Author: Kata Indonesia

Wapres: Percepatan Pembangunan Papua Libatkan Masyarakat Setempat Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, percepatan pembangunan Papua melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah setempat, sehingga tidak hanya berdasarkan dari pemerintah pusat. “Kami tidak hanya melihat aspek dari pandangan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, dan juga pandangan-pandangan masyarakat,” kata Wapres, di sela-sela kunjungan kerjanya di Papua, Sabtu (6/11/2021). Dengan melibatkan kepentingan masyarakat Papua, lanjut Wapres, maka pembangunan di Tanah Papua terwujud sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Kapolda Papua Akui Utamakan Rekrutmen Anak Anggota Polri Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui dalam penerimaan calon bintara 2021 lebih mengutamakan anak anggota Polri terutama yang lahir dan besar di Papua. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap orang tua yang sudah mengabdikan diri dan bertugas di Papua. Selain anggota Polri, Polda Papua juga mengutamakan anak dari tokoh agama serta masyarakat. “Kami bersyukur upaya itu disambut baik Gubernur Papua sehingga dibantu menggunakan dana otonomi khusus namun kalian bukan polisi otsus tetapi polisi RI, ” kata Kapolda saat bertemu dengan 75 siswa calon bintara yang dididik di SPN Tjilik Riwut…

Kapolda Papua mengunjungi 100 siswa polwan otsus di Sepolwan Jakarta Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Kamis, mengunjungi dan bertemu dengan 100 siswa sekolah calon bintara polisi wanita yang dibiayai melalui dana otonomi khusus, di Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) Jakarta. Pertemuan yang berlangsung di Aula Sepolwan dihadiri Kepala Sepolwan Kombes Pol Ratna Setiawati didampingi beberapa pejabat dari Polda Papua dan pengajar yang berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Siswa polwan yang berasal dari berbagai kabupaten di Papua itu sempat menanyakan beberapa hal ke Kapolda Papua, di antaranya apakah setelah selesai pendidikan dikembalikan ke daerah asal dan apa ada kiat khusus untuk menjadi…

KSP tegaskan tidak boleh lagi ada penyelewengan dana otsus Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan tidak boleh ada lagi penyelewengan, korupsi, ataupun pungli dalam penyaluran dana otonomi khusus (otsus) untuk menjamin efektifitas program pembangunan Papua dan Papua Barat. Jaleswari mengungkapkan hal tersebut dalam diskusi dengan Papua Corruption Watch, di Jayapura, Kamis, sebagaimana siaran pers KSP. “Kita harus pastikan ke depan dana otsus harus memberikan dampak terhadap Papua tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga pembangunan manusianya,” ujar Jaleswari.

Otsus Membuat Papua Lebih Maju dari Papua Nugini Kehadiran program Otonomi Khusus (Otsus) di Papua telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Tokoh Masyarakat Biak Numfor di Jayapura Victor Dimara. Ia menilai kehadiran Otsus, membuat Papua lebih maju ketimbang dengan negara tetangga, Papua Nugini (PNG). “Kami mendukung Otsus Papua, yang sudah dirasakan manfaatnya di Tanah Papua. Kemajuan di Papua begitu pesat dibandingkan dengan saudara kita di PNG,” ujarnya, dikutip Minggu 21 November 2021.

Mahfud Pastikan UU Otsus Papua Sesuai Prinsip dan Mekanisme UUD 1945 Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan pembentukan UU Otsus Papua sudah sesuai dengan prinsip dan mekanisme UUD 1945. “Undang-undang ini dibentuk secara sangat konsisten dengan UUD 1945 tentang pembentukan undang-undang, yakni dibentuk secara bersama oleh DPR bersama Pemerintah,” kata Mahfud dalam sidang pembacaan keterangan/jawaban Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang No 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang disampaikan melalui keterangan…

Mendukung PPKM Level 3 saat Nataru Oleh : Sentiaji Wibowo Pemerintah akan memberlakukan Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat momentum Natal dan tahun baru (Nataru). Aturan ini ditegakkan dengan disiplin, untuk mencegah kenaikan kasus Corona di Indonesia. Biasanya akhir tahun selalu disambut dengan meriah karena anak-anak libur sekolah dan orang tuanya mengajukan cuti, lalu mereka mudik ke kampung atau bertamasya. Akan tetapi saat pandemi, liburan bisa membawa bencana. Pasalnya kenaikan mobilitas masyarakat membuat naiknya jumlah pasien Corona, sehingga pemerintah mengatur libur Nataru dengan sangat ketat. Menko PMK Muhadjir Effendy menegaskan bahwa pada saat libur Nataru (24 desember 2021…

Masyarakat Berkomitmen Mengawal Otsus Papua Oleh : Robert Krei Pemerintah telah memutuskan untuk kembali memperpanjang Otsus Papua. Masyarakat pun menyambut positif hal tersebut dan berkomitmen mengawal Otsus agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam membangun Papua. Apa yang Anda ingat tentang Papua? Tempat itu sangat indah dengan kekayaan alamnya yang melimpah. Potensi di Bumi Cendrawasih ini yang masih bisa digali, agar rakyatnya bisa makin makmur. Untuk mendukung pembangunan maka pemerintah mencanangkan otonomi khusus (Otsus) tahun 2001 dan berlanjut pada tahun 2021. Otsus jilid 2 ditarget harus lebih sukses daripada jilid pertama. Penyebabnya karena dana Otsus yang diberikan jauh lebih banyak,…

Penangkapan Teroris Bukan Bentuk Islamophobia Oleh : Muhamad Zaki Penangkapan teroris bukanlah bentuk kriminalisasi ulama dan bagian dari Islamophobia. Masyarakat pun diminta untuk mewaspadai provokasi tersebut dan mendukung upaya pemberantasan kelompok radikal. Penangkapan teroris terkadang menyebabkan asumsi yang tidak sedap. Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinan Hutahaean telah meminta kepada masyarakat untuk mendukung langkah Polri dalam upaya menangkap teroris. Ferdinan mengatakan penangkapan tersebut merupakan langkah preventif aparat kepolisian bukan kriminalisasi atau Islamophobia. Sebelumnya, tim Densus 88 Anti-teror Polri telah meringkus Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) Ustaz Farid Ahmad Okbah dan Anggota Komisi MUI Ahmad Zain An-Najah. Selain itu, Ustaz…

Pemberdayaan UMKM Mempercepat Pemulihan Ekonomi Inklusif Oleh : Rivaldi Andrian Pemerintah terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi inklusif, sehingga banyak rakyat yang selamat dari ancaman kemiskinan. Di masa pandemi banyak yang mengalami kesulitan keuangan, termasuk pengusaha UMKM. Mereka harus bertahan di tengah badai karena daya beli masyarakat turun drastis. Berbagai strategi dilakukan, mulai dari memberi diskon spesial hingga merambah promosi di dunia maya. Pemerintah tidak tinggal diam dan menyelamatkan UMKM, agar mereka tidak kolaps lalu menutup usahanya. Pasalnya, pengusaha kecil dan menengah adalah pahlawan karena berperan…

Anggota KKB Kocar-Kacir, Satu Tewas! TNI-Polri Gerebek Sebuah Rumah di Intan Jaya Sebuah rumah tempat milik anggota Kelompok Kriminak Bersenjata (KKB) Papua di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Minggu, 14 November 2021, digerebek Tim TNI-Polri. Beberapa anggota KKB Papua langsung kocar-kacir. Namun satu anggota KKB tewas tertembak aparat keamanan. “Dalam penindakan tersebut mengakibatkan anggota KKB tewas dan tiga orang lainnya melarikan diri,” kata Kapendam XVII Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria dalam keterangannya, Senin, 15 November 2021. Disebutkan, saat dilakukan pembersihan di lokasi, personel turut menemukan sejumlah barang bukti. “Ditemukan sejumlah munisi kaliber 5,56 mm, bendera bintang kejora dan beberapa barang…

PT PLN (Persero) berharap pemerintah memperluas regulasi program kendaraan _Low Cost Green Car_ (LCGC) menjadi _Low Carbon Emission_ Vehicle (LCEV). Hal ini untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia demi mencapai target karbon netral pada 2060. Program pemerintah terkait Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost Green Car (LCGC) sudah dijalankan pemerintah sejak 2013. Namun, perlu adanya pembaruan kebijakan terkait LCGC, seiring perkembangan teknologi dan isu lingkungan yang semakin kuat. Peluncuran varian mobil listrik diharapkan dapat mendorong makin banyak orang memiliki mobil, mengurangi subsidi bahan bakar, dan untuk berkompetisi dengan mobil impor, serta memperbanyak lapangan…