BLT BBM Berikan Kontribusi Pertumbuhan Poduk Domestik Bruto
Oleh : Ade Jamaludin
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM rupanya tidak hanya memberikan bantalan sosial bagi masyarakat, tetapi juga turut berkontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik Bruto.
Zuliansyah selaku pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia menilai, bantuan langsung kepada masyarakat kecil di tengah penyesuaian harga BBM rupanya cukup memberikan katalis positif terhadap peningkatan kepuasan bagi Jokowi.
Dirinya berujar, manfaat dari bantuan yang diterima langsung oleh masyarakat terbukti mampu mengkatrol tingkat kepuasan di samping program-program Presiden Jokowi yang sudah lama di kerjakan seperti pada sektor infrastruktur.
Meski demikian, dirinya juga memberikan masukan kepada pemerintah terhadap masalah lain yang ada di masyarakat seperti kenaikan harga bahan pokok yang harus diperhatikan dan harus segera ditangani.
Sementara itu, Peneliti Bidang Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Iwan Hermawan mengatakan bahwa bantuan sosial (Bansos) akan menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah penyesuaian harga BBM.
Menurutnya, bansos akan berdampak terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,0067 persen.
Iwan menyebutkan bahwa bansos akan menjaga penurunan daya beli masyarakat berada di angka 0,18 persen dan kenaikan inflasi di angka 1,17 persen. Bansos yang diberikan juga akan menjaga penurunan nilai ekspor di angka 0,30 persen dan penurunan nilai impor di angka 0,64 persen. Penyesuaian harga BBM juga akan meningkatkan kinerja industri teknologi serta minyak dan gas (migas).
Selain itu akan meningkatkan kinerja sektor mesin dan perlengkapannya sebesar 3,2 persen, sektor gas bumi dan panas bumi sebesar 0,36 persen dan pertambangan sebesar 0,28 persen.
Diketahui, pemerintah sedang menyalurkan bansos sebesar Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah adanya penyesuaian harga BBM, yang terdiri dari BLT sebesar 12,4 triliun, BSU sebesar 9,6 triliun dan subsidi transportasi sebesar Rp 2,17 triliun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bansos dari pemerintah untuk menghadapi dampak naiknya harga bahan bakar minyak, khususnya BBM bersubsidi, mampu menekan angka kemiskinan sampai 1,07%.
Sri Berujar bansos tambahan yang dianggarkan sebesar Rp 24,17 triliun itu merupakan bentuk kesadaran pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi, jenis pertalite dan solar pasti akan memiliki dampak yang cukup luas, baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan.
Berdasarkan hitungan dari penerima dan kalau hubungan dengan kemiskinan, dengan adanya bantuan tersebut, maka angka kemiskinan bisa ditekan lagi turun sebesar 1,07 persen.
Kenaikan harga BBM ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Arifin Tasrif.
Menurut Sri, dengan adanya penyesuaian harga BBM bersubsidi ini tentunya akan membuat 40 persen kelompok masyarakat yang kurang mampu akan mengalami penurunan daya beli hingga Rp 8,1 triliun. Maka dari itu dengan adanya kenaikan bansos, Sri Mulyani berharap bahwa bantuan tersebut dapat mengurangi beban mereka.
Dirinya juga menjelaskan bansos tersebut mampu menekan potensi naiknya tingkat kemiskinan karena dana Rp 24,17 triliun ini di antaranya diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga dengan ekonomi terbawah. Mereka masing-masing akan mendapatkan Rp 150.000 per bulan selama kurun 4 bulan dengan total anggaran Rp 12,4 triliun.
Pemerintah juga telah bersepakat bahwa kenaikan harga BBM tanpa bantalan sosial bagi masyarakat miskin bisa berbahaya. Sehingga, pemerintah menambah anggaran untuk program bantuan sosial reguler yang sudah berjalan.
Sri menuturkan, terkait dengan masalah pengendalian inflasi terutama di daerah-daerah di mana peranan dari para gubernur, walikota, bupati itu menjadi sangat penting, mendeteksi secara dini kemungkinan pergerakan dari harga-harga terutama yang berasal dari pangan, angkutan dan lain-lain.
Sri juga berharap agar pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga.
Pemerintah pusat akan memantau melalui data BPS setiap bulannya kemampuan daerah dalam menangani inflasi dan menstabilkan harga di wilayahnya. Sri menambahkan, sebagai intervensi pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam bentu Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemerintah daerah yang bisa mengendalikan atau menjaga inflasinya lebih rendah dari level nasional.
Sri juga berharap agar pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan secara cepat, tepat dan akuntabel untuk bisa menangani potensi dari kemungkinan kenaikan harga-harga.
Pemerintah pusat akan memantau melalui data BPS setiap bulannya kemampuan daerah dalam menangani inflasi dan menstabilkan harga di wilayahnya. Sri menambahkan, sebagai intervensi pemerintah pusat akan memberikan insentif dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) untuk pemerintah daerah yang bisa mengendalikan atau menjaga inflasinya lebih rendah dari level nasional.
Tidak hanya meningkatkan daya beli, program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah juga berdampak pada tumbuhnya produk domesti bruto (PDB).
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
