• Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Menu
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Search
Close this search box.
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
  • Trending
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Kuliner
Home»Uncategorized»Dampak Global Meningkat, Pemerintah Aktif Amankan Energi Nasional

Dampak Global Meningkat, Pemerintah Aktif Amankan Energi Nasional

  • Kata Indonesia
  • - Monday, 20 April 2026

Dampak Global Meningkat, Pemerintah Aktif Amankan Energi Nasional

Jakarta – Pemerintah bergerak cepat menjaga stabilitas energi nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dan gas. Saat banyak negara menghadapi tekanan harga, Indonesia menegaskan komitmennya menjaga pasokan dan harga energi tetap aman bagi masyarakat.

Stok BBM nasional dilaporkan berada di atas batas aman, sementara kerja sama dengan mitra strategis terus diperluas guna memperkuat cadangan domestik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan kondisi global tidak akan langsung mengganggu kebutuhan energi masyarakat.

 

“Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar,” ujar Bahlil.

 

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi dari sisi pasokan.

 

“Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai,” kata Bahlil.

 

Menurutnya, stok nasional dalam kondisi aman dan pemerintah terus meminimalkan impor melalui penguatan produksi domestik, diversifikasi sumber pasokan, hingga pembangunan fasilitas penyimpanan baru agar cadangan energi semakin kokoh menghadapi gejolak eksternal.

 

Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira, melihat langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan iklim investasi. Ia menilai kepastian harga BBM subsidi dan LPG memberi ruang napas bagi sektor industri, logistik, serta UMKM agar tetap bergerak produktif.

 

“Yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah kepastian. Ketika pemerintah cepat mengamankan pasokan dan menjaga harga tetap stabil, maka kepercayaan pelaku usaha juga tetap terjaga,” tutur Anggawira.

 

Menurut Anggawira, langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah juga memberikan efek psikologis positif di pasar.

 

“Stabilitas energi sangat menentukan biaya produksi dan distribusi. Karena itu, respons cepat pemerintah dalam mengantisipasi dampak global patut diapresiasi,” katanya.

 

Dukungan dunia usaha ini memperlihatkan bahwa kebijakan energi pemerintah tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme besar pemerintah dalam menghadapi tekanan global yang saat ini melanda banyak negara.

 

“Saya percaya diri tidak ada itu bagi saya Indonesia gelap, Indonesia cerah di saat banyak negara susah,” ujarnya.

 

Presiden juga menekankan bahwa penguatan ketahanan energi tidak berhenti pada stabilisasi jangka pendek, tetapi diarahkan untuk membangun fondasi jangka panjang melalui swasembada energi, penguatan lifting migas, pengembangan bioenergi, serta percepatan hilirisasi sumber daya alam.***

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

November 8, 2026

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

November 8, 2026

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Kasus Penembakan Aceh Jadi Perhatian, Perlindungan Warga Diutamakan Oleh: Damar Setiawan Pemerintah terus menunjukkan komitmen…

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan

By Kata IndonesiaNovember 8, 20260

Pembahasan UMP 2027 Didorong Sejalan dengan Penguatan UU Ketenagakerjaan Jakarta – Pembahasan penetapan Upah Minimum…

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UMP 2027 Menjaga Keseimbangan Upah Layak dan Keberlanjutan Usaha Oleh: Anggi Kurniawan Penyusunan kebijakan Upah…

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh

By Kata IndonesiaNovember 7, 20260

UU Ketenagakerjaan dan UMP 2027 Menjadi Jalan Memperkuat Kesejahteraan Buruh Oleh: Mega Triyana Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja melalui kebijakan pengupahan yang lebih terarah. Kehadiran undang-undang ketenagakerjaan yang baru diharapkan memberikan landasan lebih kuat bagi pemerintah dalam memastikan hak-hak pekerja terlindungi. Penetapan upah minimum juga perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, daya beli, serta kemampuan dunia usaha agar peningkatan kesejahteraan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mulai mempersiapkan berbagai aspek yang menjadi dasar penetapan UMP 2027. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa formula pengupahan tahun mendatang akan mengacu pada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang baru disahkan DPR pada 6 Oktober 2026. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kepastian hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dengan landasan hukum yang diperbarui, penetapan upah diharapkan semakin memperhatikan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan kegiatan ekonomi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum. Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah sedang menghitung estimasi KHL dengan memanfaatkan data yang dihimpun dan dievaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait. Penghitungan ini diperlukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan riil pekerja dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Komponen kebutuhan tersebut mencakup pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan rumah tangga yang terus mengalami perkembangan. Penempatan KHL dalam pembahasan UMP menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak semata-mata berorientasi pada persentase kenaikan tahunan. Upah minimum memiliki keterkaitan langsung dengan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kualitas hidup keluarganya. Penghasilan yang lebih layak dapat memberikan ruang bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, memperoleh layanan kesehatan, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penghitungan kebutuhan hidup perlu menjadi pertimbangan substantif agar kebijakan pengupahan memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. Pembahasan kebijakan juga dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan. Yassierli menyampaikan bahwa prosesnya akan dimulai melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional sebelum berlanjut ke Dewan Pengupahan Nasional. Selanjutnya, masukan dari Dewan Pengupahan Daerah menjadi bagian dari pertimbangan gubernur dalam menetapkan besaran UMP di masing-masing wilayah. Mekanisme ini memberikan ruang bagi pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menyampaikan pandangan berdasarkan kepentingan serta kondisi yang mereka hadapi. Dari kalangan pekerja, usulan kenaikan UMP 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen telah disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja, Said Iqbal, juga menyampaikan pandangan mengenai kebutuhan peningkatan upah minimum pada tahun mendatang. Simulasi yang mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan perkiraan kenaikan sekitar 7,8 persen berdasarkan asumsi yang digunakan. Masukan dari kalangan pekerja menjadi bagian penting karena buruh merupakan kelompok yang merasakan langsung dampak perubahan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.…

  • Redaksi
  • Peraturan Media Siber
  • Kontak Redaksi

All Rights Reserved © 2025

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.