Cegah Potensi Konflik Pemilu 2024 di DOB Papua, Bawaslu Rangkul Tokoh Adat Setempat

Cegah Potensi Konflik Pemilu 2024 di DOB Papua, Bawaslu Rangkul Tokoh Adat Setempat

Oleh : Hugo Steve Momoribo

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hajat nasional yang rawan akan gesekan sosial, sehingga pencegahan konflik perlu dilakukan. Potensi Konflik saat Pemilu 2024 bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Dalam upaya mencegah konflik di DOB, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak Tokoh Adat setempat guna menjaga keamanan dan stabilitas sosial jelang Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, pencegahan konflik diutamakan di wilayah DOB yang rawan kelompok bersenjata. Lolly menyebutkan figur ketokohan di daerah Papua masih sangat didengar masyaarakat. Karenanya, Bawaslu memilih jalur masuk melalui kearifan lokal dengan cara tersebut.

Selain itu, Bawaslu secara internal juga melakukan sejumlah hal sebagai persiapan pengawasan pemilu di daerah DOB. Salah satunya peningkatan kapasitas jajaran pemilu. Dirinya juga memastikan urusan infrastruktur tidak menjadi hambatan teknis dalam persiapan Pemilu 2024.

Saat ini konsentrasi Bawaslu adalah memastikan bahwa kapasitas dan kualitas kerja jajarannya mampu melakukan percepatan. Bawaslu sendiri juga menyoroti perihal distribusi logistik. Bawaslu juga fokus pada kerjasama dan kolaborasi dengan TNI-Polri.

Diharapkan jalinan kerjasama antarlembaga dapat memudahkan teknis Bawaslu dalam melakukan pengawasan, hal ini dilakukan karena medan di Papua yang terkadang hanya bisa diakses melalui jalur udara, sehingga Bawaslu memerlukan bantuan dari aparat TNI-Polri dalam hal transportasi guna melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu.

Peran tokoh adat juga penting untuk mencegah konflik dalam pelaksanaan Pemilu. Tokoh adat adalah orang yang menjalankan serta yang mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut.
Tokoh adat merupakan ujung tombak dalam memberikan edukasi tentang pendidikan politik.

Penguatan pendidikan politik tentu saja menjadi senjata yang ampuh untuk meredam gesekan politik yang muncul akibat perbedaan pilihan ataupun black campaign.
Untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai, diperlukan peran dari semua elemen masyarakat untuk secara tegas menolak pelanggaran terhadap Pemilu. Seluruh masyarakat juga perlu memahami bahwa pemilu adalah pesta rakyat sehingga sudah seharusnya dijaga agar Indonesia khususnya Papua menjadi tetap aman dan kondusif.
Dalam hal pengawasan, tokoh adat juga diharapkan memiliki peran untuk turut serta mengawasi jalannya pemilu dan tidak segan melapor kepada Bawaslu apabila ditemukan pelanggaran pemilu, seperti adanya politik uang.
Pelaksanaan Pemilu khususnya di DOB sudah seharusnya menjadi ajang untuk menjaring aspirasi serta ide-ide untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga tidak menggunakan cara-cara kotor yang berdampak pada hal yang merugikan masyarakat.
Kepala Suku D3N (Dani, Damal, Dauwa dan Nabire) sekaligus sebagai Kepala Suku Nusantara, Ayub Wonda telah meminta kepada seluruh pihak untuk mensukseskan pentahapan Pemilu 2024. Ayub juga meminta kepada masyarakat di wilayah Provinsi Papua Tengah untuk tidak terprovokasi atas isu-isu yang menghambat kelancaran Pembangunan di Provinsi baru ini.
Sementara itu, terkait dengan proses seleksi Komisioner KPU, MRP dan DPR Papua Tengah, Ayub menyampaikan agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik, transparan dan independen, sehingga tidak ada persoalan yang terjadi. Soal pembebasan pencalonan, pihaknya juga mengapresiasi langkah Polda Papua dalam pembuatan SKCK online. Dengan adanya sistem online akan mempermudah pembebasan.
Perlu diketahui juga, pasca penetapan DOB di Papua, seleksi penerimaan seperti KPU, Bawaslu, MRP dan lainnya sudah mulai dilaksanakan. Harapannya, proses ini juga bisa berjalan dengan baik dan aman tanpa adanya gangguan dari pihak manapun.
Jika berkaca dari Pemilu sebelumnya, polaritas antar kedua kubu sangat terasa khususnya di media sosial. Narasi hoax hingga kampanye hitam sangat mudah ditemukan di berbagai kolom komentar maupun di beranda media sosial.
Masyarakat di DOB Papua perlu menyadari bahwa tujuan Pemilu adalah baik, yakni mencari pemimpin dan anggota legislatif yang baru, sehingga Indonesia akan lebih maju. Oleh karena itu mereka juga akan menjaga perdamaian. Terlebih ketika ada contoh langsung dari sang tokoh adat.
Suasana yang damai tentu menjadi kunci suksesnya pemilu, oleh karena itu ketika ada tokoh adat yang mendukungnya maka hal tersebut perlu mendapatkan apresiasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tokoh adat sangat nasionalis dan mendukung program pemerintah, termasuk Pemilu. Mereka sadar bahwa Pemilu sangat penting karena hal tersebut menjadi penentu masa depan bangsa Indonesia.
Potensi konflik harus dicegah guna menjaga marwah demokrasi, tokoh adat perlu memberikan pemahaman bahwa perbedaan pilihan pada pemilu adalah hal yang wajar, sehingga tidak perlu ada sikap saling membenci hanya gara-gara perbedaan pilihan.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakarta

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025