Dukung Upaya Penumpasan KST Papua

Dukung Upaya Penumpasan KST Papua

Oleh : Alfred Jigibalom

Masyarakat mendukung upaya penumpasan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Dengan adanya penegakan hukum kepada gerombolan itu, stabilitas dan keamanan Papua dapat terjaga.

Upaya penumpasan Kelompok Separatis Teroris di Papua rupanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Hal tersebut diutarakan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Andika Perkasa, bahwa proses penumpasan KST di Papua akan berlangsung dalam jangka panjang.

Ia menjelaskan yang menjadi salah satu pengaruh operasi penumpasan KST akan berlangsung jangka panjang adalah penguasaan medan yang dominan oleh para kelompok KKB.

Dalam kesempatan dirinya usai meninjau pos skotis Satgas Madago Raya di Poso, Andika mengatakan bahwa posisi kita sama seperti di Sulawesi Tengah melalui pola satuan operasi, yang berjalan normal adalah operasi penegakan hukum, bekerjasama dengan Polri serta instansi lain.

Andika mengatakan, keterlibatan TNI dalam operasi penumpasan KST dikhususkan pada keamanan dan bersifat cukup terbatas. Sehingga menurutnya, TNI betul-betul bertindak dengan memperhatikan rambu-rambu operasi supaya tidak menimbulkan masalah baru.
Pihaknya menjaga pola operasi sesuai dengan rambu-rambu yang ada, untuk menjaga jangan sampai ada masalah baru ataupun masalah yang lebih besar lagi. Terdapat dua kemiripan yang cukup menonjol antara operasi khusus penumpasan mujahidin Indonesia timur (MIT) di Poso dengan operasi khusus di Papua, yakni medan yang terbilang sulit. Variabelnya cukup banyak dan tantangannya berbeda-beda, di Papua dan Poso hanya medan operasinya saja yang sulit.
Sebelumnya seorang anggota KST berinisial LM berhasil dibekuk aparat gabungan di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Irjen Mathius D Fakhri (Kapolda Papua) mengatakan, LM berhasil diamankan tidak lama setelah mencoba menembak aparat keamanan yang sedang berjaga pada acara bakar batu di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak.
Fakhiri menjelaskan, saat itu ada acara bakar batu di Ilaga. Lalu ada pelaku yang datang dan mengokang senjatanya tak jauh dari aparat yang sedang berjaga, mendengar kokangan senjata, aparat tersebut langsung menyelamatkan diri.
Setelah menyelamatkan diri, anggota tersebut melaporkan ke rekan-rekannya. Tak lama kemudian pelaku yang mencoba melarikan diri berhasil diamankan beserta satu pucuk senjata api laras pendek. Saat ini, LM sudah berhasil diamankan di Mapolres Puncak untuk dimintai keterangan.
Fakhiri juga meminta agar para aparat keamanan yang bertugas di daerah konflik agar selalu waspada. Jangan lengah sedetikpun, karena KST selalu mencari kesempatan untuk membuat keonaran.
Salah satu keonaran yang sempat dibuat oleh KST adalah pembakaran perumahan guru SMA Negeri 1 di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, namun peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Musthofa Kamal membenarkan adanya pembakaran perumahan guru di Kampung Wako. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Eksistensi KST di Papua dengan semua aksi bengisnya selama ini pasti menimbulkan rasa takut yang tak berkesudahan bagi warga setempat. Tidak salah jika warga Papua meradang dan mengekspresikan kecemburuan mereka terhadap saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air di wilayah lain yang boleh menikmati dinamika kehidupan normal tanpa rasa takut oleh serangan dadakan dari KST.
Pembakaran sekolah dan puskesmas, penembakan terhadap warga sipil dan aparat adalah ulah KST yang tak bisa ditolerir. Bagaimanapun juga masyarakat di Papua dan Papua Barat berhak atas suasanya yang aman dan nyaman selama berada di Papua.
Jika selama ini KST menyatakan berjuang untuk melepaskan Papua dari NKRI, aksi tersebut nyatanya hanya membuat masyarakat takut, kenyataannya rakyat sipil menjadi korban kekerasan dan penembakan.
KST kerap berlindung di balik HAM ketika aparat melancarkan tugasnya, tetapi kenyataannya KST juga memiliki persenjataan yang kerap digunakan untuk mengancam masyarakat Papua yang tidak bersalah.
Keberadaan KST seperti benalu yang merusak rasa persatuan yang telah dibentuk. Mereka tak henti-hentinya mengkampanyekan kemerdekaan yang ternyata mereka hanya diperalat oleh kepentingan segelintir orang. Oleh sebab itu, penindakan tegas kepada KST sudah tepat dan memang perlu dilakukan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Bali

 

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025