Darurat Politik Islam di Indonesia, Prof Husnan Bey Fananie: Dimana PPP Saat Ini?

Plt Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI), Husnan Bey Fananie menyebut Partai Persatuan Pembangunan (PPP) selama ini tidak bisa merespon perubahan yang terjadi dalam dinamika politik Indonesia.

Sehingga, PPP yang merupakan satu-satunya partai berasakan Islam harus terlempar dari DPR RI.

“Sangat prihatin, karena PPP yang merupakan satu-satunya partai berasaskan Islam di Indonesia tidak mendapatkan kursi di DPR RI padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim,” kata Husnan Bey Fananie, Rabu (8/1/2025).

Diketahui, Ormas Parmusi merupakan kelanjutan dari Parmusi yang menjadi salah satu fusi pendiri PPP.

Husnan mengatakan, PPP sebagai sebuah partai yang mempunyai sejarah panjang, harus melakukan perubahan mendasar.
Terutama dalam hal pemahaman dan pengabdian kepada bangsa dan agama.

Apalagi saat ini ada pihak yang sengaja meminggirkan PPP agar partai Islam tidak mempunyai tempat di politik Indonesia.

“Sudah seharusnya PPP melakukan perubahan mendasar dengan merevitalisasi kembali partai dan kembali kepada khittah untuk mengawal aspirasi umat Islam,” ujar Husnan.

Perubahan penting lainnya, menurut Husnan adalah perubahan para pemimpin partai.
Dia melihat pemimpin partai terlena dengan pemikiran praktis yang menjadikan kekuasaan dan uang sebagai tujuan utama dalam perjuangan politik.

Padahal, lanjutnya, yang menjadi tujuan utama adalah perjuangan, keikhlasan dan idealisme untuk memperjuangkan Islam.

Karena Islam tidak hanya terkait dengan ibadah di masjid. Perjuangan di politik adalah salah satu bentuk ibadah.

“Dalam perubahan tentu saja kita membahas juga orangnya. Pemimpin partai itu terlena dengan pemahaman yang kurang tepat. Ada pemahaman bagaimana berpartai kalau tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan kekuasaan, dan keuntungan pribadi,” tegas Husnan.

Husnan pun menegaskan, bahwa saat ini di Indonesia sedang banyak darurat seperti darurat etika, adab, darurat narkoba dan korupsi.

“Di Indonesia sedang banyak darurat salah satu yang paling kita liat adalah darurat politik Islam,” tutup Husnan.

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By 0

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

All Rights Reserved © 2025