Etika Demokrasi Ditekankan, Kritik Provokatif Dinilai Menyimpang
Jakarta – Dinamika demokrasi yang berkembang di tengah tantangan global mendorong pentingnya menjaga kualitas kritik publik agar tetap konstruktif dan bertanggung jawab. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan tidak mengarah pada provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Hal ini mengemuka menyusul pernyataan pendiri SMRC, Saiful Mujani, yang menuai sorotan luas karena dinilai tidak mencerminkan etika bernegara.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa setiap bentuk kritik seharusnya berangkat dari data, objektivitas, serta memberikan solusi, bukan mendorong opini yang berpotensi memecah belah masyarakat. Pernyataan yang mengarah pada upaya delegitimasi pemerintahan dinilai tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya bagi stabilitas nasional.
“Jangan karena kepentingan-kepentingan kita tidak terpenuhi, lalu kemudian kita mengambil pandangan-pandangan yang berbeda. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan subjektif, jangan karena perbedaan-perbedaan politik di antara kita, lalu kemudian itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk perlawanan yang tidak objektif lagi, tetapi sangat subjektif,” ujar Idrus Marham.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kedewasaan dalam berpolitik. Kritik yang kehilangan pijakan rasional berpotensi menjadi alat mobilisasi yang menyesatkan publik. Dalam konteks ini, pandangan yang disampaikan oleh Saiful Mujani dinilai tidak mencerminkan sikap intelektual yang seharusnya mengedepankan kesejukan dan ketepatan analisis.
“Saya kira komunikasi dengan kelompok-kelompok kritis ini harus dilanjutkan. Ya harus dilanjutkan, harus tetap diajak mereka. Kalau sudah diajak mereka untuk berdiskusi, untuk berbicara, dan minta pandangan-pandangan, maka saya kira bukan lagi persoalan pemerintah. Yang tidak benar adalah kalau misalkan pemerintah tidak mengajak mereka,” tambah Idrus Marham.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh dijadikan tameng untuk menyebarkan narasi yang menyesatkan. Kritik yang sehat justru memperkuat demokrasi, sementara kritik yang provokatif hanya akan memperkeruh suasana dan mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Kalau memang misalkan kita belum puas kepada pemerintahan yang ada, ya kita kritisi. Tetapi kritikan yang kita berikan itu adalah faktual, objektif, dan solutif. Nah, ini yang harus, bukan provokatif,” tegas Idrus Marham.
Dalam perkembangan terbaru, muncul kekhawatiran bahwa sebagian kritik telah bergeser menjadi upaya mobilisasi dengan tujuan inkonstitusional. Hal ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan serius dari etika demokrasi serta tidak sejalan dengan semangat persatuan bangsa.
“Nah, saya kira ini pernyataan-pernyataan ya menurut pandangan saya ya tidak hanya inkonstitusional, ya tetapi juga sudah terlalu jauh menyimpang daripada etika-etika kita sebagai bangsa Indonesia, ya etika-etika kita sebagai sesama anak bangsa yang diikat oleh solidaritas sosial itu,” jelas Idrus Marham.
Menutup pernyataannya, ia mengingatkan bahwa peran tokoh intelektual seharusnya menjadi penyejuk di tengah perbedaan, bukan justru memperuncing konflik melalui narasi yang tidak berdasar. Pengaruh besar yang dimiliki figur publik harus diarahkan untuk memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan nasional yang sedang berjalan.
“Nah, saya kira itu yang yang penting saya sampaikan kepada kita semua, sehingga ya teman-teman ya kecerdasan kita, kita manfaatkan betul-betul untuk bangsa. Ya jangan kecerdasan kita gunakan saling memprovokasi, saling mempengaruhi kepada hal-hal yang ya sifatnya sangat negatif bagi perkembangan bangsa kita ke depan,” pungkas Idrus Marham.
