Author: Kata Indonesia

Oleh : Moses Waker Anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua merupakan berkah bagi provinsi yang berada di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya para pejabat yang menyelewengkan anggaran haruslah ditindak secara hukum. Pdt Albert Yoku selaku tokoh masyarakat Papua, meminta agar pemerintah dapat menegakkan hukum di Papua, khususnya bagi pejabat yang menyalahgunakan amanat dana otsus. Hal ini disampaikan saat forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei Papua. Audiensi itu dihadiri oleh Menko Polhukam, Mahfud MD, di Hotel Sari Pan Pacific. Tokoh perempuan yang juga merupakan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Injili (PW GKI) Papua Dorince Mehue, meminta agar…

Oleh : Dodik Prasetyo Para guru akan menjadi sasaran vaksinasi tahap 2. Mereka mendpat giliran vaksin di awal, karena termasuk tenaga kerja publik dan bertemu dengan banyak orang, sehingga memiliki resiko tinggi untuk tertular corona. Presiden menginstruksikan agar semua provinsi melaksanakan vaksinasi untuk guru. Saat vaksin Sinovac hadr di Indonesia, masyarakat deg-degan karena ingin disuntik vaksin. Namun mereka tetap sabar menunggu, karena pada tahap , vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan. Lantas, tahap 2 vaksinasi diberikan kepada para lansia (di atas 60 tahun) dan pegawai pelayanan publik. Karena mereka lebih memiliki resiko tinggi untuk diserang virus covid-19. Salah satu pegawai…

Oleh : Zakaria Rizieq Shihab dan FPI seenaknya mencaplok tanah dan mendirikan bangunan di atasnya. Padahal tanah itu milik PTPN, sehingga otomatis harus dikembalikan pada negara. FPI tak bisa beralasan bahwa di atasnya sudah ada gedung sekolah. Karena salah mereka sendiri, mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. FPI selama ini dikenal sebagai ormas dengan reputasi negatif, karena sering membuat keonaran di mana-mana. Selain sweeping sembarangan di tempat umum, mereka juga membuat bangunan di atas tanah negara. Tindakan ini tak bisa dibenarkan, karena ilegal. Meski mereka beralasan bahwa bangunannya untuk sekolah, namun tetap saja harus dihancurkan. Tanah yang dicaplok…

Oleh : Lisa Pamungkas Aturan turunan UU Cipta Kerja telah disahkan, dan UMKM bisa ikut pengadaan barang dan jasa hingga transaksi sebesar 15 milyar rupiah. Selain menguntungkan pengusaha UMKM, aturan turunan ini juga mencegah korupsi saat pengadaan. Penyebabnya karena prosesnya dlakukan secara terbuka melalui situs, sehingga meminimalisir KKN. Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa, yang dilakukan oleh kementrian atau dinas terkait. Prosesnya mulai dari perencanaan hingga mendapatkan barang dan jasanya. Namun sayang, pengadaan sempat ricuh dan berpotensi untuk meningkatkan korupsi, karena ada oknum pejabat dan penyedia barang dan jasa yang kongkalingkong. Untuk menghapus kemungkinan adanya korupsi oleh okum…

Selama dua tahun terakhir, Provinsi Papua Barat dengan dukungan dari KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Manokwari, 25 Februari 2021). Evaluasi ini merupakan salah satu program Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) KPK, yang merupakan upaya terhadap perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua Barat. Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat dilakukan kepada 24 perusahaan pemegang izin. Sebanyak 24 perusahaan tersebut memiliki total luas wilayah konsesi 576.090,84 hektare. Dari total luaswilayah tersebut, terdapat 383.431,05 hektar wilayah yang…

Oleh : Yasin Front Pembela Islam telah resmi dibubarkan pada tahun 2020. Dengan demikian, berbagai simbol maupun atribut terkait FPI harus ditertibkan. Pemerintah telah resmi membubarkan FPI. Selaras dengan hal tersebut Kepala Kepolisian RI (Kapolri) kala itu Idham Azis, menerbitka maklumat terkait dengan pelarangan simbol FPI di masyarakat. hal tersebut tertulis pada, Kapolri Nomor Mak/1/I/2020 tertanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta penghentian Kegiatan Front Pembela Islam. Dalam Maklumat-nya, Idham meminta kepada masyarakat untuk tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.…

Oleh : Zakaria Aturan UU Cipta Kerja telah resmi diundangkan. Publik pun berharap agar aturan pelaksanaan tersebut dapat segera mempercepat pembukaan usaha di Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan 49 aturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres). Dari regulasi tersebut, terdapat pp yang memberikan kemudahan berusaha mulai dari aspek perizinan, perpajakan dan sebagainya. Berikut ini adalah rangkuman singkat beberapa pp yang dimaksud serta kemudahan berusaha yang ditawarkan : Potongan Pph Pasal 26 atas bunga obligasi. Aturan tersebut menawarkan kemudahan perpajakan, salah satunya adalah potongan…

Oleh : Alfisyah Dianasari Pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka kasus positif demi mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan, antara lain berupa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Penerapan kebijakan yang telah dimulai sejak 9 Februari 2021 tersebut didasari oleh hasil evaluasi Pemerintah terhadap kebijakan pembatasan dengan cakupan wilayah yang sebelumnya lebih luas. Pandemi Covid-19 masih terus terjadi dan Pemerintah terus berinovasi dalam mempercepat penanggulangan wabah tersebut, salah satunya melalui PPKM Mikro. Menurut Presiden Joko Widodo, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang lebih luas. Ia mencontohkan, jika hanya ada satu orang dalam 1 RT…

Kementerian Agama tengah menggalakkan penguatan moderasi beragama di segala layanan keagamaan, termasuk pendidikan. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) bisa jadi salah satu instrumen diseminasinya. “Gunakanlah mata pelajaran Agama Islam ini menjadi instrumen untuk mendiseminasi moderasi beragama,” terang Wamenag saat *menutup* Rakor Penyelenggaraan Ujian PAI pada Sekolah di Bekasi, Jumat (26/2/2021). Hadir, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani, Direktur PAI Rohmat Mulyana, dan para pejabat lainnya di lingkungan Direktorat PAI dan tim penyusun soal ujian. “Pastikan jangan sampai ada soal-soal ujian yang justru kontraproduktif dengan Moderasi Beragama,” sambungnya. Baca juga: Keren, Pria Alumni Gontor Ini…

Oleh: Alfred Jigibalom Pekan olahraga nasional akan digelar di Papua, tahun 2021 ini. Meski sempat ditunda setahun karena corona, tetapi persiapannya sudah 100%. Segenap venue olahraga dan fasilitas lain untuk atlit dan official-nya telah disediakan. Tujuannya agar acara lomba olahraga ini berjalan dengan lancar. Papua mendapat kehormatan menjadi tuan rumah PON XX. Kesempatan emas ini dimanfaatkan baik-baik oleh Pemda Papua, dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari stadion sepakbola, arena aquatik, dan tempat pertandingan lain sudah siap 100%. Begitu juga dengan penginapan atlit di Wisma Atlit, sudah tersedia gedung barunya yang sangat representatif. Pada pagelaran olahraga terbesar se-Indonesia ini, ada 4…

Di masa pandemi Covid-19 ini, bisnis ikan cupang tengah naik daun dan digandrungi oleh berbagai kalangan. Selain sebagai hobi, ikan cupang juga memiliki peluang yang sangat besar untuk diperjualbelikan. Ikan yang memiliki nama latin Betta ini merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang memiliki tampilan warna-warni yang begitu cantik dengan kisaran harga mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Di dunia, terdapat sekitar 73 jenis ikan cupang dengan 52 jenis tersebar di perairan umum di Indonesia. Salah satu pemain yang sukses mengembangkan bisnis ikan hias cupang adalah Isa Anshori, pemilik Tegal Series ini cukup serius menjalankan bisnis yang sudah dirintis sejak…

Direktur Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI, Rohmat Mulyana Sapdi mengatakan evaluasi hasil pelaksanaan Ujian Sekolah Pendidikan Agama Islam ke depan perlu menggunakan sitem digital. Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan US PAI pada SD, SMP, SMA dan SMK di Bekasi, Kamis (25/2). Menurut Rohmat, sejauh ini sistem evaluasi dan pemantauan nilai hasil Ujian PAI masih kurang optimal sebab masih menggunakan sistem manual. Padahal hasil US PAI dibutuhkan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan secara keseluruhan dan berkelanjutan. “Feedback hasil US PAI belum terekam dengan baik. Padahal itu sangat diperlukan untuk mengukur capaian Ujian PAI secara nasional, karena itu digitalisasi…