Author: Kata Indonesia

Mengapresiasi Kembalinya Petinggi OPM ke NKRI Oleh : Rebecca Marian Salah satu petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) wilayah Tabi, Alex Ruyaweri Yessi Makabori berikrar setia kepada NKRI. Keputusan tersebut dianggap tepat dan mendapat apresiasi masyarakat karena membuktikan paham separatis adalah ideologi sia-sia. Kepopuleran OPM sedikit disesali karena mewarnai Bumi Cendrawasih dengan tinta hitam karena mereka sering dikaitkan dengan Papua, padahal seharusnya diberantas sehingga di sana tidak identik dengan pemberontakan. OPM masih berambisi untuk merdeka padahal Papua adalah provinsi resmi di Indonesia. Namun masyarakat tidak usah khawatir karena satu persatu anggota OPM sadar dan kembali ke ibu pertiwi. Alex Ruyaweri Yessi…

Pencabutan HET Memulihkan Distribusi Minyak Goreng Oleh : Cindy Ramadhani Pemerintah telah mencabut harga ceceran tertinggi (HET) minyak goreng. Hal itu dilaksanakan agar distribusi dan stok minyak goreng kembali melimpah di pasaran. Minyak goreng adalah sembako yang sangat penting karena banyak yang membutuhkannya. Tak hanya ibu rumah tangga tetapi juga penjual makanan. Tak heran harga minyak amat diteliti oleh pembelinya karena berpegaruh terhadap isi dompet dan juga keuntungan berbisnis. Kepala Badan Intelijen Negara Jendral Pol (Purn) Budi Gunawan menjelaskan, “Kebijakan pemerintah untuk mencabut HET akan melancarkan distribusi minyak goreng. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi supply and demand. Butuh waktu…

Revisi UU Cipta Kerja Menjamin Investasi dan Melindungi Tenaga Kerja Oleh : Putri Asikin Pemerintah mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja pasca adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Masyarakat menantikan penyempurnaan UU Cipta Kerja yang mampu menjamin investasi sekaligus melindungi tenaga kerja. UU Cipta Kerja digadang-gadang mampu mengatasi banyak masalah dengan memangkas regulasi sehingga para investor atau calon pengusaha tidak kesulitan dalam membangun usaha atau menanamkan modalnya. Meski demikian, UU Cipta Kerja masih mendapatkan catatan dari Mahkamah Konstitusi agar UU teresbut direvisi dengan tenggat waktu dua tahun. Tentu saja UU Cipta Kerja memang masih di dalam tahap penyempurnaan. Penyempurnaan UU Ciptaker…

Parpol dan Ormas Wajib Bebas Radikalisme Oleh : Aulia Hawa Radikalisme merupakan musuh bersama yang dapat menyasar setiap elemen, termasuk Partai Politik (Parpol) maupun Organisasi Masyarakat (Ormas). Masyarakat pun mendukung agar Partai Politik dan Ormas bebas dari radikalisme karena dapat memicu konflik di masyarakat. Partai politik (Parpol) menjamur sejak orde baru tumbang, dan sekarang masyarakat bisa memilih Parpol mana yang sesuai dengan idealismenya. Begitu juga dengan Ormas, jumlahnya juga makin banyak karena masyarakat Indonesia yang suka bersosialisasi dan berorganisasi. Akan tetapi pertumbuhan Parpol dan Ormas harus ke arah yang positif. Dalam artian, mereka tidak boleh memiliki pandangan yang bersebrangan dengan…

Mendukung Larangan Pendakwah Ormas Terlarang Tampil di TV Oleh : Ismail Komisi Penyiaran Indonesia melarang para pendakwah yang berafiliasi dengan ormas terlarang untuk tampil di televisi. Masyarakat mendukung larangan tersebut agar acara televisi mampu memberikan tayangan yang mendidik dan menyejukkan di bulan Ramadhan. Saat ini ada banyak pendakwah di Indonesia dan mereka juga ceramah di televisi. Apalagi sebentar lagi bulan puasa, di mana acara dakwah selalu menyemarakkan Ramadhan. Dakwah tak hanya ditampilkan setelah subuh tetapi juga jelang beduk maghrib dan di siang hari. Banyak para dai muda yang berceramah dan sudah ada regenerasi setelah era almarhum KH Zainuddin MZ. Terkait…

Tak Hanya Delegasi Asing, Warganet Juga Kompak Apresiasi Penyelenggaraan IPU ke-144 di Bali Oleh : Ahmad Dzul Ilmi Muis Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 19 hingga 24 Maret 2022 akhirnya sukses digelar. Tentunya hal tersebut membuat kita semakin bangga karena telah berhasil membuktikan di mata dunia bahwa Indonesia juga layak untuk dipandang. Bahkan dituturkan oleh Putu Supadma selaku Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bahwa berbagai pihak dari Delegasi Parlemen dunia pun turut memberikan apresiasi mereka. Mulai dari bagaimana terlaksananya persidangan hingga pelayanan yang telah diberikan oleh seluruh staff serta keramah-tamahan…

Kebijakan Minyak Goreng Membutuhkan Penyesuaian Oleh : Zainudin Zidan Keputusan Pemerintah untuk mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) diyakini mampu mengakhiri kelangkaan minyak goreng. Kendati demikian, kebijakan tersebut membutuhkan waktu dan penyesuian agar harga dan pasokan minyak goreng kembali normal. Polemik minyak goreng yang terjadi di Indonesia bukanlah masalah yang mudah, kelangkaan serta mahalnya harga minyak goreng tentu saja memerlukan perhatian dan tindakan terukur dari para pengambil kebijakan. Tentu saja sengkarut kelangkaan minyak goreng yang berimbas pada melonjaknya harga minyak dinilai perlu mendapatkan perhatian secara serius. Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negar (BIN) mengingatkan bahwa kebijakan Kementerian Perdagangan yang baru…

Pemerintah Maksimalkan Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Oleh : Indy Rahmawati Pemerintah maksimalkan pemulihan perekonomian Indonesia di masa pandemi. Berbagai upaya tersebut dilaksanakan melalui pemberian insentif hingga pelonggaran aktivitas masyarakat. Pandemi membuat hampir semua bidang jadi jungkir-balik, terutama perekonomian. Daya beli masyarakat menurun drastis dan kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Pemerintah bekerja keras untuk memulihkan ekonomi nasional agar tidak terjadi resesi atau krisis ekonomi jilid 2. Sekarang kita sudah masuk ke bulan ke-24 pandemi dan sedang bertransformasi menuju masa endemi. Di mana vaksin sudah ditemukan dan cakupan vaksinasi di Indonesia sudah lebih…

Pemekaran Wilayah Papua Wujudkan Pemerataan Pembangunan Oleh : Rebecca Marian Masyarakat mengapresiasi rencana pemekaran wilayah Papua. Dengan adanya kebijakan pemerataan wilayah, maka pembangunan di Papua akan lebih merata dan kesejahteraan rakyat dapat segera terwujud. Papua adalah kawasan eksotis yang merupakan kawasan wisata unggulan di Indonesia Timur. Akan tetapi masih ada saja yang mengira di sana hanya ada padang rumput, hutan, dan honai (rumah tradisional) dan semuanya memakai koteka. Padahal Bumi Cendrawasih sudah bertransformasi menjadi wilayah modern yang punya 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat. Penambahan provinsi Papua Barat terjadi di era reformasi, setelah sebelumnya di era orde baru hanya…

Penerapan UU Cipta Kerja Menjamin Investasi dan Mencegah Korupsi Oleh : Aulia Hawa Pemerintah telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan skema Omnibus Law. Penerapan aturan tersebut diyakini mampu menarik investasi dan mencegah korupsi akibat tumpang tindih regulasi. Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk dapat keluar dari middle income trap serta mewujudkan cita-cita untuk menjadi Indonesia Maju. Untuk itu, dibutuhkan reformasi struktural agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu lebih tinggi lagi. UU Cipta Kerja dan 51 Peraturan Pelaksanaannya telah mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional. UU Cipta Kerja akan mereformasi pendekatan dalam pemberian izin dalam berusaha, di mana sebelumnya menggunakan pendekatan…

Siapa yang tidak mengenal pecel, kuliner yang satu ini disajikan dengan siraman bumbu kacang di atasnya. Rasanya pun pedas dan manis menggugah selera. Pecel juga dipadukan dengan sayur-sayuran, tempe, tahu, telur, dan juga rempeyek yang renyah. Seperti Sego Pecel Suroboyo yang ada di Mampang, Sawangan, Depok ini. Menu tradisional berdasarkan olahan dan resep leluhur tanpa tambahan MSG atau penyebab lainnya. Dalam meracik bumbu pecel selalu menggunakan air mineral kemasan murni dan sayuran pecel selalu fresh, disajikan maksimal 6 jam sejak direbus dan godog. Salah satu kelebihan Sego Pecel Suroboyo Cak Mail Depok ada pilihan rasa bumbu pecel  pedas, sedang dan…

Forum Inter Parliamentary Union Membuka Peluang Investasi Oleh : Wahyu Pratama Pada 20 s.d 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali telah diadakan pertemuan Inter Parliamentary Union (IPU) ke 144 yang dihadiri oleh 1.000 perserta dari 115 negara, 173 parlemen nasional dan 11 assosiasi organisasi keparlemenan. IPU didirikan pada 1889 dan merupakan organisasi Internasional yang mewadahi parlemen dari negara-negara yang berdaulat untuk menyelesaikan konflik yang berada didunia dan kemudian membawa aspirasi tersebut agar diselesaikan pada perundingan multilateral. Selain membahas penyelesain konflik di dunia melalui forum multilateral, pertemuan IPU tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dibidang ekonomi sehingga, negara peserta dapat…