Ditolak Banyak Ormas, Polisi Tegas Larang People Power Beraroma Makar
Oleh : Fawaz Shabir
Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang masyarakat sudah diwanti-wanti supaya tidak ada gerakan demonstrasi berlebihan yang menimbulkan konflik. Baru-baru ini memang digaduhkan muncul gerakan demonstrasi bertajuk People Power yang digadang-gadang cetusan Rocky Gerung, tentu saja hal ini ditolak banyak masyarakat, termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas) hingga polisi yang dengan tegas melarang adanya gerakan tersebut, terlebih hal itu nyatanya juga beraroma makar.
Bukan hanya dituding telah melakukan penghinaan kepada sosok Kepala Negara saja, melainkan pengamat politik tersebut kembali membuat sebuah kehebohan, yakni lantaran dirinya juga sempat mengungkapkan pernyataan yang kontroversial terkait dengan adanya gerakan buruh yang tergabung ke dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh.
Tentunya, dengan adanya isu tersebut, langsung mendapatkan banyak sekali perhatian dari berbagai pihak, mengingat karena ada sebuah upaya untuk melakukan provokasi kepada para buruh dan bisa saja pada aksi mendatang berpotensi untuk mengulang sejarah kelam tragedi di tahun 1998.
Merespon adanya pernyataan dari filsuf itu, Aktivis Corong Rakyat, Hasan menyebutkan bahwa adanya provokasi people power yang selama ini digaungkan oleh para tokoh oposisi sangatlah berpotensi untuk memicu munculnya kegaduhan menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.
Tidak tanggung-tanggung, bahkan dari aksi tersebut juga diduga kuat terdapat sejumlah kelompok yang dengan sengaja menunggangi gerakan para buruh yang memiliki massa besar. Maka dari itu, akan menjadi sangat rawan apabila isu ini dibiarkan begitu saja. Sehingga para aparat keamanan jangan sampai lengah dengan adanya gerakan ini dan mampu untuk segera meredamnya agar tidak semakin membesar dan menimbulkan kegaduhan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Direktorat Jawa dan Bali, Deputi Bidan Intelijen Dalam Negeri Badan Intelijen Negara (BIN), Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Slamet Urip Widodo yang menjelaskan betapa pentingnya aparat keamanan mampu segera meredam gerakan ini.
Sementara itu, Tokoh Toleransi Indonesia, Haidar Alwi menilai bahwa adanya ajakan untuk mengerahkan sejumlah massa dalam gerakan people power tersebut merupakan ajakan untuk perbuatan makar. Jelas sekali sangat penting kepada aparat keamanan untuk mampu menegakkan hukum dan melakukan penangkapan kepada para provokator penggagas isu makar tersebut.
Seperti yang diketahui, aksi bertajuk People Power yang dicetuskan oleh Rocky Gerung pada 10 Agustus mendatang itu memang banyak yang menolak. Salah satunya ditolak oleh Komunitas Jago Abang, Kabupaten Lamongan yang dengan tegas menolak aksi tersebut. Suhartono, Koordinator Komunitas Jago Abang di Lamongan itu menganggap bahwa aksi tersebut bisa memperkeruh suasana dan memicu retaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kendati demikian, tokoh pemuda asal Lamongan itu juga berharap kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga dan bersatu. Kesatuan dan persatuan Indonesia memang sangat berharga, sehingga jangan sampai ada yang berusaha untuk merusaknya.
Selain Suhartono, aksi penolakan terhadap gagasan Rocky Gerung itu juga disampaikan oleh Ketua PC GP Ansor Lamongan, Muhammad Mukhlisin. Dengan ideologi yang sama seperti sebelumnya, menurut Mukhlisin gerakan tersebut bisa memprovokasi masyarakat dan berlebihan, sehingga bisa merusak martabat bangsa Indonesia. Untuk itu, mereka dengan tegas menolak adanya aksi tersebut, terlebih dengan apa yang diucapkan oleh Rocky mengenai kalimatnya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo.
Menanggapi kalimat yang dilontarkan Rocky, Mukhlisin menilai bahwa ucapan tersebut terlihat sangat emosional, sehingga memberikan kesan merendahkan dan bahkan menghina Presiden Jokowi. Dirinya juga mengatakan bahwa mengkritik dan menghina itu jauh berbeda, terlebih memang Jokowi sudah banyak berjasa untuk Indonesia, sehingga kalimat yang mengatakan Presiden Jokowi sebagai seorang Bajingan yang Tolol itu sangat tidak pantas dilontarkan.
Mengingat People Power yang membuat gaduh masyarakat masih ramai diperbincangkan, sebenarnya aksi tersebut kurang bisa menyatukan antara buruh, masyarakat, dan rakyat. Bagaimana tidak, bergabung dalam 1 aksi bersama yang memiliki visi dan misi berbeda-beda? Tentu tidak mudah untuk menyatukan segala aspirasinya menjadi satu, hal ini sangat sulit untuk dilakukan, karena memang visi dan misinya berbeda tujuan. Misalnya, sebagai buruh, mereka akan menyampaikan aspirasi terkait dengan kesejahteraannya, gaji, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka, apakah sama dengan aspirasi rakyat biasa atau mahasiswa? Tentu tidak.
Begitu pula mahasiswa, mereka menyampaikan aspirasi dengan ideologi yang mereka miliki, tentu disaat-saat seperti ini takut ditunggangi oknum-oknum lain yang mungkin bisa saja memanfaatkannya. Sehingga, dalam hal ini, perjuangan sebagai manusia bukan hanya persoalan aksi-aksi saja atau People Power, melainkan sebaiknya mempertahankan identitas masing-masing agar tidak membuat lemah persatuan dan kesatuan bangsa.
Dengan demikian, jika direfleksikan kembali memang gerakan People Power ini kurang menguntungkan dan sulit untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Begitu banyaknya aspirasi yang akan disampaikan, sehingga tidak fokus terhadap permasalahan, melainkan siapa yang paling ingin didengar, padahal seluruhnya juga ingin didengarkan. Sebab demikian, masing-masing memiliki agenda sendiri, untuk itu daripada membuang tenaga, lebih baik fokus terhadap perubahan diri yang berguna untuk masyarakat sekitar.
)* Penulis adalah kontributor Nusa Bangsa Institute
