• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Dari Inggris ke Davos, Presiden Prabowo Bawa Pulang Investasi dan Penguatan Posisi Indonesia

Dari Inggris ke Davos, Presiden Prabowo Bawa Pulang Investasi dan Penguatan Posisi Indonesia

  • Kata Indonesia
  • - Sunday, 25 January 2026

Dari Inggris ke Davos, Presiden Prabowo Bawa Pulang Investasi dan Penguatan Posisi Indonesia

Oleh : Usman Maulana

Presiden Prabowo Subianto melaksanakan kunjungan kerja globalnya dengan membawa pulang hasil konkret yang langsung menggeser posisi Indonesia dalam percaturan dunia. Lawatan ke Inggris dan kehadiran di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos tidak berhenti pada simbol diplomasi tingkat tinggi, melainkan berbuah kesepakatan, komitmen investasi, serta pesan strategis yang memperlihatkan Indonesia sebagai kekuatan baru yang semakin diperhitungkan. Inggris–Davos menjelma etalase yang menampilkan wajah Indonesia yang lebih percaya diri, tegas, dan berorientasi hasil.

Di London, Presiden Prabowo mengamankan komitmen investasi senilai 4 miliar pound sterling atau sekitar Rp90 triliun setelah bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Kesepakatan tersebut tidak berdiri di ruang abstrak, melainkan diarahkan pada sektor maritim yang menyentuh langsung kepentingan nasional.

Program pembangunan 1.582 kapal nelayan menjadi simbol nyata dari kerja sama yang tidak hanya berbicara angka, tetapi juga lapangan kerja, industrialisasi, dan penguatan ekonomi pesisir. Proyek tersebut diproyeksikan menyerap ratusan ribu tenaga kerja karena seluruh proses produksi dan perakitan berlangsung di dalam negeri, memperkuat basis industri nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menilai seluruh agenda kunjungan Presiden Prabowo dirancang dengan satu benang merah yang jelas, yakni setiap perjalanan luar negeri harus menghasilkan manfaat langsung bagi Indonesia.

Teddy memaparkan bahwa selain sektor maritim, kerja sama pendidikan tinggi juga mendapat perhatian serius. Presiden Prabowo bertemu dengan para profesor dari puluhan universitas ternama Inggris untuk membahas pendirian kampus dan kolaborasi akademik di Indonesia, terutama di bidang kedokteran dan STEM. Langkah tersebut menegaskan bahwa investasi sumber daya manusia ditempatkan sejajar dengan pembangunan fisik dan industri.

Pertemuan dengan Raja Charles III memperluas spektrum diplomasi Indonesia ke isu lingkungan dan konservasi. Presiden Prabowo membawa agenda pelestarian alam dan konservasi gajah ke meja diskusi bersama tokoh filantropi dunia, memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi tidak dilepaskan dari tanggung jawab ekologis. Diplomasi lingkungan tersebut memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang tidak memisahkan pertumbuhan dari keberlanjutan.

Dari London, Prabowo melangkah ke Davos dengan membawa narasi yang lebih besar. Di hadapan para pemimpin dunia dan CEO global, Presiden memperkenalkan Prabowonomics sebagai peta jalan transformasi ekonomi Indonesia.

Konsep tersebut menekankan kemandirian pangan dan energi, stabilitas makro, serta keberanian melakukan reformasi di tengah tekanan geopolitik global. Prabowo menempatkan Indonesia bukan sebagai korban ketidakpastian dunia, melainkan sebagai negara yang mampu mengelola risiko dan mengubahnya menjadi peluang.

Salah satu pesan paling tegas yang disampaikan Presiden di Davos berkaitan dengan supremasi hukum. Prabowo menegaskan bahwa tidak ada iklim investasi tanpa kepastian dan keadilan hukum.

Presiden menyatakan bahwa investor rasional tidak akan menanamkan modal di negara yang mengabaikan penegakan hukum. Komitmen tersebut tidak berhenti pada retorika. Prabowo memaparkan langkah konkret pemerintah dalam menghadapi korupsi dan praktik ekonomi ilegal, termasuk penyitaan jutaan hektare perkebunan dan tambang ilegal sejak awal pemerintahannya. Presiden memosisikan penegakan hukum sebagai fondasi keadilan sosial sekaligus prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Di Davos pula, Indonesia memamerkan etalase kekuatan ekonomi baru melalui Paviliun Indonesia bertema Indonesia Endless Horizons. Presiden memperkenalkan Danantara sebagai badan pengelola investasi yang dirancang untuk menarik minat investor global secara terstruktur. Kehadiran Danantara memperlihatkan keseriusan pemerintah membangun instrumen kelembagaan yang mampu menjembatani modal global dengan agenda pembangunan nasional.

Perdana Menteri Keir Starmer menyambut kerja sama maritim dengan Indonesia sebagai kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Starmer menilai program tersebut penting bagi Inggris karena membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia.

Bagi Indonesia, kemitraan itu membuka ruang revitalisasi industri galangan kapal, penguatan pertahanan maritim, dan pemberdayaan komunitas nelayan. Apresiasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia hadir di panggung global sebagai mitra setara, bukan sekadar pasar.

Rangkaian capaian dari Inggris hingga Davos memperlihatkan satu pola yang konsisten. Presiden Prabowo menggabungkan diplomasi ekonomi, supremasi hukum, pembangunan manusia, dan kepemimpinan lingkungan dalam satu narasi besar yang saling terhubung.

Pendekatan tersebut menempatkan kebijakan luar negeri bukan sekadar alat hubungan internasional, tetapi sebagai perpanjangan langsung dari agenda pembangunan nasional. Melalui pola tersebut, Indonesia tampil sebagai negara yang tidak terjebak pada retorika global, melainkan hadir dengan strategi utuh yang menjawab tantangan investasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan secara bersamaan.

Lawatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya aktif berbicara di forum dunia, tetapi juga mampu membawa pulang hasil yang terukur dan berdampak langsung bagi kepentingan nasional.

Dari komitmen investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan posisi tawar di hadapan investor global, seluruh agenda disusun untuk menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar pencitraan diplomatik.

Inggris–Davos menjadi etalase yang menampilkan kekuatan baru Indonesia, sebuah negara yang semakin matang dalam membaca peluang global, konsisten menautkan diplomasi dengan agenda domestik, serta berani menegaskan kepentingannya sendiri dengan percaya diri dan perhitungan strategis. (*)

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

July 21, 2026

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

July 21, 2026

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden 

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Komitmen MBG dan Single National Identity Card Menguat dalam Taklimat Presiden  Oleh: Fajar Dwi Santoso Taklimat Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna kembali memperlihatkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan reformasi tata kelola pemerintahan. Di hadapan jajaran kabinet, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menyentuh persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi anak hingga penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik. Kedua agenda tersebut saling berkaitan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih produktif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas generasi penerus kembali ditegaskan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden memandang program tersebut bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia unggul. Menurut Presiden, masih tingginya angka stunting dan masih adanya anak-anak yang belum memperoleh asupan makanan yang memadai menjadi alasan utama mengapa negara harus hadir secara langsung melalui program pemenuhan gizi. Presiden juga menilai berbagai kritik terhadap MBG perlu dilihat secara proporsional. Alih-alih hanya memperdebatkan besaran anggaran, perhatian publik seharusnya diarahkan pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam pandangannya, indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka makroekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga pangan, memastikan pupuk tersedia bagi petani dengan harga terjangkau, serta menjamin anak-anak memperoleh makanan bergizi di sekolah. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia merupakan dua agenda yang berjalan beriringan. Pendekatan tersebut sejalan dengan berbagai kajian internasional yang menempatkan investasi pada gizi anak sebagai salah satu instrumen paling efektif untuk meningkatkan produktivitas nasional dalam jangka panjang. Anak yang memperoleh gizi memadai sejak dini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, memiliki kemampuan belajar yang baik, serta menjadi tenaga kerja produktif pada masa depan. Karena itu, keberlanjutan MBG memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pemberian makanan semata. Pandangan serupa juga pernah disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang. Ia menjelaskan bahwa fokus pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan penerima manfaat, tetapi juga memastikan kualitas layanan, keamanan pangan, dan tata kelola program terus diperbaiki agar manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program bergantung pada pengawasan yang baik, keterlibatan pemerintah daerah, serta sinergi dengan pelaku usaha lokal sehingga manfaat ekonomi turut mengalir ke daerah. Di sisi lain, Presiden juga memberikan penekanan kuat terhadap reformasi birokrasi sebagai prasyarat percepatan pembangunan. Ia mengakui Indonesia telah berada pada jalur pembangunan yang benar, namun efektivitas pemerintahan masih perlu terus ditingkatkan. Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Karena itu, pemerintah memilih mempercepat transformasi digital melalui pengembangan GovTech serta implementasi Single National Identity Card. Gagasan ini menjadi langkah penting untuk menyederhanakan pelayanan publik yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Dengan identitas digital nasional yang terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi proses administrasi yang berulang, sementara pemerintah dapat meningkatkan akurasi data serta efektivitas penyaluran berbagai program.…

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Tegaskan Optimisme Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia Oleh: Shafiq Tauqy Optimisme Indonesia menjadi…

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Percepatan Infrastruktur dan Ekonomi Desa Jadi Fokus Taklimat Presiden Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk…

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN

By Kata IndonesiaJuly 21, 20260

Taklimat Presiden Soroti Penguatan Infrastruktur, Pangan, dan Efisiensi BUMN Presiden Prabowo Subianto menyoroti percepatan pembangunan…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.