Author: Kata Indonesia

Bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, direspon secara tanggap oleh Badang Intelejen Negara Daerah (Binda) Kalimantan Tengah. Bahkan Kabinda Kalimantan Tengah Brigjen TNI Sinyo menyambangi langsung salah satu daerah terdampak banjir, yakni Desa Pembuang Hulu l, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Selain meninjau kondisi banjir, Kabinda dan Tim juga menyerahkan sejumlah bantuan dan dukungan moril kepada masyarakat yang terdampak banjir, Jumat (3/8/2021). “Binda Kalimantan Tengah sesuai arahan kepala BIN, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama yang sedang mengalami musibah. Oleh karena itulah, kami hadir di Desa Pembuang Hulu l yang saat ini sedang tertimpa musibah,” uajr Kabinda…

Oleh : Deka Prawira Sebentar lagi PON XX akan digelar dan aparat makin mengetatkan keamanan guna meminimalisasi berbagai ancaman dari Kelompok Separatis dan Teroris (KST). Gerombolan KST adalah kumpulan manusia keji yang tega melukai rakyat hingga mengancam keamanan PON XX. Pekan Olahraga Nasional (PON) XX baru pertama kali diselenggarakan di Papua dan panitia menjaga betul lomba ini agar benar-benar aman. Pertama, aman dari bahaya Corona karena PON dilaksanakan di masa pandemi. Kedua, aman juga dari gangguan eksternal alias dari ancaman kelompok separatis dan teroris (KST) dan OPM. Wakil Ketua BIN Letjen TNI (Purn) Teddy Lakshmana Widya Kusuma menyatakan bahwa KST…

Oleh : Zainudin Zidan Pemerintah terus memaksimalkan target vaksinasi nasional demi mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif. Masyarakat pun diminta mendukung langkah tersebut demi percepatan pengendalian pandemi Covid-19 maupun Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pandemi Covid-19 yang dijalani selama hampir 18 bulan membuat situasi jadi runyam, karena ia merusak tatanan ekonomi, pariwisata, dan terutama kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras menghapus efek negatif pandemi, salah satunya dengan vaksinasi nasional. Program yang dimulai pada maret 2021 ini menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh WNI di Indonesia. Awalnya Kementerian Kesehatan mentargetkan 1 juta suntikan per hari (di seluruh Indonesia) tetapi akhirnya direvisi menjadi 3 juta…

Oleh : Dede Sulaiman Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi dianggap mampu mengakselerasi penanganan Covid-19. Dengan adanya percepatan tersebut, maka pemulihan ekonomi dapat segera dilaksanakan. Pemerintah resmi memperpanjang PPKM hingga 9 September 2021. Perpanjangan PPKM dirasa merupakan langkah yang tepat demi menjaga tren positif penanganan Covid-19 dan meredam kasus kematian akibat Covid-19. PPKM juga dianggap sebagai program mujarab dalam menangani kasus Corona di Indonesia. Per tanggal 30 agustus 2021, jumlah pasien Covid turun drastis jadi hanya 4.000-an orang saja per harinya. Padahal beberapa hari lalu masih 7.000 orang dan bulan lalu malah tinggi sekali, sampai 40.000-an kasus per…

Oleh : Aulia Hawa Sejak awal tahun 2020 pemerintah menetapkan protokol kesehatan yang ketat dan disusul dengan berbagai kebijakan seperti Pemberlakukan Pembatasan dan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Semua aturan dibuat untuk mengendalikan penularan pandemi Covid-19. Pandemi membuat banyak orang sakit, tak hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Mereka merasa terteror karena takut kena corona dan ada pula yang khawatir karena stay at home lalu kena cabin fever alias penyakit psikologis karena terlalu lama di dalam ruangan. Lantas bagaimana cara mengakhiri pandemi agar tidak banyak yang tumbang? Pemerintah berusaha keras agar Indonesia bebas dari status pandemi secepatnya dengan protokol kesehatan dan…

Oleh : Savira Ayu Pemerintah terus mengoptimalkan penyaluran Bansos agar dapat lebih tepat sasaran. Pemberian Bansos kepada pihak yang membutuhkan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi di masa pandemi Covid-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos), seperti penyaluran bantuan sosial atau bansos berjalan sesuai target selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali. Dalam kesempatan konferensi pers, Airlangga mengatakan, program bantuan beras 10 Kg sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga. Ia menjabarkan penyaluran bansos beras dibagikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH)…

Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) kembali meluncurkan hasil Surveinya yang bertajuk Pandemi: Persepsi Publik dan Tren Politik Terkini. Adapun hasil survei tersebut merupakan review termin ketiga survei berkala yang telah dilakukan sebelumnya pada bulan Mei 2021. Berdasarkan hasil survei CISA yang dimulai sejak tanggal 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 Provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode Simple Random Sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintah Jokowi dan Ma’ruf Amin selama Pandemi Covid-19 ini. “Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,”…

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan dan Pekan Paralimpiade Nasional (Papernas) di Papua sudah mencapai 99 persen. Menurut dia, sejumlah atlet dijadwalkan mulai tiba di Papua pada 20 September 2021. “Tadi (kemarin) baru mengundang Menpora, Ketua KONI, Mabes TNI, Polri, BIN, BSSN, termasuk EO-nya, mereka presentasi bahwa semuanya siap,” kata Mahfud dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/9/2021). Mahfud juga memastikan secara umum kondisi politik dan keamanan di Papua menjelang PON dan Papernas baik.

Oleh : Jelita Chantiqa Pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tinggal 2 tahun lagi, terdapat 271 Kepala Daerah yang akan mengisi jabatan Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj Walkot hingga terpilihnya definitf pada November 2024, akan banyak potensi pelanggaran yang mungkin timbul terkait netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Potensi abuse of power tersebut akan terjadi ketika ASN yang akan ditunjuk untuk mengisi jabatan sementara Kepala Daerah. Berdasarkan data Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 sebanyak 1.038 kasus dengan rincian 934 temuan Bawaslu dan 104 laporan masyarakat. Sedangkan 938 kasus telah ditindaklanjuti KASN dengan mengeluarkan rekomendasi, 5 kasus telah…

Oleh : Zainudin Zidan Vaksinasi bagi pelajar yang dilakukan oleh Pemerintah melalui BIN, TNI/Polri, dan instansi lainnya merupakan upaya untuk menyukseskan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Ketika para pelajar sudah divaksin, serta guru-gurunya, maka akan meminimalisir terbentuknya klaster Corona baru di sekolah. Sebentar lagi sekolah akan dibuka setelah lebih dari setahun terpaksa ditutup karena Corona. Berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari sanitasi alias pembersihan dan penyemprotan disinfektan di dalam dan luar gedung sekolah, pembuatan tempat cuci tangan, dan penjadwalan masuk para murid sehingga tidak terjadi kerumunan. Vaksinasi pelajar juga amat penting agar mereka memiliki kekebalan tubuh yang bagus, sehingga tidak tertular…

Oleh : Rebeca Marian Pemerintah memberikan sinyal bahwa pelaksanaan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX dapat ditonton secara langsung. Namun demikian, penonton yang dapat menyaksikan pertandingan tersebut harus sudah divaksin guna menghindari munculnya cluster baru. Presiden RI Ir Joko Widodo memberikan izin agar perhelatan PON XX di Papua dapat digelar dengan adanya kehadiran penonton. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Sandiaga mengatakan pemerintah masih menggodok aturan kapasitas penonton. Dirinya menegaskan penonton yang hadir akan diundang oleh pemerintah. Selain itu, Sandiaga menyinggung upaya pemerintah mendongkrak ekonomi kreatif dalam pergelaran olahraga tingkat nasional tersebut. Panitia berencana…

Oleh : Muhammad Zaki Presiden Jokowi tidak akan pernah mengamandemen UUD 1945. Beliau menegaskan ini berulang kali dan memang tidak berniat melakukannya. Belakangan muncul isu bagai bola panas yang menggelinding liar, ketika UUD 1945 akan diamandemen. Entah siapa yang meniupkan gosip ini, yang jelas sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Presiden sendiri juga bingung mengapa beliau jadi seperti ‘dituduh’ ingin mengamandemen UUD 1945. Presiden Jokowi terus menegaskan untuk menolak amandemen UUD 1945, meskipun perubahan diperbolehkan. Beliau beralasan bahwa bukan pemimpin partai dan memang tidak pernah ingin mengganti isi UUD 1945, apalagi demi kepentingan pribadi. Dalam artian, presiden lebih memikirkan nasib rakyat daripada…