Peluncuran Perlinsos Digital Mempercepat Reformasi Sistem Bantuan Sosial
Oleh: Kirana Alamanda
Pemerintah mempercepat reformasi sistem bantuan sosial melalui pengembangan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Transformasi ini menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan, meningkatkan akurasi data penerima, serta mengurangi potensi kesalahan dalam penetapan keluarga penerima manfaat. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu menghadirkan sistem perlindungan sosial yang lebih transparan, efisien, dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan registrasi Perlinsos Digital dengan mengaktifkan agen yang telah terdaftar serta melibatkan aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diperlukan karena jumlah agen yang mendaftar belum sebanding dengan tenaga yang aktif membantu masyarakat. Dari lebih satu juta agen terdaftar, baru sekitar 50 persen yang telah menjalankan kegiatan registrasi di lapangan.
Keberadaan agen menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan pendataan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Gus Ipul mengapresiasi para relawan yang bersedia membantu proses registrasi tanpa memperoleh bayaran maupun meminta imbalan. Namun, pemerintah daerah perlu memastikan para agen benar-benar menjalankan tugas agar potensi jaringan relawan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Hingga 5 November 2026, sebanyak 18,8 juta keluarga telah terdaftar dalam Perlinsos Digital atau sekitar 39,2 persen dari target 48 juta keluarga. Dengan demikian, masih terdapat 29,2 juta keluarga yang harus diselesaikan registrasinya hingga akhir Desember 2026. Tantangan semakin besar karena rata-rata pendaftaran harian mengalami penurunan dari 506 ribu keluarga pada periode 12-18 Oktober menjadi sekitar 377 ribu keluarga dalam tujuh hari terakhir.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan lebih luas dari seluruh kepala daerah. Gus Ipul meminta kecepatan registrasi ditingkatkan menjadi 521 ribu keluarga per hari serta mendorong pemantauan perkembangan melalui dasbor masing-masing daerah. Percepatan juga perlu memprioritaskan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta masyarakat miskin dan rentan agar tidak kehilangan akses bantuan pada 2027.
Urgensi percepatan registrasi turut menjadi perhatian Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mendorong pemerintah daerah meningkatkan kapasitas pendataan hingga satu juta keluarga setiap hari dengan mengoptimalkan agen yang sudah tersedia. Kepala daerah juga diminta turun langsung dan menunjuk penanggung jawab sampai tingkat kecamatan dan kelurahan agar pelaksanaan program berjalan lebih terkoordinasi.
Dorongan tersebut berkaitan dengan tujuan utama Perlinsos Digital, yakni membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih transparan dan mengurangi potensi kebocoran anggaran. Integrasi data memungkinkan pemerintah melakukan verifikasi berdasarkan kondisi masyarakat sehingga bantuan tidak hanya bergantung pada proses pendataan administratif secara terpisah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat agar transformasi digital memberikan dampak nyata terhadap ketepatan sasaran bantuan.
Pembenahan tidak hanya menyangkut proses registrasi, tetapi juga mekanisme penentuan penerima manfaat. Menteri Sosial menjelaskan bahwa kelayakan masyarakat akan dinilai menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terhubung dengan data administratif lintas instansi. Melalui mekanisme tersebut, penetapan penerima diharapkan berlangsung berdasarkan sistem dan data, bukan keputusan subjektif pejabat maupun petugas di lapangan.
Perubahan mekanisme juga mencakup proses administrasi rekening penerima bantuan. Calon penerima yang dinilai memenuhi persyaratan nantinya dapat mengusulkan rekening sendiri untuk penyaluran bansos. Skema ini diharapkan memangkas proses pembukaan rekening kolektif yang sebelumnya dapat membutuhkan waktu tiga hingga empat bulan. Apabila seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, penyaluran bansos melalui Perlinsos Digital ditargetkan mulai diterapkan pada triwulan pertama 2027.
Agar pembaruan sistem tersebut berjalan konsisten di seluruh wilayah, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, meminta setiap daerah membentuk tim atau satuan tugas percepatan Perlinsos Digital. Tim tersebut perlu melibatkan dinas sosial dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Pemerintah daerah juga didorong melakukan evaluasi mingguan untuk mengetahui perkembangan registrasi hingga tingkat kabupaten dan kota.
Pengawasan berkala menjadi bagian penting untuk memastikan target nasional tidak hanya tercapai di wilayah tertentu. Tito mendorong keterbukaan informasi mengenai capaian setiap daerah serta mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah dengan kinerja registrasi terbaik. Sebaliknya, daerah dengan capaian rendah akan mendapatkan perhatian dan evaluasi khusus agar hambatan pelaksanaan dapat segera diatasi.
Dengan demikian, peluncuran Perlinsos Digital tidak sekadar menjadi pembaruan dalam mekanisme pendataan dan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menandai langkah penting pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern dan akuntabel. Keberhasilan transformasi ini akan ditentukan oleh konsistensi koordinasi pemerintah pusat dan daerah, ketepatan pemutakhiran data, serta keterlibatan aktif masyarakat.
Melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan tata kelola, pemerintah berupaya memastikan setiap anggaran perlindungan sosial memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pada akhirnya, reformasi ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus menghadirkan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
)* Pengamat Kebijakan Publik
