi program MBG dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, jaminan kehalalan menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan MBG yang semakin tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan sertifikasi halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah strategis karena unit tersebut berada di garis depan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sertifikasi memberikan kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta tata kelola produksi makanan. Karena itu, percepatan pemenuhan sertifikasi halal di tingkat SPPG dapat menjadi bagian dari standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks tata kelola program, sertifikasi halal menunjukkan bahwa kualitas MBG dibangun melalui standar yang saling melengkapi. Pangan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kelayakan, mutu, serta ketentuan kehalalan. Pendekatan tersebut membuat perbaikan tata kelola MBG tidak semata berorientasi pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kualitas pangan yang diterima oleh setiap penerima manfaat. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan konsep pangan dalam Islam mencakup prinsip halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan bahan serta proses produksi yang sesuai ketentuan, sedangkan thayyib mencakup kelayakan, mutu, dan keamanan pangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi landasan penting untuk membangun penyediaan makanan yang berkualitas dalam program MBG. Prinsip halal dan thayyib juga dapat diterapkan sebagai standar yang menyeluruh dalam rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap tahapan perlu dikelola dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses memastikan tata kelola pangan berjalan secara konsisten dari hulu hingga ke penerima manfaat.…

All Rights Reserved © 2025