Berbagai Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Dirilis, Elektabilitas Ganjar Pranowo Masih Terus Berada di Puncak

Berbagai Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Dirilis, Elektabilitas Ganjar Pranowo Masih Terus Berada di Puncak

Jakarta — Berbagai hasil survei mengenai sosok Capres 2024 terbaru telah resmi dirilis. Hasilnya menunjukkan bahwa nama Ganjar Pranowo ternyata memang masih terus berada di puncak mengungguli nama lainnya.

Lembaga survei Algoritma Research and Consulting telah resmi merilis hasil survei yang mereka lakukan mengenai tiga nama Bacapres 2024 mendatang, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Diketahui bahwa survei tersebut dilakukan melalui wawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terhadap sebanyak 2.009 responden di seluruh Indonesia.

Kemudian, seluruh responden tersebut juga telah terbagi secara proporsional berdasarkan data pemilih di sebanyak 34 provinsi di Tanah Air.

Margin of error dari survei itu sekitar 2,1 persen dengan memiliki tingkat kepercayaan hingga sebesar 95 peren. Kemdian, pengumpulan datanya dilakukan pada periode 29 Mei hingga 10 Juni 2023.

Terkait dengan hasil surveinya sendiri, Direktur Eksekutif Algoritma, Aditya Perdana menjelaskan bahwa nama Ganjar Pranowo masih berada pada posisi puncak yakni hingga 29,3 persen elektabilitas.

Disusul dengan Prabowo Subianto dengan 24,6 persen dan Anies Baswedan pada urutan ketiga yang hanya mengantongi 16,9 persen suara saja.

Dirinya menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan hasil survei pada Desember 2022 lalu, terdapat rotasi, yakni ternyata suara Prabowo berhasil mengungguli Anies untuk menempati urutan kedua.

Sedangkan untuk posisi Ganjar Pranowo sendiri memang selalu berada di posisi puncak.

“Jika dibandingkan dengan survei Algoritma yang dilakukan pada enam bulan lalu yaitu Desember 2022, ada rotasi pilihan capres yang saat itu angka Ganjar di 25,1%, Anies 18,7% dan Prabowo 16,6%,” terang Aditya.

Kemudian, apabila dilakukan simulasi tunggal yang hanya menyertakan ketiga nama Capres 2024 tersebut, maka urutannya pun masih sama, yakni Ganjar paling tinggi, disusul dengan Prabowo dan kemudian Anies.

Kesempatan kemenangan dari Capres PDI Perjuangan itu bahkan mencapai hingga 34 persen.

“Nah seandainya simulasi tunggal tiga nama calon maka siapa yang akan punya chance untuk menang, maka Ganjar punya chance menang 34%, diikuti oleh Pak Prabowo 30,8% dan Pak Anies 22,1%,” tuturnya.

Sementara itu, dalam sebuah survei lain yang dilakukan oleh Populi, ternyata juga mencatatkan hasil bahwa nama Gubernur Jateng itu terus berada di posisi paling atas.

Tidak tanggung-tanggung, bahkan angka elektoral yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo mencapai sebesar 35,8 persen.

Peneliti Populi, Hartanto Rosojati menjelaskan bahwa angka tersebut mampu mengungguli elektabilitas yang dimiliki Prabowo dengan besaran 33,4 persen. Sedangkan Anies hanya memiliki 23,2 persen suara saja.

“Dalam simulasi tiga tokoh calon presiden, dari Ganjar, Prabowo, Anies, yang paling tinggi Ganjar dengan 35,8%; Prabowo 33,4%; dan Anies 23,2%” paparnya.

Terlihat pula dari hasil survei itu bahwa simpatisan dari PDI Perjuangan sebesar 77,6 persen dan dari PKB sebesar 42,4 persen, seluruhnya masih sangat solid mendukung Ganjar.

Dalam skema lain, yakni top of mind atau pertanyaan terbuka pun, nama pemimpin yang identik dengan rambut putih itu masih tertinggi dengan angka elektoral mencapai sebesar 21,9 persen.

 

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

By 0

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokas  Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif.…

All Rights Reserved © 2025