Bijak Gunakan Medsos untuk Menciptakan Pemilu Damai dan Bebas Hoaks

Bijak Gunakan Medsos untuk Menciptakan Pemilu Damai dan Bebas Hoaks

Oleh : Mika Putri Larasati

Indonesia adalah negara yang masuk 5 besar sebagai pengguna media sosial (medsos) terbanyak di dunia. Namun sayang netizen Indonesia dikenal kurang beretika digital dan mudah untuk terjebak hoaks. Masyarakat perlu diedukasi untuk membedakan berita asli dan palsu. Jika mereka sudah punya literasi bermedia sosial yang benar maka akan mewujudkan Pemilu damai, karena tidak mudah diadu domba oleh provokator.

Pemilihan umum (pemilu) memang masih 1 tahun lagi tetapi wajib disiapkan dari sekarang agar nantinya berjalan dengan baik. Pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Pemilu harus memenuhi azas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta menjaga perdamaian.

Jelang Pemilu, masyarakat diminta untuk lebih waspada, terutama di media sosial. Penyebabnya banyak hoaks yang bisa beredar di berbagai medsos dan hal tersebut menjadi suatu hal yang meresahkan, karena memicu banyak orang untuk berdebat dan saling menyalahkan. Sebelum masa kampanye media sosial sudah memanas gara-gara hoaks.

Jangan sembarangan ikut menyebarkannya karena aparat keamanan mengawasi medsos agar tidak ada provokasi dan hoaks.

Masyarakat diimbau bijak dalam menggunakan medsos untuk menciptakan Pemilu yang damai dan bebas hoaks.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan, Arif Karyadi menyampaikan bahwa, sesuai komitmen Kementerian Kominfo dan KPU RI sepakat untuk memerangi berita-berita bohong atau hoaks. Menurutnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya dari Kominfo saja untuk memerangi berita-berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Arif melanjutkan, perlunya untuk meningkatkan budaya literasi masyarakat dalam menerima informasi-informasi dari berbagai platform yang ada. Jangan mudah membagikan informasi yang belum diketahui kebenarannya.
Hoaks adalah ancaman di dunia maya, sebab gara-gara berita/gambar palsu itu, banyak yang terpengaruh dan akhirnya tersulut emosi. Begitu juga dengan konten provokatif. Semua diproduksi oleh para oknum, dengan tujuan melawan program pemerintah. Maraknya hoaks dan konten provokatif wajib membuat masyarakat harus bijak bermedsos dan jangan terprovokasi hoaks.
Kominfo memaparkan beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat saat berselancar di media internet. Di antaranya pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong atau berita hoaks yang sering terjadi khususnya selama tahun politik .
Oleh karena itu, ketika masyarakat menemui informasi atau konten-konten berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, masyarakat harus menahan diri dan harus bersikap tabayun atau konfirmasi kepada sumber-sumber yang terpercaya terlebih dahulu.
Pemilu adalah pesta demokrasi ini sudah seharusnya dirayakan dengan nuansa yang damai, senang dan bahagia. Jangan sampai esensi dari kata ‘pesta’ justru dijadikan sebagai alat untuk konflik antar kelompok, dengan cara menyebarkan fitnah dan hoaks.
Jika hoaks tidak dicegah maka akan sangat berbahaya karena bisa memicu golput (golongan putih) dan pemilu terancam gagal. Oleh karena itu hoaks harus diberantas dan Polri meminta agar masyarakat menyadari bahaya hoaks dan bisa membedakan antara berita asli dan palsu.
Masyarakat wajib menyadari bahwa salah satu cara melawan hoaks adalah dengan melaporkan akun media sosial yang menyebarkan berita/gambar palsu tentang pemilu 2024. Selain bijak dalam menggunakan medsos, mereka juga harus bisa membedakan mana berita yang benar dan mana yang hoaks. Apalagi saat ini makin marak berita dari situs yang hanya menjual ‘click-bait’, yang isinya berpotensi hoaks dan propaganda.
Kemudian, cara menangkal hoaks yang selanjutnya adalah dengan melaporkannya ke polisi siber. Saat ini Polri sudah memiliki satuan polisi siber yang pekerjaannya mengawasi tindak-tanduk netizen nakal yang suka menyebar hoaks dan teror di internet. Jika ada akun oknum yang suka menyebar hoaks, maka polisi siber akan senang sekali ketika ada netizen yang melaporkannya.
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dalam pengamanan Pemilu 2024, Polri telah menyiapkan operasi dengan sandi Mantap Brata. Berdasarkan riset dari Kominfo, jelang memasuki tahun politik, penyebaran berita bohong atau hoaks semakin banyak di media sosial.
Irjen Dedi Prasetyo meneruskan, semoga pertemuan antar stakeholders ini rutin dilakukan guna membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 agar berjalan aman dan lancar. Diharapkan pertemuan ini tidak berhenti di sini dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat.
Polri juga bekerja sama dengan Bawaslu dan seluruh elemen masyarakat agar membendung hoaks pemilu. Semoga dengan kolaborasi ini hoaks dan propaganda bisa dicegah, agar masyarakat bisa mengikuti pemilu dengan lancar. Para provokator juga bisa ditangkap karena terbukti menyebarkan berita hoaks pemilu 2024.
Masyarakat wajib untuk bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya saat Pemilu. Hoaks dan propaganda di dunia maya bisa mengacaukan Pemilu 2024 dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menaikkan tingkat golput. Oleh sebab itu literasi bermedsos wajib disosialisasikan agar tidak mudah terjebak hoaks.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institute

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner 

By 0

Objektivitas dalam Demokrasi: Menatap Kerja Nyata Negara Tanpa Distorsi Gerakan Reaksioner  Oleh: Samuel Harbi  Demokrasi Indonesia menempatkan kritik publik sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang selama ini aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan derasnya arus informasi, kritik tidak cukup hanya bersifat reaktif, melainkan perlu didasarkan pada fakta, objektivitas, dan orientasi perbaikan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menilai demonstrasi mahasiswa merupakan fenomena yang wajar dalam setiap era pemerintahan. Meski demikian, penilaian terhadap kinerja negara perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan capaian yang telah dihasilkan. Di tengah berbagai agenda strategis yang sedang dijalankan, pemerintah menunjukkan komitmen melalui penguatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Karena itu, ruang demokrasi perlu diisi dengan kritik yang konstruktif agar evaluasi terhadap negara tetap berpijak pada fakta, bukan semata persepsi atau sentimen sesaat. Komitmen pemberantasan korupsi ini berjalan beriringan dengan penataan regulasi komoditas guna membendung intervensi internasional yang merugikan kepentingan domestik. Kebijakan ketat untuk melarang praktik penentuan harga ekspor yang terlalu rendah diterapkan agar seluruh margin keuntungan tercatat secara transparan demi kemaslahatan masyarakat. Langkah sistemis ini sejalan dengan aspirasi kalangan akademis. Koordinator Aliansi BEM se-Bogor Raya, Indra Mahfuzhi, menegaskan perlunya dorongan bersama terhadap pengesahan regulasi yang mampu memiskinkan koruptor serta merampas aset mereka untuk dikembalikan kepada rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan visi antara orientasi penegakan hukum pemerintah dan ekspektasi moral mahasiswa dalam membersihkan tata kelola negara. Selain penegakan hukum, fokus utama pemerintah terletak pada agenda pengentasan kemiskinan melalui program inklusif yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga prasejahtera sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui ekosistem pasokan pangan lokal yang melibatkan para peternak dan petani setempat. Meskipun menghadapi tantangan logistik, manajemen program terus dievaluasi secara radikal, termasuk penerapan moratorium penambahan fasilitas dapur baru demi menjaga kualitas dan efisiensi anggaran negara. Sifat program yang fleksibel dan terbuka terhadap kritik terlihat dari kebebasan institusi pendidikan untuk menentukan partisipasi mereka, mencerminkan kepemimpinan yang akomodatif dan senantiasa menerima perbaikan bersama. Di sektor pendidikan, keberpihakan pemerintah terhadap masa depan generasi muda terwujud melalui penyediaan anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang mencapai belasan triliun rupiah untuk menjangkau lebih dari satu juta mahasiswa. Selain itu, rehabilitasi infrastruktur sekolah dilakukan secara bertahap dalam skala puluhan ribu unit per tahun dengan skema penyaluran dana langsung ke pihak sekolah demi mempercepat pembangunan. Langkah mendirikan sekolah rakyat khusus bagi anak-anak dari lapisan sosial terendah mempertegas keyakinan bahwa pendidikan adalah instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Seluruh intervensi kebijakan ini membuktikan bahwa negara sedang bekerja keras mengurai benang kusut kemiskinan terstruktur yang diwariskan dari masa lalu. Melihat keseriusan agenda kerja pemerintah yang terbilang masih di awal periode, gerakan mahasiswa seyogianya memberikan kesempatan yang proporsional bagi eksekutif untuk merealisasikan target capaian. Ketua Umum GM FKPPI, Sandi Mandela Simanjuntak, mengingatkan agar elemen mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai hakim yang sekadar menjatuhkan vonis, melainkan bertindak secara elegan melalui argumen terbuka dan kajian mendalam. Suara yang paling keras di jalanan belum tentu membawa kebenaran mutlak apabila tidak disertai dengan tawaran solusi yang konkret. Ketika unjuk rasa bergeser menjadi tindakan reaksioner yang sekadar ikut-ikutan tanpa basis data yang valid, substansi permasalahan justru menjadi kabur dan rentan dimanfaatkan oleh agenda terselubung yang merugikan persatuan bangsa.…

All Rights Reserved © 2025