• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Opini»FPI Tuduh Anies Baswedan Pro Kemaksiatan

FPI Tuduh Anies Baswedan Pro Kemaksiatan

  • Kata Indonesia
  • - Wednesday, 18 December 2019

Oleh: Ahmad Pahlevi

Front Pembela Islam (FPI) mengutuk keras Gubernur DKI Anies Baswedan karena dianggap pro kemaksiatan. Protes tersebut muncul lantaran Anies mengizinkan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) dan memberikan penghargaan pada diskotek Colosseum. Padalah, Anies merupakan undangan utama FPI dalam Reuni 212. Hal ini menunjukkan bahwa Anies dan FPI ternyata tidak sejalan.

Seperti yang kita tahu, sebelumnya dalam acara reuni akbar beberapa waktu lalu, sang gubernur DKI Anies BAswedan ini tengah di elu-elukan dengan berbagai pujian. Bahkan, mereka sempat mengusulkan nama ini menjadi pemimpin negara. Acara yang dihelat dengan klaim murni dari dunia politik kala itu seketika pudar. Saat ormas ini beserta pengikutnya terlihat memberikan sejumlah dukungan untuk Anies menjadi pemegang kekuasaan. Hari berganti tampaknya persahabatan FPI dan Sang Gubernur memudar. Seiring pemberitaan yang dinilai kontroversial dan tak sejalan dengan visi ormas Islam tersebut.

Pantas saja kredibilitas Ormas Islam yang cukup kontroversial ini masih diragukan sejumlah pihak. Sebab, pernyataan-pernyataannya terkait orang-orang yang pernah didukungnya terkesan plin-plan. FPI yang pernah mengklaim Anies sebagai pemimpin yang cerdas, bersih serta teladan nyatanya kini diprotes habis-habisan terkait kebijakan yang Anies terapkan. Mungkin tak hanya Anies Baswedan, tokoh-tokoh lain yang sekiranya berpengaruh di dunia kepolitikan, banyak yang mengalami hal serupa.

Sebelumnya, FPI menyarankan agar Anies Baswedan supaya lebih cerdas dan kreatif dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Terutama untuk meningkatkan perekonomian yang halal dan meningkatkan kualitas manusia. Dalam pernyataan sikapnya, FPI menganggap bahwa DWP adalah acara hiburan yang memberi peluang terjadinya berbagai kegiatan maksiat. Selain itu, acara tersebut dapat berpotensi merusak generasi muda karena hanya sekadar pesta pora dan tidak bermanfaat.

FPI mengklaim jika anak-anak muda yang ikut serta dalam acara ini bakal mengenakan pakaian dengan aurat yang terbuka. Berpotensi pula untuk mengonsumsi aneka makanan dan minuman yang haram dalam kegiatan tersebut. Sedangkan kebijakan memberikan penghargaan atas diskotek dinilai FPI sama sekali tidak mampu berperan dalam membangun karakter masyarakat yang beriman dan bertaqwa.
Padahal FPI dulunya mengingatkan Anies bahwa pada tahun 2017 ia didukung oleh umat Islam yang menginginkan perubahan mendasar di ibu kota. Perubahan tersebut dimulai dari yang hanya mengejar pendapatan daerah yang tinggi, perkembangan ekonomi, kehidupan glamor yang menjadi indeks pembangunan yang lebih mengedepankan aspek kehidupan yang religius dan nyaman bagi seluruh agama.

Karena itu FPI menekan Anies guna mengkaji ulang dua kebijakan yang ditolak FPI itu yakni pemberian izin atas kegiatan DWP dan juga penghargaan diskotek. Menurut FPI, Anies seharusnya lebih fokus mengembangkan wisata halal, budaya, religi, serta sejarah yang juga cukup potensial di wilayah Jakarta.
FPI menegaskan kepada Anies bahwa umat Islam DKI Jakarta masih menaruh kepercayaan untuk menciptakan ibu kota yang mengedepankan religiusitas. Sesuai dengan sejarah Jakarta di zaman Fatahillah dan Pitung yang memberantas kemaksiatan. Karenanya, FPI menyarankan Anies agar berkonsultasi terlebih dahulu kepada para ulama.

Pernyataan sikap FPI ini disebut-sebut telah ditandatangani Ketua Umum Ahmad Sobri Lubis beserta Sekretaris Umum Munarman, yang diterbitkan oleh DPP FPI pada 15 Desember tahun 2019 di Jakarta.
Akar masalah ini beredar saat sebuah foto sertifikat penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada diskotek Colosseum. Dalam sertifikat tersebut, tercantum Colosseum mendapat penghargaan kategori Klub dan Diskotek untuk jenis usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Di bawah sertifikat terlihat bubuhan tanda tangan Anies guna mengesahkan penghargaan tersebut.
Tampaknya Definisi Persahabatan Anies-FPI berada di ujung tanduk. Mereka yang kini tak sejalan akibat pro kontra kebijakan yang diterapkan banyak membuat khalayak ramai mulai memikirkan kiprah Ormas Islam dan Gubernur DKI Jakarta. Apakah kiranya dulu tujuan sang Ormas Islam mengelu-elukan Anies Baswedan. Bahkan, sampai menyindir pemerintahan guna menonjolkan nama Anies yang dinilai lebih baik memimpin kekuasaan.

Mungkin FPI yang harus lebih jeli melihat berbagai wawasan, dunia bukan hanya tentang retorika seperti yang Anies utarakan. Semua berjalan sesuai kenyataan, karena memang manusia hakikatnya mudah untuk berubah. Namun, tak menampik tuduhan jika FPI ini ingin eksis di dunia kepolitikan dengan jalur alternatif “nebeng” nama Anies Baswedan. Tapi ketika sang “jagoan” dinilai menyimpang, maka akan ditekan habis-habisan. FPI Oh FPI!

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

August 22, 2026

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi untuk Pembangunan Nasional  Oleh: Ricky Rinaldi Pemerintah terus memperkuat transformasi ekonomi nasional dengan menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan jangka panjang. Dalam arah kebijakan menuju 2027, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperoleh peran strategis sebagai instrumen untuk mengoptimalkan aset negara, memperkuat investasi, dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis. Kehadiran Danantara menunjukkan upaya pemerintah membangun sumber pertumbuhan baru yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi tersebut dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 14 Agustus 2026 lalu. Presiden menyebut Danantara sebagai dana kedaulatan yang harus menjadi instrumen untuk membangun kapasitas bangsa dalam jangka panjang. Danantara karena itu diarahkan bukan sekadar sebagai pengelola aset negara, melainkan sebagai bagian dari strategi investasi dan pembangunan sektor strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan. Arah tersebut memperlihatkan perubahan pendekatan dalam mengelola kekuatan ekonomi nasional. Aset negara perlu ditempatkan pada kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kapasitas industri, mempercepat hilirisasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan nasional. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, Danantara diharapkan mampu menghubungkan kekayaan negara dengan kebutuhan investasi serta proyek pembangunan yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang. Peran Danantara semakin penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa konsolidasi aset Danantara dapat menjadi katalis peningkatan investasi. Danantara dapat memaksimalkan aset dan proyek untuk menarik partisipasi sektor swasta dan pelaku ekonomi nonpemerintah. Dengan demikian, investasi negara dapat menciptakan efek crowd-in, yakni mendorong dunia usaha meningkatkan ekspansi, membuka fasilitas produksi baru, dan memperluas kegiatan bisnis. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama seluruh pelaku ekonomi. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyedia anggaran, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan sektor swasta berkembang. Investasi Danantara dapat menjadi pemicu awal yang kemudian diikuti modal swasta sehingga kapasitas ekonomi nasional meningkat secara lebih luas. Sinergi tersebut juga berpotensi memperbesar penciptaan lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Strategi investasi Danantara diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis dan potensi dampak luas. Delapan sektor utama yang menjadi fokus meliputi energi terbarukan, mineral, infrastruktur digital, infrastruktur dan utilitas, real estat, layanan keuangan, pangan dan pertanian, serta layanan kesehatan. Pemilihan sektor tersebut sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan nasional, dan membangun fondasi pertumbuhan baru yang lebih bernilai tambah.…

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Perkuat Investasi Strategis untuk Pembangunan Nasional Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara…

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif  

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Danantara Kawal Penyederhanaan BUMN agar Aset Negara Lebih Produktif Jakarta – Transformasi dan restrukturisasi Badan…

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi 

By Kata IndonesiaAugust 22, 20260

Ketahanan Energi 2027: Jalan Besar Indonesia Menuju Kemandirian Energi  Oleh: Hanan Alfawazi Ketahanan energi merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Tanpa pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan dapat diandalkan, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, arah kebijakan energi Indonesia pada 2027 memiliki arti strategis, bukan sekadar sebagai agenda sektoral, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian nasional. Kebutuhan energi terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, sementara produksi minyak nasional menghadapi tekanan penurunan alamiah. Pada saat yang sama, dinamika geopolitik global membuat harga dan pasokan energi semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut membuat penguatan sumber energi domestik menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Dalam konteks tersebut, target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sekitar 950 ribu barel setara minyak per hari dalam RAPBN 2027 menjadi salah satu instrumen penting. Target tersebut dinilai realistis oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, terutama dengan melihat peluang optimalisasi lapangan produksi yang telah ada serta pengembangan sumur-sumur baru. Namun, peningkatan lifting tidak dapat dicapai hanya dengan menetapkan target. Sektor hulu migas membutuhkan investasi, teknologi, kepastian regulasi, serta proses pengembangan lapangan yang efisien. Tantangan natural decline juga harus dihadapi secara serius karena sebagian lapangan migas nasional telah memasuki fase produksi yang matang. Anggota Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman melihat masih terdapat ruang untuk menahan laju penurunan alamiah tersebut melalui optimalisasi sumur eksisting dan pengembangan sumur baru. Pengembangan wilayah frontier serta penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga menjadi bagian dari pilihan strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi nasional. Artinya, kebijakan peningkatan lifting harus ditempatkan sebagai agenda jangka panjang. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar angka produksi dalam satu tahun anggaran, tetapi juga harus memastikan keberlanjutan investasi dan penemuan cadangan baru. Jika investasi hulu berjalan konsisten, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat ekosistem industri migas nasional.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.