Begini 3 Target AMPUH Dalam Pelayanan Haji dan Umroh

Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) menyelenggarakan Rapat Pleno perdana di Restoran Gubug Gurame, Tapos, Depok pada Senin (12/4).
Rapat Pleno AMPUH membahas terkait kerjasama dan persiapan Haji dan Umroh.

Dr. H. Abdul Aziz S.Ag MM Ketua Umum AMPUH mengatakan, bahwa kedepannya AMPUH mengedepankan layanan Haji dan Umroh.

“Pelayanan Haji dan Umroh adalah tujuan kita. Hikmatul Haj Wal Umroh Sarful Lana.
Ada 3 prinsip diataranya Religius, Dinamis dan Modern,” ungkap Dr. H. Abdul Aziz.

AMPUH berorientasi dengan hasil, namun berorientasi kepada tujuan hidup yaitu ibadah kepada Allah SWT.

Kedepannya AMPUH siap berkoordinasi dengan lintas asosiasi.

“Kepada seluruh pengurus dan anggota dapat berkoordinasi dengan semua asosiasi serta kepada pemerintah Indonesia,” tambah Aziz.

Terkait Umroh dan Haji dimasa Pandemi AMPUH berharap kepada Pemerintah Indonesia akan mengikuti isu terkait yang diberitakan oleh Pemerintah Saudi.

“AMPUH berharap agar Pemerintah Indonesia bisa mengawal dan memastikan kuota yang sampai hari ini belum ditetapkan oleh Pemerintah Saudi. Karena pelaksanaan Haji makin dekat sehingga harus mendapatkan kepastian, kalau ada berapa kuotanya agar kami bisa action kalau tidak yasudah,” tegas Aziz.

AMPUH pun berharap agar Umroh bisa dapat dibuka. Karena protokol kesehatan semakin baik

“Umroh bisa dibuka karena saat ini sudah ada vaksinasi dan PCR,” tutup Aziz.

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran

By 0

Jaga Indonesia, Persatuan dan Kritik Konstruktif Jadi Kunci Mengawal Prabowo-Gibran Oleh : Gavin Asadit Menjaga persatuan nasional menjadi salah satu kunci penting dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berkembang, masyarakat memiliki peran strategis untuk memastikan perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat. Persatuan bukan berarti menghilangkan perbedaan pendapat. Sebaliknya, persatuan dapat diwujudkan dengan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari proses demokrasi, sekaligus memastikan setiap kritik disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Situasi bangsa yang kondusif membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah. Perbedaan pilihan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk membangun permusuhan ataupun memperlebar polarisasi di tengah masyarakat. Dukungan terhadap pemerintahan juga tidak harus dipahami sebagai sikap yang menutup ruang kritik. Masyarakat tetap mempunyai hak untuk memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Hal terpenting adalah kritik tersebut disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab serta didasarkan pada kepentingan publik. Kritik konstruktif justru dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat pemerintahan. Masukan dari masyarakat dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih luas, terutama ketika sebuah program masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. …

All Rights Reserved © 2025