Berapa Kali Frekuensi Normal Hubungan Suami Istri Dalam Seminggu?

Seringkali timbul pertanyaan dari pasangan suami istri tentang bagaimana menjalani kehidupan suami istri yang sehat.

Pertanyaan demikian sering dilontarkan dalam seminar kesehatan suami istri hingga menanyakanya langsung kepada dokter.

Seperti yang disampaikan dokter Boyke Dian Nugraha, menjawab pertanyaan yang sering dilontarkan kepadanya terkait frekuensi normal dalam berhubungan suami istri, dikutip oleh Kata  kanal youIndonesia dari kanal youtube Boykepedia.

“Dok berapa kali normalnya hubungan suami istri ?” tanya salah seorang pasien.

Mendengar pertanyaan yang sering dilontarkan kepadanya tersebut dokter Boyke menjawab secara sepontan.

“Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang ini normal, yang ini kesedikitan, yang ini kelebihan. Tapi kalau kita mau melakukan suatu survey statistik sebenarnya ada data-data yang dikumpulkan.

Dari berbagai macam lembaga-lembaga penelitian di bidang sex mengatakan, bahwa rata-rata satu minggu dua sampai tiga kali untuk mereka yang berusia 40 tahun ke bawah,” ujarnya.

Kemudian dokter Boyke juga memberikan perbandingan dengan bangsa-bangsa lain sebagai patokan.

“Tapi di atas 40 tahun, satu sampai dua kali itu pun sudah normal, itu 85% dilakukan oleh bangsa Perancis, bangsa Hongkong, maupun bangsa Amerika.

Nah, tetapi tentunya bagi mereka-meraka yang tinggal di Indonesia angka tersebut bisa menjadi angka patokan,” tambahnya.

Terakhir dokter Boyke juga menekankan bahwa sex bukan dilihat dari banyaknya namun dari kualitasnya.

“Namun demikian kita harus bisa melihat sikonnya, ingat sex itu bukan dihitung dari beberapa kali, seperti orang misalnya berapa kali sih kita melakukan sehari bukan. Tapi sex ditentukan oleh kualitasnya,” pungkasnya.

 

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG

By 0

Komitmen Jaga Kualitas, Pemerintah Terima Kritik terhadap MBG Oleh : Irfan Aditya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kecukupan gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dengan cakupan penerima manfaat yang terus bertambah di berbagai daerah, pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional ini harus diiringi dengan standar kualitas yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan masukan dari masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan agar manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima. Dalam setiap kebijakan publik, kritik merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu diapresiasi. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kemampuan melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Masukan mengenai kualitas makanan, ketepatan distribusi, kebersihan dapur, maupun pelayanan di lapangan menjadi indikator penting untuk memperbaiki sistem yang sudah berjalan. Pendekatan yang terbuka terhadap kritik menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai prioritas utama pemerintahan. Melalui Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh akses terhadap makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menegaskan bahwa pelaksanaan program harus terus dievaluasi agar kualitas layanan tetap terjaga sekaligus mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama implementasi. Komitmen pemerintah dalam menerima kritik juga tercermin dari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari proses memperkuat tata kelola program sehingga seluruh rantai penyediaan pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pihaknya menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program. Pandangan senada disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, yang menilai pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis harus terus diperkuat seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat. Menurutnya, DPR RI mendukung penuh keberlanjutan program tersebut, namun pelaksanaannya harus disertai pengawasan yang ketat agar setiap makanan yang diterima masyarakat benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Pihaknya juga menekankan bahwa kritik dari masyarakat hendaknya dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan secara cepat dan tepat tanpa mengurangi tujuan utama program.…

All Rights Reserved © 2025