Evaluasi Berkala Jadi Fokus Pemerintah dalam Pelaksanaan MBG
Oleh : Alfisyah Arafah
Pemerintah terus memperkuat pengawasan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga dan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi sehat melalui pelayanan gizi yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Selama setahun terakhir, pemerintah dinilai berhasil memperluas cakupan program MBG, memperkuat distribusi makanan, serta meningkatkan pengawasan terhadap kualitas pelayanan di lapangan.
Salah satu upaya terbaru dilakukan Badan Gizi Nasional melalui peluncuran aplikasi Reviu Menu MBG atau Organoleptik. Aplikasi tersebut memungkinkan guru dan kepala posyandu memberikan penilaian langsung terhadap kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya mengatakan sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh pelaksana program dalam menjaga mutu makanan.
Melalui aplikasi tersebut, pengawasan tidak lagi hanya dilakukan secara internal oleh Badan Gizi Nasional, tetapi juga melibatkan pihak penerima manfaat secara langsung. Guru yang ditunjuk sekolah dan kepala posyandu bertugas sebagai PIC Kelompok Penerima Manfaat MBG dan dapat memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima setiap hari. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa makanan, tampilan makanan, hingga variasi menu yang disajikan.
Menurut Sony Sonjaya, keterlibatan guru dan kepala posyandu diharapkan mampu meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan persoalan distribusi maupun kualitas makanan di lapangan. Pemerintah menilai sistem evaluasi digital tersebut dapat mempercepat penanganan masalah serta meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
Data Dashboard Reviu Menu MBG per 23 Mei 2026 menunjukkan hasil evaluasi yang cukup positif. Sebanyak 1.707 laporan telah masuk dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.705 laporan atau sekitar 99,88 persen menyatakan makanan dalam kondisi layak konsumsi. Hanya dua laporan yang menyebut makanan tidak layak dikonsumsi.
Selain itu, tingkat ketepatan waktu distribusi makanan mencapai 97,95 persen. Sebanyak 1.672 laporan menyebut makanan diterima tepat waktu atau bahkan lebih awal, sedangkan 35 laporan mencatat adanya keterlambatan distribusi. Dari sisi kualitas sensorik, aroma makanan dinilai layak dalam 1.702 laporan atau sekitar 99,71 persen. Sementara pada aspek tampilan makanan, sebanyak 1.697 laporan atau 99,41 persen menyebut kondisi makanan sesuai standar pelayanan. Pada aspek rasa, sebanyak 1.688 laporan atau sekitar 98,89 persen menilai makanan dapat diterima dengan baik oleh penerima manfaat.
Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola program MBG selama setahun terakhir. Pemerintah tidak hanya fokus memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga. Kehadiran aplikasi evaluasi digital dinilai menjadi salah satu terobosan penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang lebih cepat, transparan, dan akurat.
Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa efisiensi diterapkan untuk memperbaiki manajemen belanja negara agar penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan akuntabel. Pemerintah terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan program, termasuk pola belanja dan mekanisme distribusi yang dijalankan Badan Gizi Nasional.
Purbaya Yudhi Sadewa menilai langkah pembenahan tersebut akan memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas gizi penerima manfaat dan tidak terhambat persoalan distribusi maupun pengelolaan administrasi.
Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG juga terlihat dari langkah evaluasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap dapur penyedia makanan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelaksanaan program yang tidak memenuhi standar pelayanan. Karena itu, lebih dari 3.000 dapur MBG yang dinilai memiliki berbagai kekurangan dalam pengelolaan diputuskan untuk ditutup sebagai bagian dari upaya penertiban dan peningkatan kualitas layanan.
Prabowo Subianto mengakui bahwa pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah kekurangan. Namun pemerintah memilih melakukan pembenahan secara terbuka agar kualitas pelayanan terus meningkat dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Penutupan dapur yang tidak memenuhi standar dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan program berjalan profesional dan berkelanjutan.
Selain pengawasan internal, Presiden juga meminta pemerintah daerah, anggota DPR, hingga masyarakat untuk ikut aktif melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG. Pemerintah menilai partisipasi publik sangat penting agar kualitas makanan, distribusi, dan pelayanan kepada penerima manfaat dapat terjaga secara konsisten di seluruh wilayah.
Meski anggaran MBG tahun 2026 mengalami efisiensi dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, pemerintah memastikan pengurangan tersebut tidak akan memengaruhi kualitas maupun cakupan pelayanan. Pemerintah justru ingin memastikan bahwa setiap anggaran digunakan lebih efektif demi memperkuat kualitas tata kelola program.
Dengan evaluasi berkala, penguatan pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan, program MBG diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya saing. Pemerintah juga diharapkan terus menjaga konsistensi pembenahan agar program ini dapat berjalan transparan, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
