• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Diplomasi Presiden Prabowo di WEF Perkuat Daya Saing Indonesia

Diplomasi Presiden Prabowo di WEF Perkuat Daya Saing Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 25 January 2026

Diplomasi Presiden Prabowo di WEF Perkuat Daya Saing Indonesia

Oleh : Aditya Akbar

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja global dengan membawa hasil konkret yang langsung menyentuh kepentingan nasional. Lawatan ke Inggris hingga ke panggung World Economic Forum (WEF) Davos tidak berhenti pada simbol diplomasi tingkat tinggi, melainkan menjelma menjadi paket lengkap antara investasi besar, peran aktif dalam perdamaian dunia, serta penegasan arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan.

Di London, Prabowo menutup agenda kenegaraan pada 21 Januari 2026 dengan mengamankan komitmen investasi sebesar 4 miliar pound sterling atau setara Rp90 triliun. Angka tersebut bukan sekadar headline ekonomi, melainkan fondasi baru bagi penguatan sektor maritim nasional. Investasi itu diarahkan pada pembangunan 1.582 kapal nelayan yang seluruh proses produksi dan perakitannya dilakukan di dalam negeri. Pendekatan tersebut menunjukkan keberpihakan pada industri nasional, sekaligus memastikan nilai tambah ekonomi tidak bocor ke luar.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan Presiden Prabowo dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menghasilkan tiga kesepakatan utama. Selain komitmen investasi, kedua negara memperkuat kemitraan maritim dan menyepakati pembangunan kapal nelayan sebagai proyek unggulan.

Teddy memaparkan bahwa proyek tersebut berpotensi menyerap sekitar 600 ribu tenaga kerja, mulai dari awak kapal, pekerja galangan, hingga efek berganda di sektor pendukung. Skema tersebut memperlihatkan bahwa investasi asing diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja luas, bukan sekadar menambah angka statistik.

Lawatan ke Inggris juga memperluas kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Presiden Prabowo bertemu dengan 24 profesor dari universitas-universitas terkemuka Inggris seperti Oxford, Imperial College London, dan King’s College London.

Teddy menuturkan bahwa Presiden mendorong pendirian sepuluh kampus baru di Indonesia, terutama di bidang kedokteran dan STEM. Kerja sama tersebut mencakup pertukaran dosen, peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia di Inggris, serta rencana pendirian kampus universitas Inggris di Tanah Air. Arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa investasi fisik berjalan seiring dengan investasi manusia.

Di tengah padatnya agenda luar negeri, Prabowo tetap menjalankan kendali atas agenda strategis nasional. Teddy mengungkapkan bahwa Presiden memimpin rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melalui konferensi video, lalu mengambil keputusan tegas mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar. Sikap tersebut mengirimkan pesan bahwa diplomasi ekonomi berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan tata kelola yang bersih.

Dari London, Prabowo melanjutkan langkah ke Davos, Swiss, untuk menghadiri WEF 2026. Di forum tersebut, Presiden memaparkan peta besar transformasi ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Prabowo menempatkan Indonesia sebagai calm investment bet, negara yang stabil secara politik, disiplin fiskal, dan konsisten menegakkan supremasi hukum. Pesan tersebut ditujukan untuk meyakinkan pelaku ekonomi global bahwa Indonesia layak menjadi mitra jangka panjang.

Dalam pidato kunci di Davos, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada kemakmuran tanpa perdamaian. Presiden menempatkan stabilitas dan persatuan sebagai prasyarat utama pertumbuhan ekonomi.

Rekam jejak Indonesia yang tidak pernah gagal bayar utang serta konsistensi menghormati komitmen internasional menjadi modal kredibilitas ekonomi. Pengakuan lembaga internasional seperti IMF yang menyebut Indonesia sebagai global bright spot memperkuat narasi tersebut.

Prabowo juga memperkenalkan Danantara sebagai instrumen baru pengelolaan investasi negara. Melalui badan tersebut, Indonesia tidak lagi berdiri sebagai penerima modal pasif, melainkan sebagai mitra setara yang siap berinvestasi bersama.

Danantara dirancang untuk merombak tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi, serta menegakkan standar internasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi ekonomi diarahkan pada perbaikan struktural, bukan solusi jangka pendek.

Di luar agenda ekonomi, Prabowo menegaskan peran moral Indonesia di panggung global. Pada 23 Januari 2026, Presiden menandatangani Piagam Board of Peace di Davos. Keikutsertaan tersebut menandai komitmen Indonesia dalam mengawal proses transisi dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.

Prabowo memosisikan Indonesia sebagai penjaga agar proses tersebut tetap mengarah pada solusi dua negara dan menghormati hak rakyat Palestina. Diplomasi tersebut melanjutkan peran aktif Indonesia dalam upaya perdamaian Timur Tengah yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya.

Keseluruhan rangkaian kunker global tersebut membentuk satu benang merah yang jelas. Prabowo memadukan diplomasi ekonomi, penegakan hukum, pembangunan manusia, dan peran kemanusiaan dalam satu strategi besar. Inggris dan Davos menjadi etalase yang memperlihatkan wajah baru Indonesia: negara yang percaya diri, stabil, dan berani menegaskan kepentingannya di tengah dinamika global.

Hasil yang dibawa pulang dari kunker global tersebut menegaskan bahwa diplomasi tidak berhenti pada seremoni. Investasi Rp90 triliun, ratusan ribu lapangan kerja, komitmen perdamaian, serta peta transformasi ekonomi menjadi bukti bahwa Indonesia bergerak dengan arah yang terukur.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, panggung global dimanfaatkan bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk memastikan masa depan ekonomi dan peran Indonesia di dunia berjalan seiring.

Setiap pertemuan diarahkan pada hasil yang terukur, setiap forum dimanfaatkan untuk menegaskan posisi tawar, dan setiap kesepakatan dirancang agar berdampak langsung bagi kepentingan nasional.

Pendekatan tersebut menandai pergeseran diplomasi Indonesia dari sekadar partisipasi simbolik menuju kepemimpinan yang aktif, pragmatis, dan berorientasi hasil, sekaligus menempatkan Indonesia sebagai aktor yang semakin diperhitungkan dalam percaturan global. (*)

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

July 21, 2026

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

July 21, 2026

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk…

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN Presiden Prabowo Subianto menyoroti percepatan pembangunan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.