DPR Optimis Perhelatan P20 Momentum Angkat Eksistensi Indonesia

DPR Optimis Perhelatan P20 Momentum Angkat Eksistensi Indonesia

DPR RI siap menggelar perhelatan The 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20) pada 5-7 Oktober 2022, sebagai bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Rangkaian acara tersebut diyakini mampu mengangkat eksistensi Indonesia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani optimis forum internasional tersebut akan berdampak positif untuk mengekspos keindahan pariwisata Indonesia.

“DPR RI optimistis penyelenggaraan P20 akan berdampak positif pada kunjungan wisata di sejumlah destinasi pariwisata di Indonesia,” kata Puan Maharani, Jumat (30/9/2022).

Kehadiran pimpinan parlemen dan para kepala negara G20 dengan delegasi-delegasi mereka serta tamu undangan dunia lainnya akan meningkatkan penerimaan negara di sektor pariwisata. Menurut Puan, dunia internasional akan semakin mengenal Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam.

“Saya yakin delegasi dan tamu-tamu P20 maupun KTT G20 tidak ingin kehilangan momen mendatangi berbagai destinasi wisata kita ketika datang ke Indonesia,” ujarnya.

Selain memegang kursi Presidensi G20 untuk pertama kalinya, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi forum multilateral tersebut.

Untuk memastikan keberhasilan tersebut, DPR meminta dukungan rakyat untuk keberhasilan gelaran P20 dan KTT G20. Mengingat, kata Puan, rangkaian P20 dan G20 sudah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu dengan lokasi di sejumlah daerah.

“Momen pelaksanaan P20 dan KTT G20 harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19. Masyarakat dapat ikut menyemarakkan kedua event ini melalui berbagai cara yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar mantan Menko PMK itu.

Senada dengan pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani, Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Puteri Komarudin mengatakan penyelenggaraan P20 akan di Bali pada 5-7 Oktober 2022 harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia.

Dalam pertemuan tersebut akan merumuskan deklarasi bersama sebagai konsensus politik untuk memberikan gambaran kerjasama diplomasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Komitmen yang akan dicapai pada acara P20 akan disampaikan pada masing-masing parlemen dan selanjutnya dapat disepakati pada KTT G20 November 2022.

Indonesia sebagai negara besar memiliki kekayaan berlimpah dan potensi pariwisata alam yang sangat potensial, harus dimanfaatkan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai negara.

Perhelatan acara G20, termasuk penyelenggaraan P20, secara keseluruhan diprediksi berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan mancanegara hingga 1,8 juta–3,6 juta orang.

Penyelenggaraan P20 di Jakarta, dan KTT G20 di Bali, tentu berdampak langsung kepada rakyat Indonesia dengan adanya kunjungan dari utusan negara-negara sahabat yang datang ke Indonesia.

Event P20 dan KTT G20 sangat diyakini juga mampu menopang 600 ribu–700 ribu lapangan kerja baru, termasuk di sektor kuliner, fashion, dan kriya. Rangkaian kedua event dunia ini pun melibatkan UMKM yang menyerap sekitar 33.000 pekerja.

Kehadiran para delegasi dari negara-negara yang tergabung dalam G20 bisa menjadi booster bagi dunia pariwisata Indonesia sekaligus pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Selain itu, kesuksesan P20 pada nantinya diharapkan mampu meningkatkan eksistensi Indonesia sebagai negara yang berhasil menyelenggarakan event internasional.

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By 0

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

All Rights Reserved © 2025