• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Diplomasi Presiden Prabowo di WEF Perkuat Daya Saing Indonesia

Diplomasi Presiden Prabowo di WEF Perkuat Daya Saing Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 25 January 2026

Diplomasi Presiden Prabowo di WEF Perkuat Daya Saing Indonesia

Oleh : Aditya Akbar

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja global dengan membawa hasil konkret yang langsung menyentuh kepentingan nasional. Lawatan ke Inggris hingga ke panggung World Economic Forum (WEF) Davos tidak berhenti pada simbol diplomasi tingkat tinggi, melainkan menjelma menjadi paket lengkap antara investasi besar, peran aktif dalam perdamaian dunia, serta penegasan arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

Di London, Prabowo menutup agenda kenegaraan pada 21 Januari 2026 dengan mengamankan komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling atau setara Rp90 triliun. Angka tersebut bukan sekadar headline ekonomi, melainkan fondasi baru bagi penguatan sektor maritim nasional. Investasi itu diarahkan pada pembangunan 1.582 kapal nelayan yang seluruh proses produksi dan perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pendekatan tersebut menunjukkan keberpihakan pada industri nasional, sekaligus memastikan nilai tambah ekonomi tidak bocor ke luar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghasilkan tiga kesepakatan utama. Selain komitmen investasi, kedua negara memperkuat kemitraan maritim dan menyepakati pembangunan kapal nelayan sebagai proyek unggulan.

Teddy memaparkan bahwa proyek tersebut berpotensi menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja, mulai dari awak kapal, pekerja galangan, hingga efek berganda di sektor pendukung. Skema tersebut memperlihatkan bahwa investasi asing diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja luas, bukan sekadar menambah angka statistik.

Lawatan ke Inggris juga memperluas kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo bertemu dengan 24 profesor dari universitas-universitas terkemuka Inggris seperti Oxford, Imperial College London, dan King’s College London.

Teddy menuturkan bahwa Presiden mendorong pendirian sepuluh kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran dan STEM. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran dosen, peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia di Inggris, serta rencana pendirian kampus universitas Inggris di Tanah Air. Arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa investasi fisik berjalan seiring dengan investasi manusia.

Di tengah padatnya agenda luar negeri, Prabowo tetap menjalankan kendali atas agenda strategis nasional. Teddy mengungkapkan bahwa Presiden memimpin rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui konferensi video, lalu mengambil keputusan tegas mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar. Sikap tersebut mengirimkan pesan bahwa diplomasi ekonomi berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan tata kelola yang bersih.

Dari London, Prabowo melanjutkan langkah ke Davos, Swiss, untuk menghadiri WEF 2026. Di forum tersebut, Presiden memaparkan peta besar transformasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Prabowo menempatkan Indonesia sebagai calm investment bet, negara yang stabil secara politik, disiplin fiskal, dan konsisten menegakkan supremasi hukum. Pesan tersebut ditujukan untuk meyakinkan pelaku ekonomi global bahwa Indonesia layak menjadi mitra jangka panjang.

Dalam pidato kunci di Davos, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Presiden menempatkan stabilitas dan persatuan sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi.

Rekam jejak Indonesia yang tidak pernah gagal bayar utang serta konsistensi menghormati komitmen internasional menjadi modal kredibilitas ekonomi. Pengakuan lembaga internasional seperti IMF yang menyebut Indonesia sebagai global bright spot memperkuat narasi tersebut.

Prabowo juga memperkenalkan Danantara sebagai instrumen baru pengelolaan investasi negara. Melalui badan tersebut, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai penerima modal pasif, melainkan sebagai mitra setara yang siap berinvestasi bersama.

Danantara dirancang untuk merombak tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi, serta menegakkan standar internasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi diarahkan pada perbaikan struktural, bukan solusi jangka pendek.

Di luar agenda ekonomi, Prabowo menegaskan peran moral Indonesia di panggung global. Pada 23 Januari 2026, Presiden menandatangani Piagam Board of Peace di Davos. Keikutsertaan tersebut menandai komitmen Indonesia dalam mengawal proses transisi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Prabowo memosisikan Indonesia sebagai penjaga agar proses tersebut tetap mengarah pada solusi dua negara dan menghormati hak rakyat Palestina. Diplomasi tersebut melanjutkan peran aktif Indonesia dalam upaya perdamaian Timur Tengah yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.

Keseluruhan rangkaian kunker global tersebut membentuk satu benang merah yang jelas. Prabowo memadukan diplomasi ekonomi, penegakan hukum, pembangunan manusia, dan peran kemanusiaan dalam satu strategi besar. Inggris dan Davos menjadi etalase yang memperlihatkan wajah baru Indonesia: negara yang percaya diri, stabil, dan berani menegaskan kepentingannya di tengah dinamika global.

Hasil yang dibawa pulang dari kunker global tersebut menegaskan bahwa diplomasi tidak berhenti pada seremoni. Investasi Rp90 triliun, ratusan ribu lapangan kerja, komitmen perdamaian, serta peta transformasi ekonomi menjadi bukti bahwa Indonesia bergerak dengan arah yang terukur.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, panggung global dimanfaatkan bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk memastikan masa depan ekonomi dan peran Indonesia di dunia berjalan seiring.

Setiap pertemuan diarahkan pada hasil yang terukur, setiap forum dimanfaatkan untuk menegaskan posisi tawar, dan setiap kesepakatan dirancang agar berdampak langsung bagi kepentingan nasional.

Pendekatan tersebut menandai pergeseran diplomasi Indonesia dari sekadar partisipasi simbolik menuju kepemimpinan yang aktif, pragmatis, dan berorientasi hasil, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai aktor yang semakin diperhitungkan dalam percaturan global. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

November 7, 2026

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

November 7, 2026

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Kasus Penyadapan Ilegal Diusut, Semua Pihak Diminta Tunduk pada Hukum Jakarta – Kasus dugaan penyadapan…

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara 

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Mengapresiasi Prabowo: Berani dan Tegas kepada Pengancam Negara  Oleh: Amril Jambak Ada saatnya seorang pemimpin harus mengambil sikap tegas. Bukan semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan untuk memastikan bahwa negara tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. Terlebih jika persoalan yang dihadapi menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan pemerintahan, serta kedaulatan bangsa. Perkembangan terbaru mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara biasa. Apalagi, dugaan tersebut menyeret sejumlah individu dari lingkungan institusi penegak hukum. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Ketiganya kemudian menjalani penahanan untuk kepentingan penyidikan. Sehari setelahnya, 4 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat prihatin atas peristiwa tersebut. Pemerintah bahkan menilai perkara itu memiliki indikasi yang mengarah pada perbuatan makar dan berpotensi membahayakan keselamatan pimpinan serta kepentingan negara. Langkah Presiden yang menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Untuk sementara, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut patut diapresiasi. Sebab, seorang presiden tidak boleh ragu mengambil tindakan ketika terdapat persoalan serius yang menyentuh keamanan dan kewibawaan negara. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang boleh dikendalikan oleh kepentingan kelompok, jaringan kekuasaan, ataupun faksi tertentu.…

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

Terbongkarnya Penyadapan Ilegal Menjadi Tonggak Penting Supremasi Hukum  Oleh: Citra Ann Pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menjadi perhatian penting dalam upaya memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Perkara yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, hingga kalangan masyarakat sipil tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Penanganan kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen institusi penegak hukum dalam memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses hukum. Praktik penyadapan pada dasarnya merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum dengan persyaratan dan mekanisme yang ketat. Namun, penggunaan kewenangan tersebut tanpa dasar hukum berpotensi berubah menjadi tindakan yang melanggar privasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan pemantauan komunikasi harus memiliki tujuan yang sah, mengikuti prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Asep Edi Suheri, menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH merupakan tindakan oknum, bukan kebijakan institusi Polri. Penegasan itu disampaikan menyusul pengungkapan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara dan berbagai kalangan masyarakat. Asep menjelaskan bahwa Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pusat Pemantauan Polri agar kegiatan pemantauan berjalan sesuai prosedur. Dugaan pelanggaran dalam perkara ini berkaitan dengan perintah penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa prosedur yang sah dan tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Sementara itu, penyidik masih memeriksa seorang saksi berinisial SU untuk mengungkap rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ketentuan mengenai penyadapan telah memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan instrumen pemantauan komunikasi. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan atas tindak pidana berdasarkan undang-undang. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan perlindungan HAM, legalitas, kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan kerahasiaan. Pengawasan terhadap kewenangan penyadapan menjadi bagian penting untuk mencegah aparat bertindak di luar batas hukum. Tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban, teknologi pemantauan yang seharusnya membantu proses penyidikan justru dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Karena itu, pengungkapan dugaan penyimpangan di lingkungan kepolisian perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur dan penguatan pengawasan internal.…

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat

By Kata IndonesiaNovember 6, 20260

Data BPS Ungkap Fundamental Ekonomi Nasional Dinilai Tetap Kuat JAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia dinilai…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.