• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»DPR RI Apresiasi Kinerja BIN Sukseskan Presidensi G20 Indonesia

DPR RI Apresiasi Kinerja BIN Sukseskan Presidensi G20 Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Thursday, 10 November 2022

DPR RI Apresiasi Kinerja BIN Sukseskan Presidensi G20 Indonesia

Oleh : Mika Putri Larasati

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memberikan apresiasi sangat tinggi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam menjaga keamanan hingga kondusivitas wilayah Bali, seluruhnya memang demi mensukseskan agenda besar penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia.

Sudah banyak rangkaian kegiatan mengenai KTT G20 yang dilakukan di Indonesia selaku tuan rumah sekaligus pemimpinnya. Bahkan sejak bulan Maret hingga September, gelaran side event G20 telah dilakukan di beberapa lokasi di Tanah Air, termasuk juga di Yogyakarta dengan banyak sekali pembahasan yang diangkat seperti topik mengenai kesehatan, pendidikan, energi terbarukan, ekonomi digital hingga perubahan iklim.

Setelah rangkaian side event yang terjadi di banyak wilayah di Indonesia tersebut, gelaran puncak forum G20 di Tanah Air akan diberlangsungkan pada pertengahan November, yakni tanggal 15 hingga 16 mendatang di Bali. Hal tersebut juga membutuhkan banyak sekali persiapan untuk bisa menjamin kesuksesan berjalannya acara.
Termasuk salah satu aspek yang paling penting untuk terus dijaga dan diperhatikan adalah mengenai aspek keamanan selama G20 dilakukan, sebelum hingga sesudahnya. Banyak sekali pihak terus berupaya untuk menjaga keamanan serta kondusivitas di wilayah-wilayah Bali, utamanya yang memang menjadi venue persidangan nanti.
Terkait hal tersebut, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi sangat besar mengenai bagaimana kesiapan yang telah dihimpun oleh Badan Intelijen Negara (BIN) karena mampu melaksanakan fungsi dan juga peran mereka dalam hal intelijen untuk bisa terus mengawal keberlangsungan agenda dunia tersebut.
Terdapat beberapa indikator yang dilihat oleh DPR RI untuk akhirnya memutuskan memberikan apresiasi tinggi mengenai kinerja BIN dalam rangka mendukung penuh suksesi Presidensi G20 Indonesia. Salah satunya adalah mengenai penjagaan dan optimalisasi secara konsisten terkait kondusivitas keamanan termasuk juga kesehatan yang sangat diperhatikan di setiap berlangsungnya event G20 di Indonesia. Bukan hanya itu, keramahtamahan dari seluruh panitia juga menjadi hal positif yang berpengaruh pada penilaian sehingga para delegasi dari negara-negara G20 pun memandang jika Indonesia adalah negara yang sangat aman dan nyaman.
Ketika penilaian tersebut sudah diutarakan oleh para pimpinan dunia, maka posisi Indonesia akan semakin diperhatikan oleh seluruh dunia, termasuk sama sekali tidak akan dianggap sebagai negara yang miskin. Bahkan mampu menjamin kepercayaan para investor pula untuk terus melakukan penanaman modalnya di Tanah Air.
Tidak mengherankan jika ini menjadi sebuah hal yang teramat penting untuk dilakukan dan terus dikembangkan. Bahkan untuk bisa mencapai percepatan pemulihan perekonomian nasional, dibutuhkan kolaborasi yang bagus dari seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.
Potensi, risiko dan ancaman berupa serangan dalam bentuk apapun yang kemungkinan mampu merusak dan mengganggu keberlangsungan KTT G20 memang harus bisa untuk dihilangkan, bahkan diantisipasi sebelum hal-hal tersebut benar-benar terjadi. Maka dari itu, Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa menilai bahwa kemungkinan serangan siber akan menjadi ancaman yang bahkan bisa dikatakan palig besar pada agenda G20.
Jenderal Andika mengaku bahwa sejauh ini memang serangan siber terus menjadi perhatian yang sangat difokuskan oleh para pihak keamanan. Bahkan untuk ancaman lain, menurutnya masih kurang signifikan jika dibandingkan dengan ancaman serangan siber. Tidak mungkin cukup jika hanya mengerahkan personelnya saja, bahkan Panglima TNI tersebut mengaku juga menjalin dan terus meningkatkan kerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurutnya, dengan adanya kerja sama yang baik diantara pihak-pihak tertentu mengenai penjagaan keamanan dalam rangka penyelenggaraan KTT G20, maka hal tersebut akan menjadi sangat berguna sekalian menambah persentase keberhasilan dalam menjamin keamanan dan kenyamanan hingga suksesnya ajang berskala internasional yang dilakukan di Bali tersebut.
Bukan hanya menjalin kerja sama dengan BIN saja, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Polri pun turut serta menjaga keamanan Indonesia, utamanya dari ancaman serangan siber agar pelaksanaan G20 menjadi aman dan nyaman. Pihak gabungan tersebut bahkan menurut Jenderal Andika juga sudah berkali-kali melakukan simulasi dalam menghadapi banyak gangguan siber sehingga membuat seluruh personel menjadi semakin matang menghadapinya.
Pada kesempatan lain, Juru Bicara BIN, Wawan Hari Purwanto menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 kawasan di Bali yang akan terus menjadi titik prioritas pengamanan, utamanya tatkala KTT G20 diberlangsungkan. Kelima kawasan tersebut adalah Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua Utara, Nusa Dua Selatan dan Sanur. Pasalnya, para delegasi negara-negara G20 banyak berada di lokasi tersebut. Bahkan dirinya juga memastikan kalau penjagaan dan pengamanan ketat dilakukan di seluruh pintu keluar masuk Provinsi Bali selama berlangsungnya pelaksanaan Presidensi G20.
Dalam rangka mendukung penuh kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan KTT G20 di Bali, Badan Intelijen Negara (BIN) sendiri memang sudah banyak sekali berupaya, termasuk juga menggandeng pihak-pihak lainnya supaya bisa saling bekerjasama. Upaya dan yang sejauh ini dilakukan oleh BIN tersebut bahkan diberikan apresiasi sangat tinggi oleh DPR RI karena memang penyelenggaraan G20 harus disukseskan secara bersama-sama.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.