BGN Terapkan Verifikasi Ketat SPPG Untuk Jamin Mutu MBG

BGN Terapkan Verifikasi Ketat SPPG Untuk Jamin Mutu MBG

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik fiktif. Melalui sistem verifikasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur produksi MBG, BGN menekankan bahwa setiap unit yang beroperasi telah melewati serangkaian tahapan seleksi berlapis untuk menjamin kualitas layanan kepada masyarakat.

 

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa hingga saat ini jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 5.885 unit. Jumlah tersebut tersebar di 38 provinsi, 510 kabupaten, dan 7.200 kecamatan. Selain itu, terdapat hampir 19.000 SPPG yang tengah dalam tahap verifikasi.

 

“Jadi 5.885 ditambah 19.000 itu kurang lebih ada sekitar 24.000 SPPG,” jelas Dadan.

 

Ia menambahkan, keberadaan SPPG di seluruh wilayah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memperkuat sumber daya manusia (SDM) masa depan dan menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok bahan pangan.

 

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menerangkan bahwa rumor adanya SPPG fiktif muncul karena di sejumlah lokasi terdapat spanduk pembangunan SPPG yang fisiknya belum terwujud. Namun, ia menekankan, sistem verifikasi yang diterapkan sangat ketat.

 

“SPPG harus melewati 10 tahapan mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG bisa dicairkan,” jelas Sony.

 

Sony menambahkan mekanisme pencairan anggaran pun dilakukan dengan pengawasan berlapis. Dana hanya dapat digunakan jika diusulkan yayasan sebagai masker dan disetujui Kepala SPPG sebagai approver, sesuai kebutuhan serta harga pasar yang berlaku.

 

“Dengan demikian, bila ada bangunan SPPG tetapi tidak ada Kepala SPPG atau tidak ada PIC yayasan, maka tidak akan ada _virtual account._ Oleh karena itu, tidak akan ada SPPG fiktif,” tegasnya.

 

Dukungan terhadap implementasi MBG juga datang dari pemerintah daerah. Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Sri Lestari, menegaskan setiap SPPG ditargetkan mampu memproduksi makanan bergizi untuk sekitar 3.000 siswa per hari, dengan distribusi dalam radius 6 kilometer.

 

“Kami berharap ke depan ada penyesuaian kebijakan agar program MBG bisa berjalan lebih efektif sesuai kondisi geografis Kobar,” tuturnya.