Erick Thohir Ungkap Rencana Umumkan Harga Pertamax Tiap Pekan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan tengah membahas rencana pengumuman harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax bisa diumumkan tiap pekan.

“Masalah BBM itu ada aturan kementerian bahwa pengumuman harga sebulan sekali. Tapi kalau dilihat Pertamax itu tidak masuk dalam kategori subsidi. Artinya, harga keekonomian,” ujar Erick di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin, 2 Januari 2023.

Soal Pertamax yang seharusnya dijual di harga pasar, Erick menekankan pada kenyataannya bahan bakar itu masih disubsidi pemerintah. “Luar biasa pemerintah baik banget, Pertamax disubsidi,” katanya.

Namun sebelum diumumkan per pekan, kata Erick, harus melalui sejumlah pembicaraan dengan berbagai pemangku kebijakan terlebih daulu.

“Ini kita mau konsul dulu agar harga Pertamax bisa diumumkan tiap minggu, biar bisa sama kayak harga pasar. Kalau tiap minggu kira-kira harga sekian, karena BBM dunia harga sekian.” katanya.

Adapun harga BBM Pertamina per hari ini masih mengikuti harga bulan Desember 2022. Pada 1 Desember 2022 lalu, Pertamina mengumumkan harga BBM jenis Pertamax Turbo, Peramina DEX, dan Dexlite.

Penyesuaian harga BBM Umum itu dilakukan PT Pertamina (Persero) guna mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

By 0

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi   Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat.…

All Rights Reserved © 2025